Selasa, 11 Desember 2018 | 08:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Pengamat: BLBI melalui MSAA tidak dapat dipidana

Kamis, 09 Agustus 2018 - 18:03 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin.
Foto: Supriyarto Rudatin.

Elshinta.com - Pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi perkara korupsi.

Direktur Biro Riset InfoBank Eko B. Supriyanto menilai penyelesaian BLBI melalui MSAA adalah arena hukum perdata, tidak bisa dikenakan ke hukum pidana.

Menurutnya selain berpotensi kalah dalam persidangan, penyelesaian kasus BLBI melalui ranah pidana, dinilai tidak akan dapat mengembalikan aset BLBI yang sejatinya merupakan perjanjian perdata. 

"Sesuai kebijakan sebelumnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) penyelesaian masalah ini memang seharusnya dilakukan di luar pengadilan, karena kalau masuk pengadilan tidak akan balik duitnya," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (9/8). 

Pengamat Perbankan itu pun mengingatkan, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan, siapa yang kooperatif mendapat insentif dan tidak boleh kena penalti.

Apalagi bagi yang telah menyeiesaikan seluruh kewajibannya, pemerintah telah mengeluarkan surat release and discharge (surat pembebasan dan pelepasan) dari segala tuntutan hukum apapun.

"Untuk memberikan kepastian hukum, karena sudah menyelesaikan kewajiban MSAA -- harusnya Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Ketua BPPN yang didakwa merugikan negara Rp4,58 triliun akibat memberikan SKL kepada Sjamsul Nursalim (BDNI) tidak layak disidangkan," ujarnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 11 Desember 2018 - 08:27 WIB

Ada empat kasus terkait KTP-el yang tengah ditangani

Aktual Sepakbola | 11 Desember 2018 - 08:19 WIB

Phil Foden perpanjang kontrak sampai 2024 dengan Manchester City

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 08:08 WIB

Kartu disabilitas seharusnya tidak dipahami sebagai kartu bansos

Aktual Luar Negeri | 11 Desember 2018 - 07:57 WIB

Harga minyak kembali jatuh

Bencana Alam | 11 Desember 2018 - 07:46 WIB

Bogor cairkan Rp1,5 M untuk pemulihan pascabencana puting beliung

Arestasi | 11 Desember 2018 - 07:35 WIB

Polrestabes Medan gagalkan pengiriman empat kilogram sabu

Elshinta.com - Pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi perkara korupsi.

Direktur Biro Riset InfoBank Eko B. Supriyanto menilai penyelesaian BLBI melalui MSAA adalah arena hukum perdata, tidak bisa dikenakan ke hukum pidana.

Menurutnya selain berpotensi kalah dalam persidangan, penyelesaian kasus BLBI melalui ranah pidana, dinilai tidak akan dapat mengembalikan aset BLBI yang sejatinya merupakan perjanjian perdata. 

"Sesuai kebijakan sebelumnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) penyelesaian masalah ini memang seharusnya dilakukan di luar pengadilan, karena kalau masuk pengadilan tidak akan balik duitnya," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (9/8). 

Pengamat Perbankan itu pun mengingatkan, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan, siapa yang kooperatif mendapat insentif dan tidak boleh kena penalti.

Apalagi bagi yang telah menyeiesaikan seluruh kewajibannya, pemerintah telah mengeluarkan surat release and discharge (surat pembebasan dan pelepasan) dari segala tuntutan hukum apapun.

"Untuk memberikan kepastian hukum, karena sudah menyelesaikan kewajiban MSAA -- harusnya Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Ketua BPPN yang didakwa merugikan negara Rp4,58 triliun akibat memberikan SKL kepada Sjamsul Nursalim (BDNI) tidak layak disidangkan," ujarnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com