Sabtu, 17 November 2018 | 02:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Sosbud

Pemerintah akan salurkan 10 juta PKH pada 2019

Kamis, 13 September 2018 - 08:47 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Karo Humas Kemensos Hafifah Insari dalam forum tematik Bakohumas, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/9). Sumber foto: https://bit.ly/2NFQYZK
Karo Humas Kemensos Hafifah Insari dalam forum tematik Bakohumas, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/9). Sumber foto: https://bit.ly/2NFQYZK

Elshinta.com - Pemerintah akan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019 mendatang, guna mengejar target penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 sebesar 7-8% bukanlah hal yang mudah, namun data BPS (Badan Pusat Statistik) per September 2017 tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 10,12%,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos), Hafifah Insari dalam forum tematik Bakohumas, di Jakarta, Rabu (12/9), 

Hafifah menjelaskan, faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka tingkat kemiskinan pada September 2017 di antaranya tidak hanya karena tingkat inflasi yang tetap terjaga, penaikan upah buruh namun juga integrasi program-program penanganan kemiskinan.

“Sekali lagi capaian ini perlu komitmen bersama, penanganan kemiskinan merupakan tugas bersama, saling energi, mengefektifkan potensi yang ada di masing-masing lembaga dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” tukas Hafifah.

Mengenai PKH sendiri, menurut Kepala Biro Humas Kemensos itu, adalah bentuk bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin baik dari aspek kesehatan dan pendidikan.

Penerima manfaat dari PKH, lanjut Hafifah, mulai dari ibu hamil, keluarga yang membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak, sampai lansia.

Sedangkan untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), menurut Kepala Biro Humas Kemensos Hafifah Insari, bertujuan untuk peningkatan nutrisi masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. “Penerima manfaatnya adalah mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerahnya,” ujarnya.

Hafifah berharap keluarga penerima manfaat bantuan sosial (KIP, KIS, PKH, & BPNT) agar benar-benar memanfaatkan dukungan pemerintah ini benar-benar digunakan, sehingga bisa berdampak pada peningkatan hidup mereka, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, demikian seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Arestasi | 16 November 2018 - 21:50 WIB

Polsek Pangkalan Brandan ringkus bandar dan pengedar narkoba

Hukum | 16 November 2018 - 21:38 WIB

Penyerang anggota Polsek Penjaringan jalani tes kejiwaan

Event | 16 November 2018 - 21:24 WIB

Andik siap habis-habisan hadapi Thailand

Politik | 16 November 2018 - 21:07 WIB

DPR: Polemik politik masih jauh dari etika

Megapolitan | 16 November 2018 - 20:55 WIB

Atasi genangan air, Sudin SDA pasang `sheetpile` Kali BGR

Elshinta.com - Pemerintah akan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019 mendatang, guna mengejar target penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 sebesar 7-8% bukanlah hal yang mudah, namun data BPS (Badan Pusat Statistik) per September 2017 tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 10,12%,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos), Hafifah Insari dalam forum tematik Bakohumas, di Jakarta, Rabu (12/9), 

Hafifah menjelaskan, faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka tingkat kemiskinan pada September 2017 di antaranya tidak hanya karena tingkat inflasi yang tetap terjaga, penaikan upah buruh namun juga integrasi program-program penanganan kemiskinan.

“Sekali lagi capaian ini perlu komitmen bersama, penanganan kemiskinan merupakan tugas bersama, saling energi, mengefektifkan potensi yang ada di masing-masing lembaga dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” tukas Hafifah.

Mengenai PKH sendiri, menurut Kepala Biro Humas Kemensos itu, adalah bentuk bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin baik dari aspek kesehatan dan pendidikan.

Penerima manfaat dari PKH, lanjut Hafifah, mulai dari ibu hamil, keluarga yang membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak, sampai lansia.

Sedangkan untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), menurut Kepala Biro Humas Kemensos Hafifah Insari, bertujuan untuk peningkatan nutrisi masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. “Penerima manfaatnya adalah mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerahnya,” ujarnya.

Hafifah berharap keluarga penerima manfaat bantuan sosial (KIP, KIS, PKH, & BPNT) agar benar-benar memanfaatkan dukungan pemerintah ini benar-benar digunakan, sehingga bisa berdampak pada peningkatan hidup mereka, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, demikian seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Tulis komentar Anda di sini: yg tau rakyatmiskin kepala desa. Bukan data Bps. Data Bps jumlah penduduk. Bukan data penerima bantuan sosial pemerintah.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com