Kamis, 18 Oktober 2018 | 21:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Pemilu 2019

Kemendagri: Kepala daerah boleh jadi jurkam telah diatur dalam UU

Kamis, 09 Agustus 2018 - 11:04 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Dewi Rusiana
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2Ms8PzB
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2Ms8PzB

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan kepala daerah menjadi juru kampanye saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, asalkan memiliki dasar yang kuat. Apa saja aturan yang tertuang dalam pemberian izin terkait hal tersebut? 

Kepada Elshinta, Kamis (9/8), Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah.

"Ini bukan Kemendagri yang memperbolehkan, tetapi UU. Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 itu, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota diperbolehkan menjadi juru kampanye. Hanya saja karena mereka adalah pejabat negara maka diatur tidak boleh menggunakan fasilitas pejabat negara. Kecuali fasilitas pejabat negara yang sudah melekat pada dirinya bersifat tertentu," jelasnya. 

Bahtiar juga menjelaskan, terkait tentang kepala daerah boleh menjadi juru kampanye juga telah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU.

"Aturan kampanye pemilu bagi kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wapres, serta cuti dalam kampanye Pemilu. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018," paparnya.

Bahtiar mengatakan, kepala daerah hanya boleh satu hari cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu).

"Jadi Senin-Jumat hanya diberikan satu hari, dalam seminggu itu. Supaya tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau hari libur Sabtu dan Minggu boleh bebas melakukan kampanye," jelasnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Lingkungan | 18 Oktober 2018 - 21:48 WIB

TMMD, Warga beri lahan, TNI buat jalan

Aktual Dalam Negeri | 18 Oktober 2018 - 21:36 WIB

Naikan branding, Pemkab Kudus optimalkan Tim Jaring Pukat

Aktual Dalam Negeri | 18 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Warga temukan ratusan peluru di tempat pembuangan sampah

Pemasaran | 18 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Pentingnya menggunakan email marketing bagi bisnis online

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan kepala daerah menjadi juru kampanye saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, asalkan memiliki dasar yang kuat. Apa saja aturan yang tertuang dalam pemberian izin terkait hal tersebut? 

Kepada Elshinta, Kamis (9/8), Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah.

"Ini bukan Kemendagri yang memperbolehkan, tetapi UU. Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 itu, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota diperbolehkan menjadi juru kampanye. Hanya saja karena mereka adalah pejabat negara maka diatur tidak boleh menggunakan fasilitas pejabat negara. Kecuali fasilitas pejabat negara yang sudah melekat pada dirinya bersifat tertentu," jelasnya. 

Bahtiar juga menjelaskan, terkait tentang kepala daerah boleh menjadi juru kampanye juga telah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU.

"Aturan kampanye pemilu bagi kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wapres, serta cuti dalam kampanye Pemilu. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018," paparnya.

Bahtiar mengatakan, kepala daerah hanya boleh satu hari cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu).

"Jadi Senin-Jumat hanya diberikan satu hari, dalam seminggu itu. Supaya tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau hari libur Sabtu dan Minggu boleh bebas melakukan kampanye," jelasnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:35 WIB

PKB Lumajang optimis raih 200 ribu suara

Kamis, 18 Oktober 2018 - 09:25 WIB

Honorer DKI dukung Prabowo-Sandiaga

Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:25 WIB

KPU Langkat buka 277 posko layanan pemilih

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com