Minggu, 18 November 2018 | 13:58 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pemilihan Presiden 2019

Ini alasan kepala daerah pilih dukung Jokowi menurut pengamat

Rabu, 12 September 2018 - 08:10 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Dewi Rusiana
Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi saat bersama warga korban gempa Lombok. Sumber foto: https://bit.ly/2NyqIAI
Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi saat bersama warga korban gempa Lombok. Sumber foto: https://bit.ly/2NyqIAI

Elshinta.com - Pengamat politik dari Politica Institute Bandung, Firman Manan mengatakan, para kepala daerah memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo memiliki alasan sendiri, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sehingga tidak perlu dilarang.

"Dukungan dari sejumlah kepala daerah kepada Presiden Jokowi merupakan bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakatnya yang mendukung Presiden Jokowi. Hal itu tidak melanggar aturan," kata Firman Manan melalui telepon selulernya, Selasa (11/9).  

Pengajar di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat, ini mengatakan, harus dipahami terlebih dahulu apa yang mendasari dukungan para kepala daerah kepada Presien Jokowi. "Banyak masyarakat di daerah yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya.

Pertimbangannya, menurut dia, pertama, para kepala daerah tentu tidak ingin memiliki posisi berbeda dengan mayoritas rakyatnya yang akan memilih kembali pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019. "Dukungan masyarakat yang tinggi kepada Jokowi, menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk menentukan pilihan dukungan," kata Firman.

Kedua, lanjut Firman, mayoritas kepala daerah telah mengetahui kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagian besar kepala daerah, kata dia, juga telah mempunyai pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi, yakni saat melaksanakan berbagai proyek pembangunan di daerah yang menjadi program pemerintah.

"Penilaian terhadap kinerja serta pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama tersebut, tentu menjadi bagian dari pertimbangan kepala daerah untuk mendukung Presiden Jokowi," paparnya.

Firman menambahkan, dukungan dari masyarakat dan para pemimpin daerah itu merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai negara. Dimana kandidat petahana, Jokowi-Ma'ruf, yang telah teruji, memiliki kinerja baik akan mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pasangan kompetitor, Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, pasangan kompetitor baru menyampaikan janji-janji kampanye ke hadapan publik.

Firman juga merujuk pada pendekatan aturan, bahwa tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kandidat siapa pun yang berkompetisi pada Pemilu Presiden 2019. 

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur bahwa kepala daerah boleh untuk berkampanye, asalkan terdaftar sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, dan cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye. "Jadi tidak ada larangan bagi kepala daerah dari sisi aturan," kata Firman.

Bagi Firman, hal ini penting disampaikan karena Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres. Pernyataan Jusuf Kalla ini lalu dilanjutkan oleh pernyataan cawapres Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa pihaknya sudah menyarankan kepada para kepala daerah pendukung untuk mengurusi wilayah dan bukan mengurusi Pilpres. 

Menurut Firman, dukungan kepala daerah kepada pasangan capres-cawapres tidak otomatis bahwa mereka sudah tidak bekerja untuk rakyatnya. "Tugas utama para kepala daerah tetap memprioritaskan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta tidak memanfaatkan fasilitas negara dan memobilisasi birokrasi selama melakukan kampanye," jelas Firman, dikutip Antara

 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 13:50 WIB

Wali Kota ajak masyarakat waspada DBD

Musibah | 18 November 2018 - 13:39 WIB

Tagana diminta petakan daerah rawan banjir

Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 13:29 WIB

Menhub RI tutup Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Tangerang

Pembangunan | 18 November 2018 - 13:19 WIB

Rohidin ajak seluruh masyarakat bahu-membahu membangun Bengkulu

Aktual Luar Negeri | 18 November 2018 - 12:52 WIB

Militer Rusia: 18 prajurit Suriah tewas dalam serangan oleh gerilyawan

Kriminalitas | 18 November 2018 - 12:24 WIB

Polisi ringkus WNA transaksi narkoba di perbatasan

Elshinta.com - Pengamat politik dari Politica Institute Bandung, Firman Manan mengatakan, para kepala daerah memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo memiliki alasan sendiri, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sehingga tidak perlu dilarang.

"Dukungan dari sejumlah kepala daerah kepada Presiden Jokowi merupakan bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakatnya yang mendukung Presiden Jokowi. Hal itu tidak melanggar aturan," kata Firman Manan melalui telepon selulernya, Selasa (11/9).  

Pengajar di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat, ini mengatakan, harus dipahami terlebih dahulu apa yang mendasari dukungan para kepala daerah kepada Presien Jokowi. "Banyak masyarakat di daerah yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya.

Pertimbangannya, menurut dia, pertama, para kepala daerah tentu tidak ingin memiliki posisi berbeda dengan mayoritas rakyatnya yang akan memilih kembali pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019. "Dukungan masyarakat yang tinggi kepada Jokowi, menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk menentukan pilihan dukungan," kata Firman.

Kedua, lanjut Firman, mayoritas kepala daerah telah mengetahui kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagian besar kepala daerah, kata dia, juga telah mempunyai pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi, yakni saat melaksanakan berbagai proyek pembangunan di daerah yang menjadi program pemerintah.

"Penilaian terhadap kinerja serta pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama tersebut, tentu menjadi bagian dari pertimbangan kepala daerah untuk mendukung Presiden Jokowi," paparnya.

Firman menambahkan, dukungan dari masyarakat dan para pemimpin daerah itu merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai negara. Dimana kandidat petahana, Jokowi-Ma'ruf, yang telah teruji, memiliki kinerja baik akan mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pasangan kompetitor, Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, pasangan kompetitor baru menyampaikan janji-janji kampanye ke hadapan publik.

Firman juga merujuk pada pendekatan aturan, bahwa tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kandidat siapa pun yang berkompetisi pada Pemilu Presiden 2019. 

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur bahwa kepala daerah boleh untuk berkampanye, asalkan terdaftar sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, dan cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye. "Jadi tidak ada larangan bagi kepala daerah dari sisi aturan," kata Firman.

Bagi Firman, hal ini penting disampaikan karena Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres. Pernyataan Jusuf Kalla ini lalu dilanjutkan oleh pernyataan cawapres Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa pihaknya sudah menyarankan kepada para kepala daerah pendukung untuk mengurusi wilayah dan bukan mengurusi Pilpres. 

Menurut Firman, dukungan kepala daerah kepada pasangan capres-cawapres tidak otomatis bahwa mereka sudah tidak bekerja untuk rakyatnya. "Tugas utama para kepala daerah tetap memprioritaskan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta tidak memanfaatkan fasilitas negara dan memobilisasi birokrasi selama melakukan kampanye," jelas Firman, dikutip Antara

 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Minggu, 18 November 2018 - 09:36 WIB

Sandiaga Uno akan buka lapangan kerja seluas-luasnya

Minggu, 18 November 2018 - 07:56 WIB

PDIP optimistis Jokowi-Ma'ruf menang di Jabar

Minggu, 18 November 2018 - 07:17 WIB

Ma'ruf Amin berharap santri bisa jadi presiden

Sabtu, 17 November 2018 - 18:37 WIB

Perempuan kunci memenangi Pilpres

Sabtu, 17 November 2018 - 17:47 WIB

PDIP memulai kegiatan safari kebangsaan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com