Minggu, 18 November 2018 | 09:45 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan ajukan banding

Rabu, 12 September 2018 - 22:18 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta
Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta

Elshinta.com - Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Budhy Hertantiyo terkait pengurus Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

"Oh pasti dong (banding), sudah pasti. Kami kecewa melihatnya,  bukannya dia (majelis) seperti yang disebutkan dia, faktanya nyatakan kalau ada peraturan yang tidak menemukan mengatur secara jelas suatu hal atau sama sekali tidak ada pengaturannya, maka hakim harus carikan dasar hukum," kata Thomas Tampubolon, Sekjen Peradi versi ketua umum Fauzie Yusuf Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/9). 

Senada dengan Thomas, Sapriyanto Refa, kuasa hukum dari Peradi versi Ketum Fauzie menyatakan akan banding. "Gugatan ini akan terus berjalan, kecuali di antara pihak ada menyelesaikan di luar pengadilan. Tidak akan berhenti di sini," katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Namun demikian, lanjut Refa, pihaknya akan menunggu salinan putusan untuk mempelajarinya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Refa menambahkan. Langkah hukum akan terus ditempuh supaya ada kepastian hukum kepengurusan Peradi mana yang sah. Pasalnya, kata Refa, pengurus DPN Peradi versi Munas Pekanbaru adalah pengurus yang sah karena munas dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Sedangkan soal bahwa gugatan yang diajukan pihaknya dan eksepsi termohon 1 dan 2 yakni Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution selaku Ketum dan Sekjen ditolak untuk seluruhnya karena harusnya perkara ini diselesiakan dulu di Mahkamah Advokat ataupun apapun namanya, menurut Refa, organ ini belum ada di DPN Peradi.

Majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. "Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujarnya.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

Sementara itu Humas Peradi,Zul Armain Aziz menyampaikan "Di lapangan  Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan adalah satu-satunya Peradi yg memiliki anggota aktif lebih dari 50.000 advokat dan memiliki puluhan DPC serta PBH yang tersebar di seluruh Indonesia, maka secara dfacto pihak kami lah yang terkuat kedudukannya, pihak lain  tidak  bisa klaim hal itu karena cuma kami yang memiliki kekuatan terbesar itu, dan oleh masyarakat, para advokat, instansi negara bahkan dunia international telah jelas mengakui kami sebagai satu-satunya organisasi advokat yang terbesar, tersolid dan terpercaya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 18 November 2018 - 09:36 WIB

Sandiaga Uno akan buka lapangan kerja seluas-luasnya

Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 09:24 WIB

Polda DIY dan Banten naik jadi Polda tipe A

Bencana Alam | 18 November 2018 - 09:13 WIB

Basarnas siagakan tim di lokasi banjir Tasikmalaya

Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 08:55 WIB

KTT APEC akan bahas konektivitas untuk pertumbuhan inklusif

Kriminalitas | 18 November 2018 - 08:45 WIB

Menolak saat memberikan HP remaja dibacok orang tak dikenal

Travel | 18 November 2018 - 08:29 WIB

Yogyakarta siapkan dua kegiatan libur akhir tahun

Elshinta.com - Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Budhy Hertantiyo terkait pengurus Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

"Oh pasti dong (banding), sudah pasti. Kami kecewa melihatnya,  bukannya dia (majelis) seperti yang disebutkan dia, faktanya nyatakan kalau ada peraturan yang tidak menemukan mengatur secara jelas suatu hal atau sama sekali tidak ada pengaturannya, maka hakim harus carikan dasar hukum," kata Thomas Tampubolon, Sekjen Peradi versi ketua umum Fauzie Yusuf Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/9). 

Senada dengan Thomas, Sapriyanto Refa, kuasa hukum dari Peradi versi Ketum Fauzie menyatakan akan banding. "Gugatan ini akan terus berjalan, kecuali di antara pihak ada menyelesaikan di luar pengadilan. Tidak akan berhenti di sini," katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Namun demikian, lanjut Refa, pihaknya akan menunggu salinan putusan untuk mempelajarinya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Refa menambahkan. Langkah hukum akan terus ditempuh supaya ada kepastian hukum kepengurusan Peradi mana yang sah. Pasalnya, kata Refa, pengurus DPN Peradi versi Munas Pekanbaru adalah pengurus yang sah karena munas dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Sedangkan soal bahwa gugatan yang diajukan pihaknya dan eksepsi termohon 1 dan 2 yakni Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution selaku Ketum dan Sekjen ditolak untuk seluruhnya karena harusnya perkara ini diselesiakan dulu di Mahkamah Advokat ataupun apapun namanya, menurut Refa, organ ini belum ada di DPN Peradi.

Majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. "Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujarnya.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

Sementara itu Humas Peradi,Zul Armain Aziz menyampaikan "Di lapangan  Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan adalah satu-satunya Peradi yg memiliki anggota aktif lebih dari 50.000 advokat dan memiliki puluhan DPC serta PBH yang tersebar di seluruh Indonesia, maka secara dfacto pihak kami lah yang terkuat kedudukannya, pihak lain  tidak  bisa klaim hal itu karena cuma kami yang memiliki kekuatan terbesar itu, dan oleh masyarakat, para advokat, instansi negara bahkan dunia international telah jelas mengakui kami sebagai satu-satunya organisasi advokat yang terbesar, tersolid dan terpercaya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Minggu, 18 November 2018 - 09:24 WIB

Polda DIY dan Banten naik jadi Polda tipe A

Minggu, 18 November 2018 - 07:34 WIB

Kemenpan-RB tetapkan nilai ambang batas CPNS sebesar 298

Sabtu, 17 November 2018 - 21:27 WIB

AHY: Penyebar hoax atau fitnah musuh bersama bangsa

Sabtu, 17 November 2018 - 21:15 WIB

AHY: Muslim Indonesia rahmatanlil`alamin

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com