Erdogan: Turki segera terima rudal S-400 Rusia
Elshinta
Sabtu, 01 September 2018 - 07:51 WIB |
Erdogan: Turki segera terima rudal S-400 Rusia
Sistem rudal S-400 Rusia. Sumber Foto: https://bit.ly/2opYWYV

Elshinta.com - Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki segera menerima sistem peluru kendali antipesawat jarak jauh tercanggih Rusia, S-400, sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

"Kita tidak menyesali keputusan kita," kata Erdogan saat berbicara dalam satu acara di Provinsi Balikesir seperti dikutip Antara dari Anadolu.

Turki membutuhkan sistem rudal S-400 Rusia itu untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dan memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuannya di tengah upaya sejumlah pihak yang mencoba membentuk Turki dan kawasan di mana Turki berada menurut agenda mereka, katanya.

Desember lalu, Turki mengumumkan tercapainya kesepakatannya dengan Rusia tentang pembelian dua sistem rudal S-400 hingga awal 2020. April 2018, pemerintah kedua negara menyepakati perihal penyerahan awal sistem rudal tercanggih buatan Moskow itu.

Senat Amerika Serikat keberatan dengan kesepakatan Turki-Rusia tentang sistem rudal S-400 yang dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu merontokkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah, itu.

Keberatan Senat AS yang dilatarbelakangi perihal pembelian S-400 Rusia dan penahanan seorang pastur berkewarganegaraan AS oleh Ankara itu ditunjukkan dengan diloloskannya undang-undang berisi pelarangan penjualan jet tempur F-35 kepada Turki pada Juni lalu.

Presiden Erdogan mengatakan militer dan ekonomi negaranya menjadi target AS menyusul penahanan pastur Andrew Craig Brunson yang didakwa Turki terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan kelompok PKK dan FETO.

Di mata Turki dan AS, Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah organisasi teroris namun Ankara dan Washington berbeda pandangan tentang FETO.

Bagi Turki, FETO atau gerakan Fethullah Gulen merupakan organisasi teroris yang berlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap kepemimpinan Erdogan pada Juli 2016 sedangkan Pemerintah AS justru mengizinkan Fetullah Gulen menetap di negara itu.

Menyusul tahanan rumah yang diberlakukan terhadap Brunson yang didakwa terlibat dalam kasus terorisme di Turki, hubungan Ankara-Washington terganggu terlebih lagi setelah AS menjatuhkan sanksi atas sejumlah produk ekspor penting Turki.

Presiden Erdogan mengatakan, seperti negara-negara lain, Turki juga memiliki hak yang sah untuk memerangi terorisme. "Memerangi terorisme dipandang sah bagi negara-negara lain namun tidak demikian halnya saat itu terjadi pada Turki. Mereka bertingkah berbeda," kata pemimpin Turki kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954, ini.

Presiden Erdogan mengatakan Turki tak pantas menerima serangan teror dari dalam dan luar negeri maupun kemunafikan di panggung dunia dan tak juga pantas mendapat gambaran seolah-olah Turki tengah menghadapi krisis ekonomi.

"Turki senantiasa loyal pada janji-janjinya dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun tetap saja kita selalu menghadapi kemunafikan," katanya.

Di tengah kondisi ini, Turki membutuhkan kemitraan dengan bangsa-bangsa lain di samping negara-negara Eropa dan AS.

"Kita tahu betul kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka yang suka memaksa kita memiliki hubungan unilateral ini secara rahasia maupun terang-terangan di seluruh dunia. Ketidakstabilan dalam nilai tukar mata uang itu adalah operasi untuk menentang kita." Namun, penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan yang tengah mereka lakukan melalui organisasi-organisasi teroris maupun para pengkhianat di dalam negeri Turki tidak akan berhasil, kata Presiden Erdogan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
IMF revisi proyeksi ekonomi Asia, terkontraksi 1,6 persen tahun ini
Rabu, 01 Juli 2020 - 12:36 WIB
Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa (30/6) merevisi turun proyeksi ekonomi Asia di tengah m...
Jenazah 33 WNI tertahan di Kuala Lumpur segera diterbangkan
Jumat, 19 Juni 2020 - 14:59 WIB
Sebanyak 33 jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertahan di Kuala Lumpur karena kendala penerb...
Tiongkok laporkan 11 kasus baru COVID-19, tujuh kasus OTG
Sabtu, 13 Juni 2020 - 12:12 WIB
Tiongkok melaporkan 11 kasus baru COVID-19 dan tujuh kasus orang tanpa gejala (OTG) pada 12 Juni, me...
Korut: AS tak punya kedudukan untuk komentari masalah antar-Korea
Kamis, 11 Juni 2020 - 11:26 WIB
Korea Utara pada Kamis (11/6) menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki posisi untuk mengomen...
Indonesia dan menteri ekonomi ASEAN sepakat hadapi pandemi COVID-19
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:27 WIB
Indonesia dan menteri ekonomi negara ASEAN sepakat menghadapi pandemi COVID-19 melalui pertemuan The...
Korsel kembali berlakukan karantina, Dubes RI keluarkan imbauan
Sabtu, 30 Mei 2020 - 13:39 WIB
Setelah otoritas Korea Selatan mengumumkan pemberlakuan kembali langkah-langkah karantina di area Se...
Bar dan restauran di Jepang kembali dibuka pascapelonggaran pembatasan
Rabu, 20 Mei 2020 - 14:11 WIB
Ketika restoran dan bar Jepang perlahan-lahan mulai dibuka kembali pascapelonggaran pembatasan akiba...
Sebagian wilayah Pantai Bondi di Sydney kembali buka
Selasa, 28 April 2020 - 21:11 WIB
Otoritas di Australia membuka sebagian wilayah Pantai Bondi di Sydney, Selasa, setelah tutup beberap...
325 petugas kesehatan di Malaysia positif COVID-19
Jumat, 24 April 2020 - 07:46 WIB
Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan hingga Kamis (23/4) terdapat sebanyak 325 petugasnya...
Irak longgarkan `lockdown` menjelang Ramadan
Rabu, 22 April 2020 - 18:57 WIB
Irak pada Selasa (21/4) mengurangi aturan `lockdown` (karantina wilayah) terkait COVID-19 dengan men...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV