Pengamat: BLBI melalui MSAA tidak dapat dipidana
Kamis, 09 Agustus 2018 - 18:03 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin.

Elshinta.com - Pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi perkara korupsi.

Direktur Biro Riset InfoBank Eko B. Supriyanto menilai penyelesaian BLBI melalui MSAA adalah arena hukum perdata, tidak bisa dikenakan ke hukum pidana.

Menurutnya selain berpotensi kalah dalam persidangan, penyelesaian kasus BLBI melalui ranah pidana, dinilai tidak akan dapat mengembalikan aset BLBI yang sejatinya merupakan perjanjian perdata. 

"Sesuai kebijakan sebelumnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) penyelesaian masalah ini memang seharusnya dilakukan di luar pengadilan, karena kalau masuk pengadilan tidak akan balik duitnya," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (9/8). 

Pengamat Perbankan itu pun mengingatkan, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan, siapa yang kooperatif mendapat insentif dan tidak boleh kena penalti.

Apalagi bagi yang telah menyeiesaikan seluruh kewajibannya, pemerintah telah mengeluarkan surat release and discharge (surat pembebasan dan pelepasan) dari segala tuntutan hukum apapun.

"Untuk memberikan kepastian hukum, karena sudah menyelesaikan kewajiban MSAA -- harusnya Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Ketua BPPN yang didakwa merugikan negara Rp4,58 triliun akibat memberikan SKL kepada Sjamsul Nursalim (BDNI) tidak layak disidangkan," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 21 Februari 2019 - 19:46 WIB
Elshinta.com - Ahmad Al Ghazali, putra sulung musisi Ahmad Dhani Prasetyo menyanyikan sebu...
Kamis, 21 Februari 2019 - 18:14 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota...
Kamis, 21 Februari 2019 - 11:59 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka kasus suap pen...
Kamis, 21 Februari 2019 - 11:14 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan ka...
Rabu, 20 Februari 2019 - 18:55 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mengeksekusi mantan Kepala Sekolah SMA...
Rabu, 20 Februari 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan partai politiknya akan membe...
Rabu, 20 Februari 2019 - 14:07 WIB
Elshinta.com - Akademisi dan ahli hukum pidana, Faisal Santiago, menilai terdapat perbedaa...
Rabu, 20 Februari 2019 - 12:56 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK menyerahkan barang rampasan dar...
Rabu, 20 Februari 2019 - 12:36 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan ka...
Rabu, 20 Februari 2019 - 12:25 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah  mengatakan, KPK memeriksa anggota DPR RI Fr...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)