Selasa, 11 Desember 2018 | 08:32 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Masyarakat diminta lapor bacaleg eks-napi kejahatan seksual

Rabu, 08 Agustus 2018 - 20:08 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2OiPDVK
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2OiPDVK

Elshinta.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta masyarakat untuk melaporkan bakal calon legislator eks napi pelaku kejahatan seksual anak.

"Peran legislatif dalam mengadakan kualitas penyelenggraan perlindungan anak sangat menentukan. Kualitas bakal calon legislatif seharusnya benar-benar selektif," kata Ketua KPAI Susanto di Jakarta, Rabu (8/8).

Selain itu pelaporan tersebut diharapkan melahirkan legislatif yang bebas dari perilaku kekerasan terhadap anak. KPAI meminta agar masyarakat dan lembaga perlindungan anak memberi infromasi kepada KPU/KPUD, Bawaslu dan KPAI jika ada bakal calon legislatif eks pelaku kejahatan seksual anak.

Dikutip Antara, KPAI menyambut baik terbitnya PKPU No.20 tahun 2018 yang merupakan momentum positif bagi proses seleksi bakal calon legislatif. Menurut PKPU No 20 tahun 2018, Pasal 7 (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara RI dan Harus memenuhi persyaratan: (h) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan KPU Akan segera mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada publik. Dia berharap masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberi informasi jika ada nama di daftar calon sementara yang tidak memenuhi syarat. "Kami harap publik dapat memberi tahu kami jika di dalam daftar calon sementara ada mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi," kata Wahyu.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 11 Desember 2018 - 08:27 WIB

Ada empat kasus terkait KTP-el yang tengah ditangani

Aktual Sepakbola | 11 Desember 2018 - 08:19 WIB

Phil Foden perpanjang kontrak sampai 2024 dengan Manchester City

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 08:08 WIB

Kartu disabilitas seharusnya tidak dipahami sebagai kartu bansos

Aktual Luar Negeri | 11 Desember 2018 - 07:57 WIB

Harga minyak kembali jatuh

Bencana Alam | 11 Desember 2018 - 07:46 WIB

Bogor cairkan Rp1,5 M untuk pemulihan pascabencana puting beliung

Arestasi | 11 Desember 2018 - 07:35 WIB

Polrestabes Medan gagalkan pengiriman empat kilogram sabu

Elshinta.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta masyarakat untuk melaporkan bakal calon legislator eks napi pelaku kejahatan seksual anak.

"Peran legislatif dalam mengadakan kualitas penyelenggraan perlindungan anak sangat menentukan. Kualitas bakal calon legislatif seharusnya benar-benar selektif," kata Ketua KPAI Susanto di Jakarta, Rabu (8/8).

Selain itu pelaporan tersebut diharapkan melahirkan legislatif yang bebas dari perilaku kekerasan terhadap anak. KPAI meminta agar masyarakat dan lembaga perlindungan anak memberi infromasi kepada KPU/KPUD, Bawaslu dan KPAI jika ada bakal calon legislatif eks pelaku kejahatan seksual anak.

Dikutip Antara, KPAI menyambut baik terbitnya PKPU No.20 tahun 2018 yang merupakan momentum positif bagi proses seleksi bakal calon legislatif. Menurut PKPU No 20 tahun 2018, Pasal 7 (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara RI dan Harus memenuhi persyaratan: (h) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan KPU Akan segera mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada publik. Dia berharap masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberi informasi jika ada nama di daftar calon sementara yang tidak memenuhi syarat. "Kami harap publik dapat memberi tahu kami jika di dalam daftar calon sementara ada mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi," kata Wahyu.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Senin, 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Senin, 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Senin, 10 Desember 2018 - 19:54 WIB

Wapres imbau pengawas Pemilu harus independen

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com