Senin, 19 November 2018 | 19:26 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

PAN nilai iklan Jokowi di bioskop kurang pas

Kamis, 13 September 2018 - 19:44 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2QrmM3h
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2QrmM3h

Elshinta.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai pemasangan iklan soal keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah pilihan yang kurang pas dan kurang baik, bagi calon presiden petahana.

"Pemasangan iklan di bioskop dapat menjadi kontradiktif bagi Jokowi yang tampil lagi sebagai calon presiden petahana," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut dia, Jokowi sebagai calon presiden petahana bisa melakukan apa saja, termasuk memasang iklan di bioskop melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, pada sisi lain, masyarakat khususnya penonton film di bioskop, bisa menilai dan memiliki penilaian sendiri terhadap iklan hasil pekerjaan Jokowi. "Pemasangan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop itu kurang baik dan kurang pas. Masyarakat yang ingin menyaksikan film harus melihat iklan lebih dulu. Ini memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat," katanya.

Dikutip Antara, Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, pemilihan bioskop sebagai sarana pemasangan iklan keberhasilan program pemerintah, menentukan kekurangcermatan dan kegagapan dari Jokowi dan timnya dalam memilih media untuk melakukan sosialisasi. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinand Seto, menyampaikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap penayangan iklan pemerintah di bioskop.

Menurut Seto, iklan yang disampaikan di bioskop adalah realisasi dari program pemerintah, bukan bagian dari kampanye. "Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak melakukan kampanye untuk calon presiden," katanya.

Ia menegaskan, hal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah menjalankan fungsi dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah. "Menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkominfo sebagai humas pemerintah," katanya.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Menurut dia, bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan serta meningkatnya jumlah penonton di bioskop dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Megapolitan | 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Hukum | 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 18:46 WIB

Arcandra: Investasi satu sumur bisa capai Rp1,5 triliun

Elshinta.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai pemasangan iklan soal keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah pilihan yang kurang pas dan kurang baik, bagi calon presiden petahana.

"Pemasangan iklan di bioskop dapat menjadi kontradiktif bagi Jokowi yang tampil lagi sebagai calon presiden petahana," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut dia, Jokowi sebagai calon presiden petahana bisa melakukan apa saja, termasuk memasang iklan di bioskop melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, pada sisi lain, masyarakat khususnya penonton film di bioskop, bisa menilai dan memiliki penilaian sendiri terhadap iklan hasil pekerjaan Jokowi. "Pemasangan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop itu kurang baik dan kurang pas. Masyarakat yang ingin menyaksikan film harus melihat iklan lebih dulu. Ini memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat," katanya.

Dikutip Antara, Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, pemilihan bioskop sebagai sarana pemasangan iklan keberhasilan program pemerintah, menentukan kekurangcermatan dan kegagapan dari Jokowi dan timnya dalam memilih media untuk melakukan sosialisasi. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinand Seto, menyampaikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap penayangan iklan pemerintah di bioskop.

Menurut Seto, iklan yang disampaikan di bioskop adalah realisasi dari program pemerintah, bukan bagian dari kampanye. "Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak melakukan kampanye untuk calon presiden," katanya.

Ia menegaskan, hal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah menjalankan fungsi dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah. "Menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkominfo sebagai humas pemerintah," katanya.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Menurut dia, bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan serta meningkatnya jumlah penonton di bioskop dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Senin, 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Senin, 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Senin, 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Senin, 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com