Senin, 10 Desember 2018 | 21:22 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Pemilu 2019

Kemendagri: Kepala daerah boleh jadi jurkam telah diatur dalam UU

Kamis, 09 Agustus 2018 - 11:04 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Dewi Rusiana
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2Ms8PzB
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2Ms8PzB

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan kepala daerah menjadi juru kampanye saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, asalkan memiliki dasar yang kuat. Apa saja aturan yang tertuang dalam pemberian izin terkait hal tersebut? 

Kepada Elshinta, Kamis (9/8), Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah.

"Ini bukan Kemendagri yang memperbolehkan, tetapi UU. Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 itu, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota diperbolehkan menjadi juru kampanye. Hanya saja karena mereka adalah pejabat negara maka diatur tidak boleh menggunakan fasilitas pejabat negara. Kecuali fasilitas pejabat negara yang sudah melekat pada dirinya bersifat tertentu," jelasnya. 

Bahtiar juga menjelaskan, terkait tentang kepala daerah boleh menjadi juru kampanye juga telah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU.

"Aturan kampanye pemilu bagi kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wapres, serta cuti dalam kampanye Pemilu. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018," paparnya.

Bahtiar mengatakan, kepala daerah hanya boleh satu hari cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu).

"Jadi Senin-Jumat hanya diberikan satu hari, dalam seminggu itu. Supaya tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau hari libur Sabtu dan Minggu boleh bebas melakukan kampanye," jelasnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 20:39 WIB

Seminar jurnalisme berbasis HAM digelar peringati Hari HAM

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Ekonomi | 10 Desember 2018 - 20:12 WIB

Kementerian ESDM dorong ekonomi desa manfaatkan EBT

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 19:54 WIB

Wapres imbau pengawas pemilu harus independen

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan kepala daerah menjadi juru kampanye saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, asalkan memiliki dasar yang kuat. Apa saja aturan yang tertuang dalam pemberian izin terkait hal tersebut? 

Kepada Elshinta, Kamis (9/8), Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah.

"Ini bukan Kemendagri yang memperbolehkan, tetapi UU. Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 itu, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota diperbolehkan menjadi juru kampanye. Hanya saja karena mereka adalah pejabat negara maka diatur tidak boleh menggunakan fasilitas pejabat negara. Kecuali fasilitas pejabat negara yang sudah melekat pada dirinya bersifat tertentu," jelasnya. 

Bahtiar juga menjelaskan, terkait tentang kepala daerah boleh menjadi juru kampanye juga telah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU.

"Aturan kampanye pemilu bagi kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wapres, serta cuti dalam kampanye Pemilu. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018," paparnya.

Bahtiar mengatakan, kepala daerah hanya boleh satu hari cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu).

"Jadi Senin-Jumat hanya diberikan satu hari, dalam seminggu itu. Supaya tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau hari libur Sabtu dan Minggu boleh bebas melakukan kampanye," jelasnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Senin, 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Senin, 10 Desember 2018 - 19:54 WIB

Wapres imbau pengawas pemilu harus independen

Senin, 10 Desember 2018 - 16:25 WIB

KPU Tangerang temukan daftar pemilih tak sesuai syarat

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com