Selasa, 25 September 2018 | 03:21 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Hukum

Ombudsman pertanyakan standar kamar Lapas Sukamiskin

Jumat, 14 September 2018 - 18:46 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Lapas Sukamiskin. Sumber Foto: https://bit.ly/2xfcomo
Lapas Sukamiskin. Sumber Foto: https://bit.ly/2xfcomo

Elshinta.com - Ombudsman Republik Indonesia mempertanyakan standar kamar bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung karena adanya indikasi diskriminasi antarkamar.

Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, menemukan adanya perbedaan standar fasilitas kamar dari satu napi dengan napi lainnya saat dilakukan inspeksi mendadak pada Kamis (13/9).

Menurutnya, hal itu akan menimbulkan diskriminasi. "Jangan ada potensi diskriminasi, seorang diberikan ruangan lebih kecil atau lebih besar itu apa standarnya, atau di dalamnya memiliki kondisi yang berbeda apa standarnya," kata Ninik di Kantor Kanwilkumham Jabar, Jumat (14/9).

Dari hasil pengamatannya, antara satu kamar dengan kamar lain berbeda. Selain ukuran kamar, juga material bangunan yang ada di dalamnya pun ditemukan perbedaan. "Ada yang pakai pelapis ada yang tidak, ada yang (kasur) tingkat ada yang tidak, ada kloset duduk, ada jongkok. Ini, kan standar layanan," kata dia.

Ninik mengatakan, seharusnya seluruh standar kamar antara napi satu dengan yang lainnya diperlakukan sama, tidak boleh ada yang beda dari segi apapun. "Ada kondisi bangunan secara fisik memang berbeda antara Sukamiskin dengan tidak Sukamiskin. Ini ke depan perlu dipikirkan dan dibuat secara partisipatif yah," kata dia.

Meski begitu, Ombudsman mendapat angin segar saat berkoordinasi dengan Kanwilkumham Jabar. Kanwilkumham telah menyoroti hal tersebut dan akan segera dilakukan pembenahan.

Kanwilkumham memberikan sketsa kamar hunian di seluruh Lapas Sukamiskin yang rencananya akan dibenahi pada 2019. "Saya perhatikan cukup baik, tapi ini perlu masukan dari berbagai pihak supaya tidak ada penolakan. Saya kira harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwilkumham Jabar, Ibnu Chuldun, berjanji akan membenahi seluruh permasalahan yang disampaikan Ombudsman dalam waktu dekat.

Setelah permasalahan diselesaikan ia akan langsung mengirimkan laporan pertanggungjawabannya. "Nanti setelah kami laporkan apa yang sudah kami lakukan atas hasil sidak beliau, kita lakukan pembinaan. Kami tingkatkan kualitas pembinaan dan pastinya beliau akan cek lagi," kata dia.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Ekonomi | 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Musibah | 24 September 2018 - 21:23 WIB

Pengemudi truk ditemukan meninggal di rest area

Manajemen | 24 September 2018 - 21:15 WIB

Alasan mengapa pelaku usaha perlu berinvestasi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Senin, 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Senin, 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Senin, 24 September 2018 - 21:07 WIB

APT2PHI dorong GPI tolak impor pangan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com