Sabtu, 20 Oktober 2018 | 05:57 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Sidang gugatan Peradi

Ahli: Pengurus sah hasil pemilihan, bukan dari SK Menkum HAM

Rabu, 08 Agustus 2018 - 23:14 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Sidang gugatan Peradi. Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.
Sidang gugatan Peradi. Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.

Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

Dalam sidang pada Rabu (8/8), Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan menghadirkan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya (Ubaya) Jakarta, Dr. Udin Nasrudin, S.H., M.Hum sebagai saksi ahli.

Dalam persidangan ini, Udin yang juga merupakan dosen luar biasa di antaranya di Universitas Djuanda (Unida) Bogor pada Program Magister Hukum dan Kenotariatan, menyampaikan, bahwa pengurus yang sah dalam satu organisasi profesi adalah hasil dari munas atau apapun istilanya yang penyelenggarannya sesuai dengan anggaran dasar.

Menurut Udin, harus sesuai anggaran dasar karena di sini sudah mengatur secara detail bagaimana satu organisasi memilih ketua atau susunan pengurus serta penetapannya bagi yang terpilih, termasuk siapa saja yang memiliki hak pilih, dan hal-hal lainnya. 

"Di anggaran dasar pasti sudah secara detail sudah ada. Sah tidaknya tentu di anggaran dasar itu disebutkan di mana, di kongreskah, di munaskah, di apa yang dirujuk di anggaran dasar," ucapnya seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin.

Karena itu, lanjut Udin, sah tidaknya satu kepengurusan organisasi profesi, bukan karena kepengurusan itu sudah mendapatkan persetujuan atau SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuh HAM), melainkan sah tidaknya hasil pemilihan apakah sesuai anggaran dasar atau tidak.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 21:49 WIB

Presiden minta aparatur pemerintah turun ke lapangan

Bencana Alam | 19 Oktober 2018 - 21:37 WIB

Panglima TNI tinjau dampak likuifaksi Palu

Liga Champions | 19 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Buffon tidak ingin PSG hadapi Juve di final Liga Champions

Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 21:12 WIB

TMMD di Malinau, TNI dan warga semenisasi jalan

Pemasaran | 19 Oktober 2018 - 20:46 WIB

Cara “mencuri” followers akun instagram kompetitor bisnis

Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

Dalam sidang pada Rabu (8/8), Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan menghadirkan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya (Ubaya) Jakarta, Dr. Udin Nasrudin, S.H., M.Hum sebagai saksi ahli.

Dalam persidangan ini, Udin yang juga merupakan dosen luar biasa di antaranya di Universitas Djuanda (Unida) Bogor pada Program Magister Hukum dan Kenotariatan, menyampaikan, bahwa pengurus yang sah dalam satu organisasi profesi adalah hasil dari munas atau apapun istilanya yang penyelenggarannya sesuai dengan anggaran dasar.

Menurut Udin, harus sesuai anggaran dasar karena di sini sudah mengatur secara detail bagaimana satu organisasi memilih ketua atau susunan pengurus serta penetapannya bagi yang terpilih, termasuk siapa saja yang memiliki hak pilih, dan hal-hal lainnya. 

"Di anggaran dasar pasti sudah secara detail sudah ada. Sah tidaknya tentu di anggaran dasar itu disebutkan di mana, di kongreskah, di munaskah, di apa yang dirujuk di anggaran dasar," ucapnya seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin.

Karena itu, lanjut Udin, sah tidaknya satu kepengurusan organisasi profesi, bukan karena kepengurusan itu sudah mendapatkan persetujuan atau SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuh HAM), melainkan sah tidaknya hasil pemilihan apakah sesuai anggaran dasar atau tidak.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com