Kamis, 13 Desember 2018 | 16:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Ini tiga aturan bagi kepala daerah jika ikut berkampanye

Kamis, 09 Agustus 2018 - 11:27 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Dewi Rusiana
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2ntRLi5
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2ntRLi5

Elshinta.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus memenuhi beberapa ketentuan. Apa saja aturan yang tertuang dalam UU tersebut?

"Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Bahtiar kepada Elshinta, Kamis (9/8).

Bahtiar menerangkan, di aturan KPU yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur dengan jelas hal tersebut. Aturan kampanye Pemilu itu tertuang pada Pasal 62 dan Pasal 63 PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Sebagai catatan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ini membatasi kepala daerah atau wakil kepala tidak boleh menjadi ketua tim kampanye. Dalam Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah," tutur Bahtiar. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 16:45 WIB

Perpustakaan Nasional punya perayaan khusus untuk Hari Ibu

Musibah | 13 Desember 2018 - 16:25 WIB

6 bulan hilang, warga Kudus ditemukan tinggal kerangka

Manajemen | 13 Desember 2018 - 16:15 WIB

Jangan langgar tiga etika bisnis ini di bisnis online

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 16:07 WIB

Menteri PUPR: Rp15 miliar bangun jembatan roboh

Elshinta.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus memenuhi beberapa ketentuan. Apa saja aturan yang tertuang dalam UU tersebut?

"Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Bahtiar kepada Elshinta, Kamis (9/8).

Bahtiar menerangkan, di aturan KPU yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur dengan jelas hal tersebut. Aturan kampanye Pemilu itu tertuang pada Pasal 62 dan Pasal 63 PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Sebagai catatan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ini membatasi kepala daerah atau wakil kepala tidak boleh menjadi ketua tim kampanye. Dalam Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah," tutur Bahtiar. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 12 Desember 2018 - 13:00 WIB

Pemilih gangguan jiwa di Gorontalo capai 525 orang

Rabu, 12 Desember 2018 - 08:30 WIB

Sumbar peringkat ketiga nasional rawan Pemilu

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com