Mahkamah Agung nyatakan mantan napi korupsi boleh nyaleg
Jumat, 14 September 2018 - 20:52 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2NcBg93

Elshinta.com - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi di Jakarta, Jumat (14/9), seperti dikutip Antara.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9). "Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan. "Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi, mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu UU 7/2018," kata Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca dulu artikelnya baru jawab, emang siapa yang mau cari presiden...? Kan udah ada dua kandidat

Baca Juga
 
Jumat, 18 Januari 2019 - 14:16 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Dj...
Kamis, 17 Januari 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diberi pesan oleh Ketua MUI Kota Bogor, ...
Kamis, 17 Januari 2019 - 15:15 WIB
Elshinta.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengharapkan partai politik bi...
Kamis, 17 Januari 2019 - 12:25 WIB
Elshinta.com -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan elektabilitas dal...
Selasa, 15 Januari 2019 - 17:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa part...
Selasa, 15 Januari 2019 - 14:00 WIB
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai pidato ya...
Selasa, 15 Januari 2019 - 13:25 WIB
Elshinta.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa utang pemerintah  digunaka...
Selasa, 15 Januari 2019 - 11:08 WIB
Elshinta.com - Pembentukan Tim Gabungan Investigasi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, per t...
Minggu, 13 Januari 2019 - 11:11 WIB
Elshinta.com - Partai Gerindra ogah berkomentar tentang 'Prabowo Show' yang diutarakan ...
Sabtu, 12 Januari 2019 - 13:34 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mengajak anak ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)