Sabtu, 17 November 2018 | 02:11 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Kapolri digugat praperadilan pengusaha

Kamis, 13 September 2018 - 17:03 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2NO2H8G
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2NO2H8G

Elshinta.com - Pengusaha Hartono Karjadi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang dianggap tidak sah.

Hartono Karjadi ditetapkan sebagai tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Ditreskrimsus Polda Bali dengan Nomor Sprindik : Sp.Sidik/20/IV/2018/ Ditreskrimsus, 9 April 2018. Penetapan status tersangka atas diri Hartono Karjadi tersebut didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/74/II/2018/SPKT,  27 Februari 2018 di Polda Bali, yang dibuat Desrizal Chaniago selaku kuasa hukum pengusaha Tomy Winata.

Hartono ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan memberi keterangan palsu pada akta otentik terkait pengalihan/penjualan saham PT Geria Wijaya Prestige (GWP). "Gugatan ini diajukan,karena penetapan tersangka Hartono tidak sah atau cacat hukum," kata Kuasa Hukum Hartono Karjadi, Rudy Marjono, di Jakarta, Kamis (13/9), seperti rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Menurutnya, Hartono Karjadi selaku terlapor tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikikan (SPDP) sampai dengan permohonan gugatan praperadilan diajukan kliennya.  Padahal, seperti telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 130/PUU-XIII/2015 bahwa dengan tidak diterimanya SPDP oleh tersangka, maka penyidikan dianggap tidak sah. "Sehingga, saya  menilai laporan polisi yang dibuat atas nama pelapor Tomy Winata di Polda Bali pada 27 Februari 2018 tersebut sesungguhnya tidak sah dan prematur," pungkasnya. 

Rudi mengemukakan dari sisi lain pelapor atau Tomy Winata pada 17 April 2018 baru mendaftarkan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan perkara No: 223/ pdt.G/2018/PN.JKT.PST terkait klaim hak perdata yang dia miliki yang notabene digunakan sebagai alas hak untuk melaporkan kasus ini. Padahal, menurut Rudy, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 telah mengatur jika ada perkara pidana dan perdata yang masih memerlukan asas kepastian hukum atas hak yang berkaitan dengan pidana yang dilaporkan, maka perkara pidana tersebut ditangguhkan terlebih dahulu hingga diperoleh putusan perdata oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengesahkan hak pelapor dapat bertindak.

“Dan yang paling penting antara Hartono Karjadi dengan Tomy Winata tidak ada hubungan hukum apapun,” ujarnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Arestasi | 16 November 2018 - 21:50 WIB

Polsek Pangkalan Brandan ringkus bandar dan pengedar narkoba

Hukum | 16 November 2018 - 21:38 WIB

Penyerang anggota Polsek Penjaringan jalani tes kejiwaan

Event | 16 November 2018 - 21:24 WIB

Andik siap habis-habisan hadapi Thailand

Politik | 16 November 2018 - 21:07 WIB

DPR: Polemik politik masih jauh dari etika

Megapolitan | 16 November 2018 - 20:55 WIB

Atasi genangan air, Sudin SDA pasang `sheetpile` Kali BGR

Elshinta.com - Pengusaha Hartono Karjadi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang dianggap tidak sah.

Hartono Karjadi ditetapkan sebagai tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Ditreskrimsus Polda Bali dengan Nomor Sprindik : Sp.Sidik/20/IV/2018/ Ditreskrimsus, 9 April 2018. Penetapan status tersangka atas diri Hartono Karjadi tersebut didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/74/II/2018/SPKT,  27 Februari 2018 di Polda Bali, yang dibuat Desrizal Chaniago selaku kuasa hukum pengusaha Tomy Winata.

Hartono ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan memberi keterangan palsu pada akta otentik terkait pengalihan/penjualan saham PT Geria Wijaya Prestige (GWP). "Gugatan ini diajukan,karena penetapan tersangka Hartono tidak sah atau cacat hukum," kata Kuasa Hukum Hartono Karjadi, Rudy Marjono, di Jakarta, Kamis (13/9), seperti rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Menurutnya, Hartono Karjadi selaku terlapor tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikikan (SPDP) sampai dengan permohonan gugatan praperadilan diajukan kliennya.  Padahal, seperti telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 130/PUU-XIII/2015 bahwa dengan tidak diterimanya SPDP oleh tersangka, maka penyidikan dianggap tidak sah. "Sehingga, saya  menilai laporan polisi yang dibuat atas nama pelapor Tomy Winata di Polda Bali pada 27 Februari 2018 tersebut sesungguhnya tidak sah dan prematur," pungkasnya. 

Rudi mengemukakan dari sisi lain pelapor atau Tomy Winata pada 17 April 2018 baru mendaftarkan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan perkara No: 223/ pdt.G/2018/PN.JKT.PST terkait klaim hak perdata yang dia miliki yang notabene digunakan sebagai alas hak untuk melaporkan kasus ini. Padahal, menurut Rudy, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 telah mengatur jika ada perkara pidana dan perdata yang masih memerlukan asas kepastian hukum atas hak yang berkaitan dengan pidana yang dilaporkan, maka perkara pidana tersebut ditangguhkan terlebih dahulu hingga diperoleh putusan perdata oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengesahkan hak pelapor dapat bertindak.

“Dan yang paling penting antara Hartono Karjadi dengan Tomy Winata tidak ada hubungan hukum apapun,” ujarnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Siapakah yang diperalat?
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com