Senin, 19 November 2018 | 19:25 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pemilihan Presiden 2019

Gerindra: Kepala daerah masuk timses jangan gunakan fasilitas negara

Jumat, 14 September 2018 - 07:40 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Sumber foto: https://bit.ly/2xddn6t
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Sumber foto: https://bit.ly/2xddn6t

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kepala daerah yang masuk dalam tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Hal itu menurut dia untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah. "Jangan sampai kepala daerah lakukan kampanye Pilpres menggunakan fasilitas negara karena bisa konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Menurut dia silahkan saja kepala daerah masuk dalam tim pemenangan paslon namun jangan sampai menggunakan fasilitas negara karena semua sudah diatur dalam UU. Namun dia menilai keberadaan kepala daerah dalam tim pemenangan tidak akan banyak berpengaruh pada perolehan suara paslon di Pilpres 2019. "Itu tidak akan banyak pengaruh karena orang memilih kepala daerah belum tentu sama pilihannya di Pilpres, itu situasional," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Namun Fadli belum bisa memastikan apakah kepala daerah yang diusung maupun yang berasal dari kader Gerindra akan dimasukan dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Dia menilai secara umum Gerindra ingin kepala daerah fokus pada tugas-tugas di daerah sehingga kalau mau mendukung, kemungkinan tidak secara langsung. "Namun kita lihat nanti kondisi di lapangan karena tergantung daerah asal kepala daerah," katanya.

Dia mencontohkan ada gubernur di sebuah daerah juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra dan bupati/walikota menjadi Ketua DPC Gerindra sehingga memiliki tugas lain kalau diusung. Menurut dia Gerindra akan segera mengambil keputusan terkait hal itu karena ada kepala daerah yang juga memiliki tugas struktural dari partai.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Megapolitan | 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Hukum | 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 18:46 WIB

Arcandra: Investasi satu sumur bisa capai Rp1,5 triliun

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kepala daerah yang masuk dalam tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Hal itu menurut dia untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah. "Jangan sampai kepala daerah lakukan kampanye Pilpres menggunakan fasilitas negara karena bisa konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Menurut dia silahkan saja kepala daerah masuk dalam tim pemenangan paslon namun jangan sampai menggunakan fasilitas negara karena semua sudah diatur dalam UU. Namun dia menilai keberadaan kepala daerah dalam tim pemenangan tidak akan banyak berpengaruh pada perolehan suara paslon di Pilpres 2019. "Itu tidak akan banyak pengaruh karena orang memilih kepala daerah belum tentu sama pilihannya di Pilpres, itu situasional," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Namun Fadli belum bisa memastikan apakah kepala daerah yang diusung maupun yang berasal dari kader Gerindra akan dimasukan dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Dia menilai secara umum Gerindra ingin kepala daerah fokus pada tugas-tugas di daerah sehingga kalau mau mendukung, kemungkinan tidak secara langsung. "Namun kita lihat nanti kondisi di lapangan karena tergantung daerah asal kepala daerah," katanya.

Dia mencontohkan ada gubernur di sebuah daerah juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra dan bupati/walikota menjadi Ketua DPC Gerindra sehingga memiliki tugas lain kalau diusung. Menurut dia Gerindra akan segera mengambil keputusan terkait hal itu karena ada kepala daerah yang juga memiliki tugas struktural dari partai.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 17:08 WIB

Ma`ruf Amin bantah jadi alat untuk digantikan Ahok

Senin, 19 November 2018 - 15:00 WIB

SBY akan kampanyekan Prabowo Maret 2019

Senin, 19 November 2018 - 09:26 WIB

309 caleg bertarung perebutkan kursi DPRD

Minggu, 18 November 2018 - 19:38 WIB

BPN Prabowo-Sandi targetkan gaet milenial di 10 provinsi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com