Senin, 19 November 2018 | 19:30 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Satgas TPPO Polri terus berantas perdagangan manusia

Jumat, 14 September 2018 - 08:31 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi/Elshinta.
Ilustrasi/Elshinta.

Elshinta.com - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri akan terus komitmen memberantas pelaku perdagangan orang dengan modus dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri (TKI) sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Satgas TPPO Bareskrim Polri, Kombes Ferdy Sambo mengatakan Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan terus konsisten melakukan upaya preventif represif sebagai strategi dalam penanganan TPPO.

“Selain itu, melakukan kerja sama berupa komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan 22 kementerian lembaga terkait yang terlibat dalam gugus tugas penanganan TPPO yang dibentuk Presiden RI berdasarkan Perpres No 69 tahun 2008,” kata Sambo di Jakarta, Kamis (13/9).

Sementara Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Pol Nurwindianto meminta kepada masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada aparat kepolisian bila melihat ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Masyarakat yang lihat dugaan TPPO untuk rumah tangga, laporkan ke lembaga pelayanan PPA di Polsek, Polres. Masukkan ke medsos yang bisa dijangkau petugas,” kata Nurwindianto.

Sedangkan, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Zaeroji mengatakan pihaknya memiliki upaya pencegahan dengan tidak melayani orang yang belum memiliki e-KTP.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan penundaan pemberian paspor dari 2017 sampai 2018 itu hampir sekira 10.621 penundaan keberangkatan bagi mereka yang terindikasi diperkirakan menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia).

“Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik laut maupun udara sebanyak 1.375 titik. Kami berupaya mencegah terjadinya TKI-TKI nonprosedural ini,” tandasnya seperti dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali mengungkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Padahal, korban masih dibawah umur inisial ES (16).

Pelaku yang berhasil diamankan ada tujuh orang yang beroperasi secara terorganisir, yakni NL, JS, MI, AS dan TM. Sedangkan, dua pelaku lagi masih dalam buruan petugas alias DPO yaitu AS dan SH.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Megapolitan | 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Hukum | 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 18:46 WIB

Arcandra: Investasi satu sumur bisa capai Rp1,5 triliun

Elshinta.com - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri akan terus komitmen memberantas pelaku perdagangan orang dengan modus dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri (TKI) sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Satgas TPPO Bareskrim Polri, Kombes Ferdy Sambo mengatakan Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan terus konsisten melakukan upaya preventif represif sebagai strategi dalam penanganan TPPO.

“Selain itu, melakukan kerja sama berupa komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan 22 kementerian lembaga terkait yang terlibat dalam gugus tugas penanganan TPPO yang dibentuk Presiden RI berdasarkan Perpres No 69 tahun 2008,” kata Sambo di Jakarta, Kamis (13/9).

Sementara Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Pol Nurwindianto meminta kepada masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada aparat kepolisian bila melihat ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Masyarakat yang lihat dugaan TPPO untuk rumah tangga, laporkan ke lembaga pelayanan PPA di Polsek, Polres. Masukkan ke medsos yang bisa dijangkau petugas,” kata Nurwindianto.

Sedangkan, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Zaeroji mengatakan pihaknya memiliki upaya pencegahan dengan tidak melayani orang yang belum memiliki e-KTP.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan penundaan pemberian paspor dari 2017 sampai 2018 itu hampir sekira 10.621 penundaan keberangkatan bagi mereka yang terindikasi diperkirakan menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia).

“Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik laut maupun udara sebanyak 1.375 titik. Kami berupaya mencegah terjadinya TKI-TKI nonprosedural ini,” tandasnya seperti dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali mengungkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Padahal, korban masih dibawah umur inisial ES (16).

Pelaku yang berhasil diamankan ada tujuh orang yang beroperasi secara terorganisir, yakni NL, JS, MI, AS dan TM. Sedangkan, dua pelaku lagi masih dalam buruan petugas alias DPO yaitu AS dan SH.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Senin, 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Senin, 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Senin, 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Senin, 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com