Sabtu, 20 Oktober 2018 | 18:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Perlunya advokasi anak dan penerapan CRBP di sektor perkebunan kelapa sawit

Jumat, 10 Agustus 2018 - 19:17 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta

Elshinta.com -  Meski hubungan antara bisnis dan hak anak sudah dielaborasi dalam pedoman international dengan di keluarkannya UN Guiding Principles on Human Rights (UNGP) yang mengimplementasikan kerangka PBB untuk Melindungi (Protect), Menghormati (Respect), dan Memulihkan (Remedy), namun dokumen UNGP belum sepenuhnya memastikan perlindungan terhadap anak, meskipun relasi antara hak anak dan bisnis terjadi dalam banyak hal tidak hanya berhubungan dengan isu pekerja anak semata.

Hal ini yang menjadi pembahasan bersama antara Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama NGO, lembaga pemerhati anak, Praktisi anak  dan wartawan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Saka Premiere Hotel, Kamis (9/08), seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi.

Senior officer PKPA, Misran Lubis dalam paparannya menjelaskan, tercatat lebih dari 1,2 juta Ha lahan perkebunan sawit berada di Sumut dan terdapat 79 perusahaan perkebunan sawit milik negara serta 76 milik perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing juga peladang kelapa sawit milik rakyat yang tentu saja membawa keuntungan yang besar bagi pemilik modal dan pemerintah daerah.

Namun, sektor perkebunan sawit dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) meski resolusi parlemen Uni Eropa menyerukan bahwa syarat mutlak bagi perusahaan sawit harus sepenuhnya menghormati HAM dan standart ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di perkebunan sawit, namun isu anak disektor bisnis perkebunan kelapa sawit tidak hanya terbatas pada isu pekerja atau buruh anak, karena faktanya hubungan sektor bisnis dengan anak terkait banyak hal.

Untuk itu perlu adanya konsep advokasi untuk memastikan industri kelapa sawit memenuhi dan melindungi hak-hak terhadap anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 Tahun 1990 yang merupakan landasan hukum bagi upaya advokasi isu hak anak di Indonesia.

“kita berharap adanya sinergi Advokasi multi stakeholder agar penerapan Children’s Rights and Businees Principle (CRBP) atau prinsip bisnis dan hak anak dapat berjalan baik,” terang Misran.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 20 Oktober 2018 - 18:49 WIB

MPR ingatkan semua pihak waspadai kecurangan pemilu

Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 18:38 WIB

Negara di luar ASEAN sepakati penggunaan `Our Eyes`

Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Warga tangkap buaya

Aktual Pemilu | 20 Oktober 2018 - 18:12 WIB

PPP kedepankan kampanye positif pilpres

Pemilihan Presiden 2019 | 20 Oktober 2018 - 17:49 WIB

Sandiaga berbagi tips bagi pengusaha kecil di Tangsel

Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 17:37 WIB

Pemeriksaan kesehatan kucing di UB cetak rekor MURI

Elshinta.com -  Meski hubungan antara bisnis dan hak anak sudah dielaborasi dalam pedoman international dengan di keluarkannya UN Guiding Principles on Human Rights (UNGP) yang mengimplementasikan kerangka PBB untuk Melindungi (Protect), Menghormati (Respect), dan Memulihkan (Remedy), namun dokumen UNGP belum sepenuhnya memastikan perlindungan terhadap anak, meskipun relasi antara hak anak dan bisnis terjadi dalam banyak hal tidak hanya berhubungan dengan isu pekerja anak semata.

Hal ini yang menjadi pembahasan bersama antara Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama NGO, lembaga pemerhati anak, Praktisi anak  dan wartawan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Saka Premiere Hotel, Kamis (9/08), seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi.

Senior officer PKPA, Misran Lubis dalam paparannya menjelaskan, tercatat lebih dari 1,2 juta Ha lahan perkebunan sawit berada di Sumut dan terdapat 79 perusahaan perkebunan sawit milik negara serta 76 milik perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing juga peladang kelapa sawit milik rakyat yang tentu saja membawa keuntungan yang besar bagi pemilik modal dan pemerintah daerah.

Namun, sektor perkebunan sawit dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) meski resolusi parlemen Uni Eropa menyerukan bahwa syarat mutlak bagi perusahaan sawit harus sepenuhnya menghormati HAM dan standart ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di perkebunan sawit, namun isu anak disektor bisnis perkebunan kelapa sawit tidak hanya terbatas pada isu pekerja atau buruh anak, karena faktanya hubungan sektor bisnis dengan anak terkait banyak hal.

Untuk itu perlu adanya konsep advokasi untuk memastikan industri kelapa sawit memenuhi dan melindungi hak-hak terhadap anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 Tahun 1990 yang merupakan landasan hukum bagi upaya advokasi isu hak anak di Indonesia.

“kita berharap adanya sinergi Advokasi multi stakeholder agar penerapan Children’s Rights and Businees Principle (CRBP) atau prinsip bisnis dan hak anak dapat berjalan baik,” terang Misran.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 18:38 WIB

Negara di luar ASEAN sepakati penggunaan `Our Eyes`

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Warga tangkap buaya

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 17:37 WIB

Pemeriksaan kesehatan kucing di UB cetak rekor MURI

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:29 WIB

Pemkab Aceh Barat hadiahkan Rp1 juta tiap santri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com