Senin, 19 November 2018 | 02:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pemilihan Presiden 2019

Mendagri: Kepala daerah harus ajukan cuti jika ikut kampanye

Kamis, 13 September 2018 - 09:52 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah harus mengajukan cuti jika ikut kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Kepala Daerah berkampanye dalam Pilpres harus mengajukan cuti sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 PP No. 32/2018, dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye," jelasnya di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko. 

Cuti kampanye dilaksanakan untuk satu hari kerja selama kurun waktu satu minggu pada masa kampanye. Sedang hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye.

“Pengajuan izin cuti bagi gubernur atau wakil gubernur disampaikan kepada menteri untuk diproses dan diterbitkan persetujuan,” ucapnya.

Sedang, imbuh Mendagri, pengajuan izin cuti bagi bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota disampaikan ke gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan.  

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 21:40 WIB

Tiba di Sidoarjo dari Papua, ini agenda kunjungan kerja Jokowi

Aktual Olahraga | 18 November 2018 - 21:14 WIB

Masyarakat Kota Batu antusias ikut Sepeda Nusantara

Pemilihan Presiden 2019 | 18 November 2018 - 20:48 WIB

Demokrat klaim punya cara khusus kampanyekan Prabowo-Sandi

Kriminalitas | 18 November 2018 - 20:39 WIB

Kejiwaan HS pembunuh satu keluarga di Bekasi akan diperiksa

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah harus mengajukan cuti jika ikut kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Kepala Daerah berkampanye dalam Pilpres harus mengajukan cuti sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 PP No. 32/2018, dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye," jelasnya di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko. 

Cuti kampanye dilaksanakan untuk satu hari kerja selama kurun waktu satu minggu pada masa kampanye. Sedang hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye.

“Pengajuan izin cuti bagi gubernur atau wakil gubernur disampaikan kepada menteri untuk diproses dan diterbitkan persetujuan,” ucapnya.

Sedang, imbuh Mendagri, pengajuan izin cuti bagi bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota disampaikan ke gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan.  

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com