Mahkamah Agung nyatakan mantan napi korupsi boleh nyaleg
Jumat, 14 September 2018 - 20:52 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2NcBg93

Elshinta.com - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi di Jakarta, Jumat (14/9), seperti dikutip Antara.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9). "Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan. "Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi, mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu UU 7/2018," kata Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca dulu artikelnya baru jawab, emang siapa yang mau cari presiden...? Kan udah ada dua kandidat

Baca Juga
 
Jumat, 22 Maret 2019 - 19:47 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengembangkan partainya ke...
Jumat, 22 Maret 2019 - 16:46 WIB
Elshinta.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghormati pengukuhan Suharso Monoarfa ...
Kamis, 21 Maret 2019 - 18:07 WIB
Elshinta.com - Pemilu pada 17 April 2019 mendatang akan berlangsung serentak antara pemili...
Kamis, 21 Maret 2019 - 17:36 WIB
Elshinta.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan pr...
Kamis, 21 Maret 2019 - 12:23 WIB
Elshinta.com - Posisi politisi perempuan yang menguasai daerah pemilihan (dapil) Bengkulu harus...
Kamis, 21 Maret 2019 - 10:55 WIB
  Elshinta.com - Setelah dikukuhkan sebagai Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pemba...
Kamis, 21 Maret 2019 - 06:17 WIB
Elshinta.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP...
Rabu, 20 Maret 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Calon anggota legislatif (caleg) petahana masih mendominasi perebutan kursi Sena...
Rabu, 20 Maret 2019 - 16:58 WIB
Elshinta.com - Calon anggota legislatif (caleg) pendatang baru dari Partai Solidaritas Indonesi...
Rabu, 20 Maret 2019 - 15:58 WIB
Elshinta.com - Calon anggota legislatif (caleg) PKS M Nasir Djamil pindah daerah pemilihan (dap...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)