Selasa, 25 September 2018 | 22:56 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

BKN: 2.357 PNS terpidana korupsi masih aktif bekerja di instansinya

Jumat, 14 September 2018 - 07:59 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Ilustrasi - Sumber foto: https://bit.ly/2N7Q0WV
Ilustrasi - Sumber foto: https://bit.ly/2N7Q0WV

Elshinta.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan, hingga kini masih ada sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” ungkap Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta, Kamis (13/9). 

BKN mendesak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan K/L yang masih mengerjakan PNS Tipikor inkracht agar ada pertambahan yang signifikan yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi, mengingat yang dilakukan PNS tersebut jelas-jelas merugikan negara.

Terkait PNS yang dalam tuntutan primer tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun dalam tuntutan subsider dinyatakan terbukti, Nyoman Arsa menegaskan, baik terbukti primer maupun terbukti subsider PNS tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

“Sesuai Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka pemberhentian terhitung mulai akhir bulan putusan inkracht (berlaku surut),” jelas Nyoman Arsa dalam keterangannya, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab. 

Dalam hal ini, kata Nyoman Arsa, untuk BKN sendiri telah melakukan pemblokiran data PNS tindak pidana korupsi yang sudah memiliki keputusan inkracht. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah kerugian Negara yang lebih besar.

Selain itu, BKN telah mengirimkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah untuk mentaati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b.

Mengenai pengembalian gaji PNS yang harus diberhentikan, Nyoman Arsa mengatakan, yang harus menanggung pengembalian gaji dan tunjangan jabatan yang telah dibayarkan terhadap PNS Tipikor adalah PNS itu sendiri atau PPK yang mengaktifkan kembali (instansinya). 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 25 September 2018 - 21:39 WIB

Timnas U-19 Indonesia menyerah dari China 0-3

Aktual Dalam Negeri | 25 September 2018 - 21:29 WIB

Wapres hadiri pembukaan Sidang Umum ke-73 PBB

Politik | 25 September 2018 - 21:14 WIB

TKN Jokowi-Ma'ruf: Presiden komitmen tidak langgar PKPU

Aktual Olahraga | 25 September 2018 - 20:56 WIB

Indonesia incar dua medali emas tenis meja Asian Para Games 2018

Aktual Dalam Negeri | 25 September 2018 - 20:45 WIB

Bupati Lumajang siap berantas pungli

Peluang | 25 September 2018 - 20:35 WIB

Mengintip strategi pemasaran “Kue Artis”

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 25 September 2018 - 21:29 WIB

Wapres hadiri pembukaan Sidang Umum ke-73 PBB

Selasa, 25 September 2018 - 21:14 WIB

TKN Jokowi-Ma'ruf: Presiden komitmen tidak langgar PKPU

Selasa, 25 September 2018 - 20:45 WIB

Bupati Lumajang siap berantas pungli

Selasa, 25 September 2018 - 19:22 WIB

MA: Tak ada rekrutmen calon hakim

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com