Selasa, 13 November 2018 | 02:03 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Dishub Surabaya: Pemberlakuan ganjil genap sebatas wacana

Minggu, 16 September 2018 - 10:38 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2xf1Fcp
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2xf1Fcp

Elshinta.com - Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan rencana penerapan sistem pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil-genap masih sebatas wacana.

"Itu baru sebatas wacana dan belum dibicarakan dengan DPRD Surabaya. Perlu ada regulasi berupa peraturan daerah jika memang akan diterapkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Minggu (16/9).

Dilansir dari Antara, Irvan mengatakan beberapa skema pengaturan lalu lintas kendaraan di jalan raya mengemuka dalam forum-forum diskusi, termasuk pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap pada ruas jalan tertentu, pemberlakuan jalur "3 in 1", serta penggunaan jalur jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP).

"Ketiganya dapat dipilih salah satu untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Surabaya. Kalau tidak diatur memang bisa menimbulkan kecelakaan dan polusi," ujar dia.

Irvan mengatakan saat ini pemerintah kota sedang berkonsentrasi memperbanyak angkutan umum dan tempat parkir umum. Kalau angkutan dan tempat parkir umum sudah lebih banyak, ia melanjutkan, warga akan lebih mudah memilih alternatif angkutan saat kebijakan pembatasan kendaraan di jalan diterapkan.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pemerintah kota belum berencana menerapkan sistem ganjil-genap. "Kemacetan belum seperti Jakarta. Kita belum parah. Kasihan masyarakat nanti tidak leluasa," kata Risma.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 12 November 2018 - 22:38 WIB

Relawan bergerak kompak menangkan Jokowi - Ma'ruf di Sumsel

Politik | 12 November 2018 - 22:27 WIB

Pengamat: PSI bisa jadi role model milenial di pentas politik

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:40 WIB

Eden Hazard mengaku senang meski merasa lelah

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:28 WIB

Juan Mata menyebut MU jalani pekan yang tidak menentu

Kesehatan | 12 November 2018 - 21:12 WIB

Dua puskesmas di Kudus akan dinaikan status jadi rumah sakit

Elshinta.com - Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan rencana penerapan sistem pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil-genap masih sebatas wacana.

"Itu baru sebatas wacana dan belum dibicarakan dengan DPRD Surabaya. Perlu ada regulasi berupa peraturan daerah jika memang akan diterapkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Minggu (16/9).

Dilansir dari Antara, Irvan mengatakan beberapa skema pengaturan lalu lintas kendaraan di jalan raya mengemuka dalam forum-forum diskusi, termasuk pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap pada ruas jalan tertentu, pemberlakuan jalur "3 in 1", serta penggunaan jalur jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP).

"Ketiganya dapat dipilih salah satu untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Surabaya. Kalau tidak diatur memang bisa menimbulkan kecelakaan dan polusi," ujar dia.

Irvan mengatakan saat ini pemerintah kota sedang berkonsentrasi memperbanyak angkutan umum dan tempat parkir umum. Kalau angkutan dan tempat parkir umum sudah lebih banyak, ia melanjutkan, warga akan lebih mudah memilih alternatif angkutan saat kebijakan pembatasan kendaraan di jalan diterapkan.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pemerintah kota belum berencana menerapkan sistem ganjil-genap. "Kemacetan belum seperti Jakarta. Kita belum parah. Kasihan masyarakat nanti tidak leluasa," kata Risma.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com