Sidang gugatan Peradi
Ahli: Pengurus sah hasil pemilihan, bukan dari SK Menkum HAM
Rabu, 08 Agustus 2018 - 23:14 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Sidang gugatan Peradi. Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.

Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

Dalam sidang pada Rabu (8/8), Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan menghadirkan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya (Ubaya) Jakarta, Dr. Udin Nasrudin, S.H., M.Hum sebagai saksi ahli.

Dalam persidangan ini, Udin yang juga merupakan dosen luar biasa di antaranya di Universitas Djuanda (Unida) Bogor pada Program Magister Hukum dan Kenotariatan, menyampaikan, bahwa pengurus yang sah dalam satu organisasi profesi adalah hasil dari munas atau apapun istilanya yang penyelenggarannya sesuai dengan anggaran dasar.

Menurut Udin, harus sesuai anggaran dasar karena di sini sudah mengatur secara detail bagaimana satu organisasi memilih ketua atau susunan pengurus serta penetapannya bagi yang terpilih, termasuk siapa saja yang memiliki hak pilih, dan hal-hal lainnya. 

"Di anggaran dasar pasti sudah secara detail sudah ada. Sah tidaknya tentu di anggaran dasar itu disebutkan di mana, di kongreskah, di munaskah, di apa yang dirujuk di anggaran dasar," ucapnya seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin.

Karena itu, lanjut Udin, sah tidaknya satu kepengurusan organisasi profesi, bukan karena kepengurusan itu sudah mendapatkan persetujuan atau SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuh HAM), melainkan sah tidaknya hasil pemilihan apakah sesuai anggaran dasar atau tidak.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:23 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pi...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:13 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur Utama PT Krakata...
Selasa, 26 Maret 2019 - 11:49 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Pelaksana tu...
Selasa, 26 Maret 2019 - 11:00 WIB
Elshinta.com - Sidang lanjutan penyebaran berita hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet dig...
Selasa, 26 Maret 2019 - 07:44 WIB
Elshinta.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan sejumlah saksi untuk memperkuat dakwaa...
Selasa, 26 Maret 2019 - 06:40 WIB
Elshinta.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menghormati dan mengikuti pro...
Selasa, 26 Maret 2019 - 06:29 WIB
Elshinta.com - Pengacara tersangka kasus perusakan barang bukti Pelaksana tugas (Plt) Ketu...
Selasa, 26 Maret 2019 - 06:17 WIB
Elshinta.com - Mantan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indone...
Senin, 25 Maret 2019 - 20:10 WIB
Elshinta.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah mempersiapkan saksi-saksi untuk memberikan keter...
Senin, 25 Maret 2019 - 16:30 WIB
Elshinta.com - Fireworks Ventures Limited, pemegang tunggal piutang (eks aset kredit) PT G...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)