Selasa, 13 November 2018 | 01:59 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Parpol didesak coret caleg bekas napi korupsi

Minggu, 16 September 2018 - 21:15 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2voNmjU
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2voNmjU

Elshinta.com - Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak partai politik agar mencoret bakal calon anggota legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

"Meminta agar partai politik sebagai peserta pemilu DPR/DPRD untuk tetap mencoret mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba dari daftar caleg yang mereka calonkan demi menjawab tuntutan publik, perwujudan pemilu berintegritas dari sisi peserta dan komitmen terhadap pakta integritas yang telah mereka sepakati," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Jakarta, Minggu (16/9).

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Kamis (13/9) menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). "Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," ujar Donal, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, KPU juga diminta untuk membuka curriculum vitae seluruh bakal caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik tersebut keberatan. 

Publik juga diharapkan untuk mengambil peran dengan mengenali rekam jejak bakal caleg dalam Pemilu 2019 dan tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar Bawaslu dan seluruh pihak yang selama ini mengaku mempunyai semangat yang sama untuk melarang mantan napi korupsi, namun tidak sepakat larangan diatur dalam peraturan KPU berdiri paling depan untuk mendorong larangan ini masuk dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Meski semua pihak harus menghormati putusan tersebut, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Donal.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 12 November 2018 - 22:38 WIB

Relawan bergerak kompak menangkan Jokowi - Ma'ruf di Sumsel

Politik | 12 November 2018 - 22:27 WIB

Pengamat: PSI bisa jadi role model milenial di pentas politik

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:40 WIB

Eden Hazard mengaku senang meski merasa lelah

Liga Inggris | 12 November 2018 - 21:28 WIB

Juan Mata menyebut MU jalani pekan yang tidak menentu

Kesehatan | 12 November 2018 - 21:12 WIB

Dua puskesmas di Kudus akan dinaikan status jadi rumah sakit

Elshinta.com - Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak partai politik agar mencoret bakal calon anggota legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

"Meminta agar partai politik sebagai peserta pemilu DPR/DPRD untuk tetap mencoret mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba dari daftar caleg yang mereka calonkan demi menjawab tuntutan publik, perwujudan pemilu berintegritas dari sisi peserta dan komitmen terhadap pakta integritas yang telah mereka sepakati," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Jakarta, Minggu (16/9).

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Kamis (13/9) menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). "Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," ujar Donal, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, KPU juga diminta untuk membuka curriculum vitae seluruh bakal caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik tersebut keberatan. 

Publik juga diharapkan untuk mengambil peran dengan mengenali rekam jejak bakal caleg dalam Pemilu 2019 dan tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar Bawaslu dan seluruh pihak yang selama ini mengaku mempunyai semangat yang sama untuk melarang mantan napi korupsi, namun tidak sepakat larangan diatur dalam peraturan KPU berdiri paling depan untuk mendorong larangan ini masuk dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Meski semua pihak harus menghormati putusan tersebut, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Donal.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 12 November 2018 - 19:35 WIB

Bawaslu: Mobil pribadi berstiker caleg tidak melanggar

Senin, 12 November 2018 - 13:15 WIB

SBY sebut Demokrat tidak akan tenggelam

Senin, 12 November 2018 - 07:25 WIB

Jokowi yakin pemuda tidak takut politik `genderuwo`

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com