Selasa, 13 November 2018 | 02:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Kemendes: Satgas dana desa siap audit laporan

Kamis, 13 September 2018 - 10:16 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2PmoGBN
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2PmoGBN

Elshinta.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan Satuan Tugas Dana Desa siap melakukan audit terhadap laporan penyelewengan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa.

"Untuk pengawasan dana desa kita gunakan pengawasan yang dimiliki pemerintah. Kemendes juga memiliki Satgas Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Anwar Sanusi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/9).

Dengan demikian, kata dia, kalau misalnya ada indikasi beberapa penyelewengan dana desa, masyarakat bisa menghubungi Satgas Dana Desa melalui 'call center' di nomor 15040 untuk menyampaikan laporan.

Anwar menjelaskan, Satgas Dana Desa yang dibentuk kementeriannya tersebut anggotanya mengambil dari perwakilan perwakilan lembaga negara. Selain itu, ada juga dari mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dan Pak Bibit (Bibit Samad Rianto) itu yang menjadi ketua, selain itu ada juga para inspektur dari kementerian yang mereka akan siap untuk kita turunkan melakukan audit terkait dengan penyelewengan dana desa," katanya, seperti dikutip Antara.

Selain Satgas Dana Desa, lanjut Anwar, dalam pengawasan dana desa di tingkat daerah juga melibatkan instansi pemerintah setempat seperti Inspektur daerah dan inspektur kabupaten.

Terkait dengan dana desa itu, menurut dia, perhatian dan komitmen pemerintah untuk pembangunan desa sudah tidak diragukan lagi, karena jumlah dana desa tidak pernah mengalami penurunun bahkan meningkat secara signifikan. "Kalau kita mendengar pidato Pak Presiden bahwa tahun 2019 dana desa ditingkatkan dari sebesar Rp60 trilun menjadi Rp73 triliun. Artinya apa, ini merupakan kesempatan emas dari masyarakat desa untuk songsong harapannya," katanya.

Selain itu, lanjut Sekjen, menjadi kesempatan bagi desa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat desa, mengejar ketertinggalan dari kemajuan wilayah perkotaaan dan mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lain.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 12 November 2018 - 22:38 WIB

Relawan bergerak kompak menangkan Jokowi - Ma'ruf di Sumsel

Politik | 12 November 2018 - 22:27 WIB

Pengamat: PSI bisa jadi role model milenial di pentas politik

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:40 WIB

Eden Hazard mengaku senang meski merasa lelah

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:28 WIB

Juan Mata menyebut MU jalani pekan yang tidak menentu

Kesehatan | 12 November 2018 - 21:12 WIB

Dua puskesmas di Kudus akan dinaikan status jadi rumah sakit

Elshinta.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan Satuan Tugas Dana Desa siap melakukan audit terhadap laporan penyelewengan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa.

"Untuk pengawasan dana desa kita gunakan pengawasan yang dimiliki pemerintah. Kemendes juga memiliki Satgas Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Anwar Sanusi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/9).

Dengan demikian, kata dia, kalau misalnya ada indikasi beberapa penyelewengan dana desa, masyarakat bisa menghubungi Satgas Dana Desa melalui 'call center' di nomor 15040 untuk menyampaikan laporan.

Anwar menjelaskan, Satgas Dana Desa yang dibentuk kementeriannya tersebut anggotanya mengambil dari perwakilan perwakilan lembaga negara. Selain itu, ada juga dari mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dan Pak Bibit (Bibit Samad Rianto) itu yang menjadi ketua, selain itu ada juga para inspektur dari kementerian yang mereka akan siap untuk kita turunkan melakukan audit terkait dengan penyelewengan dana desa," katanya, seperti dikutip Antara.

Selain Satgas Dana Desa, lanjut Anwar, dalam pengawasan dana desa di tingkat daerah juga melibatkan instansi pemerintah setempat seperti Inspektur daerah dan inspektur kabupaten.

Terkait dengan dana desa itu, menurut dia, perhatian dan komitmen pemerintah untuk pembangunan desa sudah tidak diragukan lagi, karena jumlah dana desa tidak pernah mengalami penurunun bahkan meningkat secara signifikan. "Kalau kita mendengar pidato Pak Presiden bahwa tahun 2019 dana desa ditingkatkan dari sebesar Rp60 trilun menjadi Rp73 triliun. Artinya apa, ini merupakan kesempatan emas dari masyarakat desa untuk songsong harapannya," katanya.

Selain itu, lanjut Sekjen, menjadi kesempatan bagi desa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat desa, mengejar ketertinggalan dari kemajuan wilayah perkotaaan dan mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lain.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com