Rabu, 17 Oktober 2018 | 15:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Ini tiga aturan bagi kepala daerah jika ikut berkampanye

Kamis, 09 Agustus 2018 - 11:27 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Dewi Rusiana
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2ntRLi5
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Sumber foto: https://bit.ly/2ntRLi5

Elshinta.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus memenuhi beberapa ketentuan. Apa saja aturan yang tertuang dalam UU tersebut?

"Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Bahtiar kepada Elshinta, Kamis (9/8).

Bahtiar menerangkan, di aturan KPU yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur dengan jelas hal tersebut. Aturan kampanye Pemilu itu tertuang pada Pasal 62 dan Pasal 63 PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Sebagai catatan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ini membatasi kepala daerah atau wakil kepala tidak boleh menjadi ketua tim kampanye. Dalam Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah," tutur Bahtiar. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 15:30 WIB

Menteri KKP sebut pemicu perang masa depan adalah sumber daya alam

Pembangunan | 17 Oktober 2018 - 15:15 WIB

Presiden ingin rumah sakit Indonesia menjadi `Smart Hospital`

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 15:07 WIB

Presiden: Teknologi picu gaya hidup tidak sehat

Hukum | 17 Oktober 2018 - 14:55 WIB

Fayakhun mengaku dikenalkan keluarga Jokowi kasus Bakamla

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 14:42 WIB

Lubang di ruang anggota fraksi DPR Demokrat diketahui sejak Selasa

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 14:31 WIB

Presiden tegur manajemen sistem BPJS Kesehatan

Elshinta.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus memenuhi beberapa ketentuan. Apa saja aturan yang tertuang dalam UU tersebut?

"Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Bahtiar kepada Elshinta, Kamis (9/8).

Bahtiar menerangkan, di aturan KPU yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur dengan jelas hal tersebut. Aturan kampanye Pemilu itu tertuang pada Pasal 62 dan Pasal 63 PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Sebagai catatan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ini membatasi kepala daerah atau wakil kepala tidak boleh menjadi ketua tim kampanye. Dalam Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah," tutur Bahtiar. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com