Senin, 19 November 2018 | 19:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

KPK hormati putusan MA

Sabtu, 15 September 2018 - 09:27 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: https://bit.ly/2Mui7vw
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: https://bit.ly/2Mui7vw

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Untuk putusan MA lengkapnya belum kami baca tetapi ada beberapa pemberitaan yang menulis itu dan pernyataan resmi dari MA. Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9).

Meskipun, kata Febri, pada awalnya KPK sangat berharap adanya perbaikan yang signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk lebih menyaring calon-calon anggota legislatif agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD. 

"Di mana untuk kasus yang diproses KPK untuk DPRD saja ada 146 anggota DPRD yang sudah diproses sampai saat ini dan kemungkinan akan bertambah ada sepanjang ada bukti yang cukup dan lebih dari 70 anggota DPR. Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," pungkasnya, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:24 WIB

Boeing dinilai tidak transparan terkait potensi error

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:18 WIB

Polresta Pekalongan amankan 180 ton batu bara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 19:12 WIB

Rupiah terus menguat jadi Rp14.586

Megapolitan | 19 November 2018 - 19:08 WIB

DKI Jakarta diharapkan gelar sayembara atasi Kali Item

Hukum | 19 November 2018 - 18:56 WIB

Ahmad Dhani harap Jaksa beri kepastian hukum

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 18:46 WIB

Arcandra: Investasi satu sumur bisa capai Rp1,5 triliun

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Untuk putusan MA lengkapnya belum kami baca tetapi ada beberapa pemberitaan yang menulis itu dan pernyataan resmi dari MA. Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9).

Meskipun, kata Febri, pada awalnya KPK sangat berharap adanya perbaikan yang signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk lebih menyaring calon-calon anggota legislatif agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD. 

"Di mana untuk kasus yang diproses KPK untuk DPRD saja ada 146 anggota DPRD yang sudah diproses sampai saat ini dan kemungkinan akan bertambah ada sepanjang ada bukti yang cukup dan lebih dari 70 anggota DPR. Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," pungkasnya, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 19 November 2018 - 17:08 WIB

Ma`ruf Amin bantah jadi alat untuk digantikan Ahok

Senin, 19 November 2018 - 15:00 WIB

SBY akan kampanyekan Prabowo Maret 2019

Senin, 19 November 2018 - 09:26 WIB

309 caleg bertarung perebutkan kursi DPRD

Minggu, 18 November 2018 - 19:38 WIB

BPN Prabowo-Sandi targetkan gaet milenial di 10 provinsi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com