Parpol didesak coret caleg bekas napi korupsi
Minggu, 16 September 2018 - 21:15 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2voNmjU

Elshinta.com - Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak partai politik agar mencoret bakal calon anggota legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

"Meminta agar partai politik sebagai peserta pemilu DPR/DPRD untuk tetap mencoret mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba dari daftar caleg yang mereka calonkan demi menjawab tuntutan publik, perwujudan pemilu berintegritas dari sisi peserta dan komitmen terhadap pakta integritas yang telah mereka sepakati," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Jakarta, Minggu (16/9).

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Kamis (13/9) menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). "Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," ujar Donal, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, KPU juga diminta untuk membuka curriculum vitae seluruh bakal caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik tersebut keberatan. 

Publik juga diharapkan untuk mengambil peran dengan mengenali rekam jejak bakal caleg dalam Pemilu 2019 dan tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar Bawaslu dan seluruh pihak yang selama ini mengaku mempunyai semangat yang sama untuk melarang mantan napi korupsi, namun tidak sepakat larangan diatur dalam peraturan KPU berdiri paling depan untuk mendorong larangan ini masuk dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Meski semua pihak harus menghormati putusan tersebut, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Donal.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Senin, 22 April 2019 - 14:15 WIB
Elshinta.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan agar Panitia Pemungutan Suara (PP...
Minggu, 21 April 2019 - 20:26 WIB
Elshinta.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara urutan ke tiga terbanyak d...
Sabtu, 20 April 2019 - 11:30 WIB
Elshinta.com - Artis Ayu Azhari memiliki nazar jika dirinya berhasil lolos dan mendapatkan...
Minggu, 14 April 2019 - 11:37 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyerahkan sepe...
Sabtu, 13 April 2019 - 08:51 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jayawijaya, Provinsi Papua, menurunkan seju...
Selasa, 09 April 2019 - 18:34 WIB
Elshinta.com - Polres Sukoharjo, Jawa Tengah menyisir empat titik perbatasan untuk mengawa...
Senin, 08 April 2019 - 17:25 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP...
Jumat, 05 April 2019 - 15:37 WIB
Elshinta.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai perolehan suara dalam pemilihan um...
Kamis, 04 April 2019 - 19:15 WIB
Elshinta.com - Hasil survei yang dilakukan Charta Politika menunjukkan bahwa Pemilihan Leg...
Rabu, 03 April 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Kedatangan calon presiden Indonesia nomor urut 02 Prabowo Subianto di Stadi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)