Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:59 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Sandiaga tidak harus mundur sebagai wagub jika menjadi cawapres

Kamis, 09 Agustus 2018 - 12:12 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Praktisi Hukum Konstitusi, Hermawanto. Foto: Istimewa/Elshinta.
Praktisi Hukum Konstitusi, Hermawanto. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Jika benar Sandiaga Uno akan menjadi calon wapres mendampingi Prabowo, sebenarnya tidak harus mundur sebagai wagub. Demikian dikatakan  praktisi Hukum Konstitusi, Hermawanto dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (9/8).

Menurut Hermawanto sebagai wagub, Sandiaga cukup mengajukan ijin kepada presiden untuk menegakkan etika pemerintahan. "Hal ini ditegaskan dalam UU Pemilu/UU No. 7/2017 Pasal 171," kata Hermawanto.

Hermawanto menambahkan, Sandiaga juga tidak perlu khawatir tidak diberikan ijin sebagai cawapres, karena UU Pemilu juga memastikan, jika dalam waktu 15 hari setelah meminta izin, presiden belum mengeluarkan ijin, maka secara otomatis dianggap diberikan ijin.

"Berdasarkan hal tersebut, maka mundur bukan keharusan menurut undang-undang, melainkan hanya persoalan etika politik semata," tandasnya.  

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 17 Oktober 2018 - 06:29 WIB

Timnas Indonesia vs Hong Kong imbang, ini pengakuan Bima Sakti

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:57 WIB

BPBD: Dampak kekeringan Gunung Kidul meluas

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:48 WIB

NTB ingin percepat pencairan bantuan korban gempa

Elshinta.com - Jika benar Sandiaga Uno akan menjadi calon wapres mendampingi Prabowo, sebenarnya tidak harus mundur sebagai wagub. Demikian dikatakan  praktisi Hukum Konstitusi, Hermawanto dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (9/8).

Menurut Hermawanto sebagai wagub, Sandiaga cukup mengajukan ijin kepada presiden untuk menegakkan etika pemerintahan. "Hal ini ditegaskan dalam UU Pemilu/UU No. 7/2017 Pasal 171," kata Hermawanto.

Hermawanto menambahkan, Sandiaga juga tidak perlu khawatir tidak diberikan ijin sebagai cawapres, karena UU Pemilu juga memastikan, jika dalam waktu 15 hari setelah meminta izin, presiden belum mengeluarkan ijin, maka secara otomatis dianggap diberikan ijin.

"Berdasarkan hal tersebut, maka mundur bukan keharusan menurut undang-undang, melainkan hanya persoalan etika politik semata," tandasnya.  

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:28 WIB

Upah minimum provinsi naik 8,03 persen tahun 2019

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Luhut: Meikarta tak pernah keluhkan masalah izin

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:52 WIB

Gadis obesitas asal Lamongan dirujuk RS Soegiri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com