Jumat, 19 Oktober 2018 | 19:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

RUU Daerah Kepulauan masuk tahap pembentukan Pansus di DPR RI

Sabtu, 11 Agustus 2018 - 16:28 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Redaksi
Istimewa. Foto: Redaksi

Elshinta.com - DPR RI bersama DPD RI dan Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, telah membahas, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan untuk segera dapat menjadi undang-undang yang definitif. Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends mengatakan, platform RUU Daerah Kepulauan harus dipandang setara dengan UU Otsus Papua. Karena, lanjut dia, tujuannya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan akut antara wilayah yang berbasis kontinental dengan yang berbasis kepulauan. 

"RUU ini mestinya dipandang sebagai kebijakan afirmasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah kepulauan akibat kebijakan anggaran yang tidak adil," ucap Mercy dalam keterangannya, Sabtu (11/8), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.

Selain itu, masih kata wanita dari Dapil Maluku itu, dengan mempertimbangkan Prinsip Kelautan, maka laut harus dihitung sebagai wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga membutuhkan stimulus anggaran khusus untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Misalnya 1 persen dari total dana transfer DAU nasional ke masing-masing provinsi kepulauan.

"Jadi diperkirakan masing-masing provinsi bisa mendapat tambahan anggaran. Sebagai contoh dana otsus Papua dan Papua Barat berasal dari 2 persen DAU secara nasional, maka tahun 2018 dengan DAU naik. Selain itu pengelolaan SDA laut di atas 30 mil laut, seluruh penerimaannya menjadi milik negara. Maka urusan pengelolaan hasil laut patut diperhitungkan kembali, agar memberi dampak kesejahteraan bagi daerah-daerah kepulauan," ungkap Mercy.

Selain itu, lanjut dia, asas penerimaan beban dan dampak, terutama dari eksploitasi SDA laut sudah pasti yang menerima duluan beban dan dampak terbesar adalah daerah-daerah kepulaua. Misalnya hancurnya wilayah pesisir, over fishing, pengembangan kawasan industri di pulau-pulau kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung pulau. 

"Terhadap RUU Daerah Kepulauan, Fraksi PDI Perjuangan memberi dukungan dan mengawal terus lewat lobby lintas fraksi dan ke pemerintah," tukasnya.

Sebelum menutup, pimpinan Fahri Hamzah, menegaskan, DPR RI sementara ini memproses dan akan menetapkan Pansus RUU Daerah Kepulauan segera. 4 fraksi sudah menyampaikan nama nama anggota pansus (Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem) selanjutnya masih menunggu 6 fraksi lagi. Dalam Rapat Pimpinan DPR beberapa hari kedepan, hasil pertemuan hari ini akan diangkat untuk diteruskan ke Bamus. Dan diharapkan, sebelum berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2014-2019 RUU Daerah Kepulauan telah disahkan dan ditetapkan sebagai Undang Undang yang definitif.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 19:14 WIB

Cegah ujaran kebencian, ulama se Nusantara bentuk Maulana

Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 19:09 WIB

Kota Malang terima 4.319 berkas pelamar CPNS

Bencana Alam | 19 Oktober 2018 - 18:58 WIB

Listrik di Sulteng sudah normal

Arestasi | 19 Oktober 2018 - 18:46 WIB

Polres Malang Kota gulung jaringan narkoba

Bencana Alam | 19 Oktober 2018 - 18:35 WIB

Mensos: Hunian tetap pengungsi Sulteng selesai 2020

Elshinta.com - DPR RI bersama DPD RI dan Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, telah membahas, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan untuk segera dapat menjadi undang-undang yang definitif. Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends mengatakan, platform RUU Daerah Kepulauan harus dipandang setara dengan UU Otsus Papua. Karena, lanjut dia, tujuannya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan akut antara wilayah yang berbasis kontinental dengan yang berbasis kepulauan. 

"RUU ini mestinya dipandang sebagai kebijakan afirmasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah kepulauan akibat kebijakan anggaran yang tidak adil," ucap Mercy dalam keterangannya, Sabtu (11/8), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.

Selain itu, masih kata wanita dari Dapil Maluku itu, dengan mempertimbangkan Prinsip Kelautan, maka laut harus dihitung sebagai wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga membutuhkan stimulus anggaran khusus untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Misalnya 1 persen dari total dana transfer DAU nasional ke masing-masing provinsi kepulauan.

"Jadi diperkirakan masing-masing provinsi bisa mendapat tambahan anggaran. Sebagai contoh dana otsus Papua dan Papua Barat berasal dari 2 persen DAU secara nasional, maka tahun 2018 dengan DAU naik. Selain itu pengelolaan SDA laut di atas 30 mil laut, seluruh penerimaannya menjadi milik negara. Maka urusan pengelolaan hasil laut patut diperhitungkan kembali, agar memberi dampak kesejahteraan bagi daerah-daerah kepulauan," ungkap Mercy.

Selain itu, lanjut dia, asas penerimaan beban dan dampak, terutama dari eksploitasi SDA laut sudah pasti yang menerima duluan beban dan dampak terbesar adalah daerah-daerah kepulaua. Misalnya hancurnya wilayah pesisir, over fishing, pengembangan kawasan industri di pulau-pulau kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung pulau. 

"Terhadap RUU Daerah Kepulauan, Fraksi PDI Perjuangan memberi dukungan dan mengawal terus lewat lobby lintas fraksi dan ke pemerintah," tukasnya.

Sebelum menutup, pimpinan Fahri Hamzah, menegaskan, DPR RI sementara ini memproses dan akan menetapkan Pansus RUU Daerah Kepulauan segera. 4 fraksi sudah menyampaikan nama nama anggota pansus (Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem) selanjutnya masih menunggu 6 fraksi lagi. Dalam Rapat Pimpinan DPR beberapa hari kedepan, hasil pertemuan hari ini akan diangkat untuk diteruskan ke Bamus. Dan diharapkan, sebelum berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2014-2019 RUU Daerah Kepulauan telah disahkan dan ditetapkan sebagai Undang Undang yang definitif.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com