Selasa, 25 September 2018 | 03:24 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Kemenhub dan Pemprov DKI terbanyak pekerjakan PNS terpidana korupsi

Jumat, 14 September 2018 - 09:06 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Dewi Rusiana
Arsip - Sidang PNS Tipikor. Sumber foto: https://bit.ly/2CVyNv2
Arsip - Sidang PNS Tipikor. Sumber foto: https://bit.ly/2CVyNv2

Elshinta.com - Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), I Nyoman Arsa mengemukakan, hingga kini masih sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.

Berdasarkan data BKN, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab, Kamis (13/9), DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang.

Sumut menempati peringkat kedua untuk pemerintah provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang. 

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat kedua yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0). 

Namun untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Sementara instansi pemerintah pusat yang masih mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Kementerian Perhubungan (16), Kementerian Agama (14), Kementerian PUPR (9), dan Kemenristekdikti (9).

Selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (8), Kementerian Keuangan (6), Kementerian Hukum dan HAM (5), Mahkamah Agung (5), Kementerian Komunikasi dan Informatika (4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (3), Kementerian Pertahanan (3), Setjen KPU (3), Kemdikbud (2).

Dan masing-masing 1 (satu) di Kemenaker, Kementerian Desa PDTT, Kemenkes, Kemenperin, Kemenpora, BNN, BPKP, serta BPS. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Ekonomi | 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Musibah | 24 September 2018 - 21:23 WIB

Pengemudi truk ditemukan meninggal di rest area

Manajemen | 24 September 2018 - 21:15 WIB

Alasan mengapa pelaku usaha perlu berinvestasi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Senin, 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Senin, 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Senin, 24 September 2018 - 21:07 WIB

APT2PHI dorong GPI tolak impor pangan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com