Sjafrudin: SKL untuk BDNI-SN sesuai MSAA, R&D dan audit BPK 2002
Jumat, 14 September 2018 - 13:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.

Elshinta.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis dan dilanjutkan Jumat (14/9/2018), menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim (SN) yang membelit terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam sidang  pembacaan pledoi terdakwa SAT dan Tim kuasa hukumnya, SAT membacakan pledoi pribadinya setebal 110 halaman dengan judul "Perjalanan Menembus Ruang dan Waktu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum: Mengadili Perjanjian Perdata MSAA-BDNI".

SAT menyampaikan, sesuai dengan rekomendasi dari LGS, Tim Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), dan Komite Pengawas BPPN (OC-BPPN) tidak ada usulan untuk menagih utang petambakPT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sejumlah Rp4,8 triliun kepada SN karena bukan merupakan kewajiban dia.

"Karena utang petambak dalam MSAA-BDNI bukan kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan oleh SN," kata SAT membacakan nota pembelaan (pledoi) nya seperti dilaporkan Reporter Supriyarto Rudatin, Jumat (14/9).

Sjafrudin (SAT) juga menyampaikan, pemberian SKL kepada SN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau aturan yang berlaku sebagaimana hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada DPR dan Pemerintah tanggal 31 Mei 2002 Nomor: 02/04/Adutitama II/AI/05/2002.BPK berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing tanggal 25 Mei 1999 karena semua syarat-syarat sudah dipenuhi. Kemudian ditandatangani surat pernyataan antara BPPN dan pemegang saham BDNI di hadapan notaris Merryana Suryana. 

Dalam kesempatan tersebut, SAT juga menepis dakwaan jaksa penuntut umum KPK di antaranya soal memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, khususnya memperkaya SN.

Perhitungan tersebut didasarkan pada adanya potensi kerugian negara yang didapat dari pengurangan nilai utang petambak dengan hasil penjualan tagihan atas hutang petambak pada tahun 2007 oleh Menteri Keuangan dan PT. PPA. Selain itu menurutnya, dalam fakta persidangan tidak pernah diungkap, dibahas, diuraikan, dan disimpulkan adanya kickback berupa aliran uang atau pemberian hartabenda kepadanya dan keluarganya dari siapa pun terkait penerbitan SKL Pemegang Saham BDNI-SN tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumat, 22 Februari 2019 - 15:23 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan,...
Jumat, 22 Februari 2019 - 14:25 WIB
Elshinta.com -Presiden Joko Widodo meminta agar Polri membersihkan para mafia bola yang diduga ...
Jumat, 22 Februari 2019 - 12:12 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Jumat, 22 Februari 2019 - 11:18 WIB
Elshinta.com - Kabag Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk A...
Jumat, 22 Februari 2019 - 11:09 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Jumat, 22 Februari 2019 - 09:38 WIB
Elshinta.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melimpahkan kasus kepemil...
Jumat, 22 Februari 2019 - 08:12 WIB
Elshinta.com - Oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudu...
Kamis, 21 Februari 2019 - 19:46 WIB
Elshinta.com - Ahmad Al Ghazali, putra sulung musisi Ahmad Dhani Prasetyo menyanyikan sebu...
Kamis, 21 Februari 2019 - 18:14 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota...
Kamis, 21 Februari 2019 - 11:59 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka kasus suap pen...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)