Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:59 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Pengamat: Pemerintah akan tata organisasi kepegawaian negara lebih efektif

Rabu, 08 Agustus 2018 - 17:47 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat politik senior, Rahman Sabon Nama. Sumber foto: Effendi Murdiono/Radio Elshinta
Pengamat politik senior, Rahman Sabon Nama. Sumber foto: Effendi Murdiono/Radio Elshinta

Elshinta.com - Pemerintah akan memperbaiki pengorganisasian kepegawaian negara dalam waktu dekat, langkah ini akan ditempuh dengan menerbitkan regulasi sebagai payung hukum. Tujuannya agar relevan dengan tekad obsesif Presiden Joko Widodo membangun pola dan sistem kepegawaian negara yang efektif, efesien, adikarsa, dan lebih produktif dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara. 

Pengamat politik senior, Rahman Sabon Nama kepada Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono, Rabu (8/8) mengatakan, keluarnya keppres dan perppu untuk menata organisasi kepegawaian negara, sehingga dapat tersusun pemetaan, sistem dan proses pengadaan, dan distribusi pegawai negara yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kapasitas pegawai. 

Melalui komunikasi khususnya dengan Presiden Joko Widodo, pada Selasa (6/8) lalu, Rahman mengatakan, Presiden menginginkan ada organisasi nonstruktural yang menangani pembiayaan dan pengangkatan pegawai negara. "Organisasi itulah akan berperan sebagai lembaga pengadaan, pengendalian, pemberdayaan, dan pembiayaan pegawai negara Republik Indonesia, karena Presiden memcermati bahwa dalam empat tahun terakhir ini realisasi  penyelesaian pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tidak maksimal," kata Rahman.

Sementara itu, kata Rahman, Kementerian PAN RB dan BKN sudah banyak mengeluarkan surat edaran berupa pengumuman tentang penerimaan PNS baru dan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, tetapi belum bisa dilaksanakan maksimal. "Ini karena terkendala masalah belum tersedianya anggaran dalam APBN dan APBD dari tahun 2014 hingga tahun 2018 untuk kebutuhan ini," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa PP No.48 Thn 2005 dan PP No.56 Tahun 2012 terkait status nasib ribuan pegawai honorer di seluruh Indonesia. Sedangkan PP No.11 Tahun 2017 Pasal 3 mengamanatkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan pegawai PNS berwenang menetapkan, mengangkat, memindahkan dan memberhentikan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 17 Oktober 2018 - 06:29 WIB

Timnas Indonesia vs Hong Kong imbang, ini pengakuan Bima Sakti

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:57 WIB

BPBD: Dampak kekeringan Gunung Kidul meluas

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:48 WIB

NTB ingin percepat pencairan bantuan korban gempa

Elshinta.com - Pemerintah akan memperbaiki pengorganisasian kepegawaian negara dalam waktu dekat, langkah ini akan ditempuh dengan menerbitkan regulasi sebagai payung hukum. Tujuannya agar relevan dengan tekad obsesif Presiden Joko Widodo membangun pola dan sistem kepegawaian negara yang efektif, efesien, adikarsa, dan lebih produktif dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara. 

Pengamat politik senior, Rahman Sabon Nama kepada Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono, Rabu (8/8) mengatakan, keluarnya keppres dan perppu untuk menata organisasi kepegawaian negara, sehingga dapat tersusun pemetaan, sistem dan proses pengadaan, dan distribusi pegawai negara yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kapasitas pegawai. 

Melalui komunikasi khususnya dengan Presiden Joko Widodo, pada Selasa (6/8) lalu, Rahman mengatakan, Presiden menginginkan ada organisasi nonstruktural yang menangani pembiayaan dan pengangkatan pegawai negara. "Organisasi itulah akan berperan sebagai lembaga pengadaan, pengendalian, pemberdayaan, dan pembiayaan pegawai negara Republik Indonesia, karena Presiden memcermati bahwa dalam empat tahun terakhir ini realisasi  penyelesaian pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tidak maksimal," kata Rahman.

Sementara itu, kata Rahman, Kementerian PAN RB dan BKN sudah banyak mengeluarkan surat edaran berupa pengumuman tentang penerimaan PNS baru dan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, tetapi belum bisa dilaksanakan maksimal. "Ini karena terkendala masalah belum tersedianya anggaran dalam APBN dan APBD dari tahun 2014 hingga tahun 2018 untuk kebutuhan ini," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa PP No.48 Thn 2005 dan PP No.56 Tahun 2012 terkait status nasib ribuan pegawai honorer di seluruh Indonesia. Sedangkan PP No.11 Tahun 2017 Pasal 3 mengamanatkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan pegawai PNS berwenang menetapkan, mengangkat, memindahkan dan memberhentikan.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:28 WIB

Upah minimum provinsi naik 8,03 persen tahun 2019

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Luhut: Meikarta tak pernah keluhkan masalah izin

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:52 WIB

Gadis obesitas asal Lamongan dirujuk RS Soegiri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com