Senin, 19 November 2018 | 21:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Penegasan Mendagri soal `isu` e-voting dan noken

Rabu, 12 September 2018 - 14:56 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2CMeDDH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2CMeDDH

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemilihan menggunakan e-voting tidak akan digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019. 

Penegasan ini disampaikan sejalan dengan munculnya informasi yang mengarah fitnah mengenai e-voting akan digunakan pada Pemilu Serentak 2019.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas, bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-voting," terang Mendagri, pada Selasa (11/9), seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemendagri.

Selain meluruskan mengenai e-Voting, Mendagri juga menjelaskan informasi seputar sistem pemilihan menggunakan Noken. Sistem ini diketahui sebagai sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah Papua.

Penggunaan sistem noken ini selanjutnya diakui dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bukan oleh pemerintah. Sistem noken hanya berlaku untuk daerah atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu dan hanya diperbolehkan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada ruang untuk penggunaan noken. Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara," jelas Tjahjo.

Mendagri menyesalkan munculnya informasi yang mengarah pada fitnah yang diarahkan kepada pemerintah. Mendagri meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membaca Undang-Undang Pemilu secara utuh bukan sepotong-potong.

"Yang menyebarkan informasi tidak benar tersebut tidak membaca UU Pemilu secara baik," ucapnya. 

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menambahkan, Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin. Bahwa pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Poin b, juga ditegaskan bahwa Pemberian suara untuk Pemilu  dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata dia.

Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, narna, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Untuk sistem noken, Bahtiar menjelaskan bahwa sistem noken telah disahkan melalui putusan MK Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 dengan menyesuaikan budaya masyarakat asli Papua. Sistem ini sudah diberlakukan lama, bahkan pada Pemilu 2014 juga sudah menggunakan noken. 

"Penggunaan sistem noken mengakomodir putusan MK Nomor 47/81PHPU.A/VII/ tahun 2009 untuk menghormati budaya lokal dan menghindari konflik," jelasnya. 

Disampaikan pula bahwa UU Pemilu tidak dinormakan terkait noken karena ini sifatnya kasuistik. KPU Papua yang menentukan daerah mana saja yang menggunakan noken dengan harapan tiap Pemilu jumlah daerahnya berkurang. Secara teknis pengaturan noken akan diatur di dalam PKPU. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asian Games 2018 | 19 November 2018 - 21:35 WIB

Peralatan olahraga eks Asian Games 2018 diinventarisasi

Bencana Alam | 19 November 2018 - 21:26 WIB

BPBD Purbalingga minta warga waspadai bencana

Aktual Luar Negeri | 19 November 2018 - 21:18 WIB

Kapolri sepakat tingkatkan kerja sama penegakan hukum dengan AS

Hukum | 19 November 2018 - 21:07 WIB

Kejaksaan Agung tunda eksekusi Baiq Nuril

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 20:57 WIB

Kodam III Siliwangi tandatangani zona integritas menuju WBK

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 20:44 WIB

Disnakertrans Karawang khawatir kenaikan UMK memicu PHK

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemilihan menggunakan e-voting tidak akan digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019. 

Penegasan ini disampaikan sejalan dengan munculnya informasi yang mengarah fitnah mengenai e-voting akan digunakan pada Pemilu Serentak 2019.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas, bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-voting," terang Mendagri, pada Selasa (11/9), seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemendagri.

Selain meluruskan mengenai e-Voting, Mendagri juga menjelaskan informasi seputar sistem pemilihan menggunakan Noken. Sistem ini diketahui sebagai sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah Papua.

Penggunaan sistem noken ini selanjutnya diakui dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bukan oleh pemerintah. Sistem noken hanya berlaku untuk daerah atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu dan hanya diperbolehkan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada ruang untuk penggunaan noken. Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara," jelas Tjahjo.

Mendagri menyesalkan munculnya informasi yang mengarah pada fitnah yang diarahkan kepada pemerintah. Mendagri meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membaca Undang-Undang Pemilu secara utuh bukan sepotong-potong.

"Yang menyebarkan informasi tidak benar tersebut tidak membaca UU Pemilu secara baik," ucapnya. 

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menambahkan, Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin. Bahwa pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Poin b, juga ditegaskan bahwa Pemberian suara untuk Pemilu  dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata dia.

Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, narna, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Untuk sistem noken, Bahtiar menjelaskan bahwa sistem noken telah disahkan melalui putusan MK Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 dengan menyesuaikan budaya masyarakat asli Papua. Sistem ini sudah diberlakukan lama, bahkan pada Pemilu 2014 juga sudah menggunakan noken. 

"Penggunaan sistem noken mengakomodir putusan MK Nomor 47/81PHPU.A/VII/ tahun 2009 untuk menghormati budaya lokal dan menghindari konflik," jelasnya. 

Disampaikan pula bahwa UU Pemilu tidak dinormakan terkait noken karena ini sifatnya kasuistik. KPU Papua yang menentukan daerah mana saja yang menggunakan noken dengan harapan tiap Pemilu jumlah daerahnya berkurang. Secara teknis pengaturan noken akan diatur di dalam PKPU. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 17:08 WIB

Ma`ruf Amin bantah jadi alat untuk digantikan Ahok

Senin, 19 November 2018 - 15:00 WIB

SBY akan kampanyekan Prabowo Maret 2019

Senin, 19 November 2018 - 09:26 WIB

309 caleg bertarung perebutkan kursi DPRD

Minggu, 18 November 2018 - 19:38 WIB

BPN Prabowo-Sandi targetkan gaet milenial di 10 provinsi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com