Minggu, 21 Oktober 2018 | 03:27 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Rencana aksi mahasiswa PTAI soal pengeras suara masjid dipertanyakan

Kamis, 13 September 2018 - 19:02 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Istimewa/Elshinta.
Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Rencana kegiatan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia di DPR RI soal pengeras suara masjid mendapat sindiran keras dari Jaringan Mahasiswa Muslim Jayakarta (JMMJ). Aksi yang bakal digelar pada hari Jumat (14/9) besok terindikasi ditunggangi oleh gerakan separatis.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator JMMJ, Ahmad. Dugaan adanya gerakan separatis itu karena dalam aksinya ada persoalan kebijakan pemerintah yang membatasi volume speaker masjid.

"Cukup aneh ketika Mahasiwa saat ini mempersoalkan volume pengeras suara di masjid. Padahal kebijakan itu sudah ada sejak era orde baru tapi justru dipersoalkan sekarang," kata Ahmad ketika diminta keterangannya, Kamis (13/9).

Ia menilai aksi yang digelar oleh teman-teman Mahasiswa PTAI se-Indonesia tersebut minim kajian dan argumentasi. Ia khawatir justru ada agenda tersembunyi yang ikut menggerakkan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut.

"Jelas ini minim literasi. Saya kok khawatir kalau ada penunggang gelap yang memanfaatkan gerakan Mahasiswa untuk memuluskan perjuangan mereka," ujarnya.

Seharusnya menurut Ahmad, Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control tidak mudah disetir oleh pihak yang hanya memanfaatkan suara mereka demi melampiskan misi mereka. Jika itu terjadi, maka perlu dinilai kembali intelektualitas Mahasiswa tersebut. 

Pelu diketahui bahwa BEM PTAI se-Indonesia berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Salah satu tuntutan mereka adalah terkait dengan desakan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dicopot lantaran adanya kebijakan pembatasan penggunaan pengeras suara di Masjid melalui surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 yang merujuk pada Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 21:47 WIB

Relawan Juara rekrut sopir angkot Kalbar menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemilihan Presiden 2019 | 20 Oktober 2018 - 21:39 WIB

Sandiaga: Lindungi lapangan kerja untuk putra putri Bangsa Indonesia

Ekonomi | 20 Oktober 2018 - 20:41 WIB

Kemenhub gelontorkan subsidi pelayaran rakyat Rp400 miliar

Elshinta.com - Rencana kegiatan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia di DPR RI soal pengeras suara masjid mendapat sindiran keras dari Jaringan Mahasiswa Muslim Jayakarta (JMMJ). Aksi yang bakal digelar pada hari Jumat (14/9) besok terindikasi ditunggangi oleh gerakan separatis.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator JMMJ, Ahmad. Dugaan adanya gerakan separatis itu karena dalam aksinya ada persoalan kebijakan pemerintah yang membatasi volume speaker masjid.

"Cukup aneh ketika Mahasiwa saat ini mempersoalkan volume pengeras suara di masjid. Padahal kebijakan itu sudah ada sejak era orde baru tapi justru dipersoalkan sekarang," kata Ahmad ketika diminta keterangannya, Kamis (13/9).

Ia menilai aksi yang digelar oleh teman-teman Mahasiswa PTAI se-Indonesia tersebut minim kajian dan argumentasi. Ia khawatir justru ada agenda tersembunyi yang ikut menggerakkan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut.

"Jelas ini minim literasi. Saya kok khawatir kalau ada penunggang gelap yang memanfaatkan gerakan Mahasiswa untuk memuluskan perjuangan mereka," ujarnya.

Seharusnya menurut Ahmad, Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control tidak mudah disetir oleh pihak yang hanya memanfaatkan suara mereka demi melampiskan misi mereka. Jika itu terjadi, maka perlu dinilai kembali intelektualitas Mahasiswa tersebut. 

Pelu diketahui bahwa BEM PTAI se-Indonesia berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Salah satu tuntutan mereka adalah terkait dengan desakan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dicopot lantaran adanya kebijakan pembatasan penggunaan pengeras suara di Masjid melalui surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 yang merujuk pada Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com