Minggu, 18 November 2018 | 13:56 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Mendagri minta MA segera putuskan judicial review PKPU

Kamis, 13 September 2018 - 11:45 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera memutuskan judicial review (JR) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

"Kami sudah minta kepada MA ada skala prioritas untuk memutuskan soal larangan mantan koruptor jadi caleg. Semoga segera diputus pada tanggal 20 September ini," kata Mendagri di Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto juga mendesak MA untuk segera membuat putusan terhadap gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Ini untuk menyelesaikan masalah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Terdapat enam pemohon mengajukan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba, mencalonkan diri sebagai legislatif baik itu di DPD, DPRD, ataupun DPR. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 13:50 WIB

Wali Kota ajak masyarakat waspada DBD

Musibah | 18 November 2018 - 13:39 WIB

Tagana diminta petakan daerah rawan banjir

Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 13:29 WIB

Menhub RI tutup Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Tangerang

Pembangunan | 18 November 2018 - 13:19 WIB

Rohidin ajak seluruh masyarakat bahu-membahu membangun Bengkulu

Aktual Luar Negeri | 18 November 2018 - 12:52 WIB

Militer Rusia: 18 prajurit Suriah tewas dalam serangan oleh gerilyawan

Kriminalitas | 18 November 2018 - 12:24 WIB

Polisi ringkus WNA transaksi narkoba di perbatasan

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera memutuskan judicial review (JR) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

"Kami sudah minta kepada MA ada skala prioritas untuk memutuskan soal larangan mantan koruptor jadi caleg. Semoga segera diputus pada tanggal 20 September ini," kata Mendagri di Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto juga mendesak MA untuk segera membuat putusan terhadap gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Ini untuk menyelesaikan masalah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Terdapat enam pemohon mengajukan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba, mencalonkan diri sebagai legislatif baik itu di DPD, DPRD, ataupun DPR. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Minggu, 18 November 2018 - 09:36 WIB

Sandiaga Uno akan buka lapangan kerja seluas-luasnya

Minggu, 18 November 2018 - 07:56 WIB

PDIP optimistis Jokowi-Ma'ruf menang di Jabar

Minggu, 18 November 2018 - 07:17 WIB

Ma'ruf Amin berharap santri bisa jadi presiden

Sabtu, 17 November 2018 - 18:37 WIB

Perempuan kunci memenangi Pilpres

Sabtu, 17 November 2018 - 17:47 WIB

PDIP memulai kegiatan safari kebangsaan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com