Kamis, 13 Desember 2018 | 16:56 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Terlalu mahal, DPRD Medan minta pemerintah kaji ulang tarif tol

Rabu, 08 Agustus 2018 - 14:56 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi. Sumber foto: Amsal/Radio Elshinta
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi. Sumber foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - DPRD Medan, Sumatera Utara meminta agar pemerintah mengkaji kembali regulasi tarif jalan tol. Pasalnya tarif yang berlaku saat ini sangat memberatkan bagi para pengendara yang melintas di jalur bebas hambatan tersebut.

Harus ada kajian ulang kembali karena tujuan dibangunnya jalan tol untuk meningkatkan perekonomian dan mengurai kemacatan. "Sebab masalah tarif tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pengemudi untuk memakai jalur biasa," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Rabu (8/8).

Lebih lanjut Jumadi menegaskan, pihaknya mendapat kabar kalau pengelolaan tidak sepenuhnya oleh PT Jasa Marga, namun juga melibatkan swasta sehingga inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tarif tol yang antara dikelola Jasa Marga dengan pihak swasta. 

Adanya perbedaan tarif yakni dari Medan menuju Kampung Pon atau Rampah yang jaraknya sepanjang 42 kilometer dikenakan tarip sebesar Rp41 ribu. Demikian pula dari Bandara ke Kampung Pon berjarak 42 kilometer, harus membayar Rp41 ribu. Sementara, jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga dari Tanjungmorawa ke Belawan dengan jarak 32 kilometer hanya dikenakan Rp8 ribu. "Cukup jauh perbedaan tarifnya," cetusnya.

Jumadi menambahkan, dengan tingginya tarip jalan tol, pengusaha truk maupun bus termasuk para sopir tentunya punya perhitungan jika melintas di sana. Kalaupun selisih dua jam lebih lambat jika melalui jalan primer, paling tidak para pengusaha dan sopir bisa menghemat biaya pengeluaran. "Meksipun selisih waktu tempuh sampai dua jam, apabila sekali melintas dikenakan Rp122 ribu, sopirnya pasti berpikir, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk makan dua hari. Ini jadi pertimbangan rakyat kecil, khususnya sopir," katanya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 16:45 WIB

Perpustakaan Nasional punya perayaan khusus untuk Hari Ibu

Musibah | 13 Desember 2018 - 16:25 WIB

6 bulan hilang, warga Kudus ditemukan tinggal kerangka

Manajemen | 13 Desember 2018 - 16:15 WIB

Jangan langgar tiga etika bisnis ini di bisnis online

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 16:07 WIB

Menteri PUPR: Rp15 miliar bangun jembatan roboh

Elshinta.com - DPRD Medan, Sumatera Utara meminta agar pemerintah mengkaji kembali regulasi tarif jalan tol. Pasalnya tarif yang berlaku saat ini sangat memberatkan bagi para pengendara yang melintas di jalur bebas hambatan tersebut.

Harus ada kajian ulang kembali karena tujuan dibangunnya jalan tol untuk meningkatkan perekonomian dan mengurai kemacatan. "Sebab masalah tarif tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pengemudi untuk memakai jalur biasa," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Rabu (8/8).

Lebih lanjut Jumadi menegaskan, pihaknya mendapat kabar kalau pengelolaan tidak sepenuhnya oleh PT Jasa Marga, namun juga melibatkan swasta sehingga inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tarif tol yang antara dikelola Jasa Marga dengan pihak swasta. 

Adanya perbedaan tarif yakni dari Medan menuju Kampung Pon atau Rampah yang jaraknya sepanjang 42 kilometer dikenakan tarip sebesar Rp41 ribu. Demikian pula dari Bandara ke Kampung Pon berjarak 42 kilometer, harus membayar Rp41 ribu. Sementara, jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga dari Tanjungmorawa ke Belawan dengan jarak 32 kilometer hanya dikenakan Rp8 ribu. "Cukup jauh perbedaan tarifnya," cetusnya.

Jumadi menambahkan, dengan tingginya tarip jalan tol, pengusaha truk maupun bus termasuk para sopir tentunya punya perhitungan jika melintas di sana. Kalaupun selisih dua jam lebih lambat jika melalui jalan primer, paling tidak para pengusaha dan sopir bisa menghemat biaya pengeluaran. "Meksipun selisih waktu tempuh sampai dua jam, apabila sekali melintas dikenakan Rp122 ribu, sopirnya pasti berpikir, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk makan dua hari. Ini jadi pertimbangan rakyat kecil, khususnya sopir," katanya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com