Kemenhub: Ganjil genap kemungkinan diperpanjang dan diberlakukan di kota lain
Rabu, 12 September 2018 - 14:16 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2CN6QFS

Elshinta.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, kebijakan pelat nomor ganjil genap di DKI Jakarta pasca-Asian Games 2018 kemungkinan besar diperpanjang dan diberlakukan di kota besar lain.

"Sejumlah kota besar saat ini juga alami kemacetan parah dan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa menerapkan ketentuan pelat nomor ganjil genap untuk mengurangi kemacetan," katanya di Jakarta, Rabu (12/9), sebagaimana dikutip Antara.

Dikatakan, dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, beberapa kepala daerah juga kesulitan mengatasi kemacetan di kotanya masing-masing akibat pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat, sementara tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan raya.

Dia memaparkan, dari hasil pelaksanaan ganjil genap ternyata memberikan dampak yang positif bagi pengguna jalan dari perubahan kecepatan rata-rata di ruas jalan naik sebesar 44,08 persen, sementara di ruas jalan alternatif rata-rata naik 2,17 persen.

Sementara jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap rata-rata turun 20,37 persen, dan di ruas jalan alternatif rata-rata naik 6,48 persen. Demikian juga jumlah penumpang angkutan umum setelah perluasan kawasan ganjil genap untuk penumpang Transjabodetabek premium rata-rata naik 46,8 persen, penumpang Transjakarta rata-rata naik 40,21 persen, dan penumpang KRL rata-rata naik 6,13 persen.

"Melihat dampak positif dari diberlakukannya ganjil genap maka aturan itu kemungkinan besar akan diperpanjang dan bahkan diperluas wilayahnya," tandasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:35 WIB
Elshinta.com -Sedikitnya 10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Arutmin I...
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:14 WIB
Elshinta.com -Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan 72,4 persen jalan di provinsi ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:43 WIB
Elshinta.com -Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama memberikan sanksi kepada ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:35 WIB
Elshinta.com - Lembaga survei Indomedia Poll membongkar profil dan visi kebangsaan caleg-caleg ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Konsumsi elpiji non subsidi di wilayah DI Yogyakarta mengalami tren peningk...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/3) melakukan pemeri...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:25 WIB
Elshinta.com -Bupati Majalengka, Karna Sobahi, resmi meluncurkan `Majalengka Raharja Quick Resp...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:55 WIB
Elshinta.com -Wakil Bupati Lumajang Jawa Timur, Indah Amperawati mengatakan orang yang mendapat...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:05 WIB
Elshinta.com - Hakim Konstitusi Aswanto hari ini, Selasa (26/3) mengucapkan sumpah sebagai...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:44 WIB
Elshinta.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat kecewa atas sikap Uni Eropa dalam meng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)