Senin, 19 November 2018 | 21:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Mendagri minta MA segera putuskan judicial review PKPU

Kamis, 13 September 2018 - 11:45 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera memutuskan judicial review (JR) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

"Kami sudah minta kepada MA ada skala prioritas untuk memutuskan soal larangan mantan koruptor jadi caleg. Semoga segera diputus pada tanggal 20 September ini," kata Mendagri di Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto juga mendesak MA untuk segera membuat putusan terhadap gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Ini untuk menyelesaikan masalah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Terdapat enam pemohon mengajukan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba, mencalonkan diri sebagai legislatif baik itu di DPD, DPRD, ataupun DPR. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asian Games 2018 | 19 November 2018 - 21:35 WIB

Peralatan olahraga eks Asian Games 2018 diinventarisasi

Bencana Alam | 19 November 2018 - 21:26 WIB

BPBD Purbalingga minta warga waspadai bencana

Aktual Luar Negeri | 19 November 2018 - 21:18 WIB

Kapolri sepakat tingkatkan kerja sama penegakan hukum dengan AS

Hukum | 19 November 2018 - 21:07 WIB

Kejaksaan Agung tunda eksekusi Baiq Nuril

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 20:57 WIB

Kodam III Siliwangi tandatangani zona integritas menuju WBK

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 20:44 WIB

Disnakertrans Karawang khawatir kenaikan UMK memicu PHK

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera memutuskan judicial review (JR) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

"Kami sudah minta kepada MA ada skala prioritas untuk memutuskan soal larangan mantan koruptor jadi caleg. Semoga segera diputus pada tanggal 20 September ini," kata Mendagri di Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto juga mendesak MA untuk segera membuat putusan terhadap gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Ini untuk menyelesaikan masalah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Terdapat enam pemohon mengajukan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba, mencalonkan diri sebagai legislatif baik itu di DPD, DPRD, ataupun DPR. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 17:08 WIB

Ma`ruf Amin bantah jadi alat untuk digantikan Ahok

Senin, 19 November 2018 - 15:00 WIB

SBY akan kampanyekan Prabowo Maret 2019

Senin, 19 November 2018 - 09:26 WIB

309 caleg bertarung perebutkan kursi DPRD

Minggu, 18 November 2018 - 19:38 WIB

BPN Prabowo-Sandi targetkan gaet milenial di 10 provinsi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com