Selasa, 25 September 2018 | 22:54 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Hukum

Sjafrudin: SKL untuk BDNI-SN sesuai MSAA, R&D dan audit BPK 2002

Jumat, 14 September 2018 - 13:55 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.
Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.

Elshinta.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis dan dilanjutkan Jumat (14/9/2018), menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim (SN) yang membelit terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam sidang  pembacaan pledoi terdakwa SAT dan Tim kuasa hukumnya, SAT membacakan pledoi pribadinya setebal 110 halaman dengan judul "Perjalanan Menembus Ruang dan Waktu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum: Mengadili Perjanjian Perdata MSAA-BDNI".

SAT menyampaikan, sesuai dengan rekomendasi dari LGS, Tim Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), dan Komite Pengawas BPPN (OC-BPPN) tidak ada usulan untuk menagih utang petambakPT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sejumlah Rp4,8 triliun kepada SN karena bukan merupakan kewajiban dia.

"Karena utang petambak dalam MSAA-BDNI bukan kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan oleh SN," kata SAT membacakan nota pembelaan (pledoi) nya seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin, Jumat (14/9).

Sjafrudin (SAT) juga menyampaikan, pemberian SKL kepada SN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau aturan yang berlaku sebagaimana hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada DPR dan Pemerintah tanggal 31 Mei 2002 Nomor: 02/04/Adutitama II/AI/05/2002.BPK berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing tanggal 25 Mei 1999 karena semua syarat-syarat sudah dipenuhi. Kemudian ditandatangani surat pernyataan antara BPPN dan pemegang saham BDNI di hadapan notaris Merryana Suryana. 

Dalam kesempatan tersebut, SAT juga menepis dakwaan jaksa penuntut umum KPK di antaranya soal memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, khususnya memperkaya SN.

Perhitungan tersebut didasarkan pada adanya potensi kerugian negara yang didapat dari pengurangan nilai utang petambak dengan hasil penjualan tagihan atas hutang petambak pada tahun 2007 oleh Menteri Keuangan dan PT. PPA. Selain itu menurutnya, dalam fakta persidangan tidak pernah diungkap, dibahas, diuraikan, dan disimpulkan adanya kickback berupa aliran uang atau pemberian hartabenda kepadanya dan keluarganya dari siapa pun terkait penerbitan SKL Pemegang Saham BDNI-SN tersebut.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 25 September 2018 - 21:39 WIB

Timnas U-19 Indonesia menyerah dari China 0-3

Aktual Dalam Negeri | 25 September 2018 - 21:29 WIB

Wapres hadiri pembukaan Sidang Umum ke-73 PBB

Politik | 25 September 2018 - 21:14 WIB

TKN Jokowi-Ma'ruf: Presiden komitmen tidak langgar PKPU

Aktual Olahraga | 25 September 2018 - 20:56 WIB

Indonesia incar dua medali emas tenis meja Asian Para Games 2018

Aktual Dalam Negeri | 25 September 2018 - 20:45 WIB

Bupati Lumajang siap berantas pungli

Peluang | 25 September 2018 - 20:35 WIB

Mengintip strategi pemasaran “Kue Artis”

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 25 September 2018 - 21:29 WIB

Wapres hadiri pembukaan Sidang Umum ke-73 PBB

Selasa, 25 September 2018 - 21:14 WIB

TKN Jokowi-Ma'ruf: Presiden komitmen tidak langgar PKPU

Selasa, 25 September 2018 - 20:45 WIB

Bupati Lumajang siap berantas pungli

Selasa, 25 September 2018 - 19:22 WIB

MA: Tak ada rekrutmen calon hakim

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com