Kamis, 20 September 2018 | 06:27 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Pemilu / Aktual Pemilu

Bawaslu minta KPU menindaklanjuti putusan MA

Minggu, 16 September 2018 - 21:34 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2NBQIeC
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2NBQIeC

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

"KPU harus segera merevisi Peraturan KPU itu dalam waktu secepatnya, karena tanggal 20 September sudah penetapan daftar caleg tetap  (DCT)," kata Ketua Bawaslu Abhan usai Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

KPU juga harus berkonsultasi dengan DPR agar keputusan untuk merevisi PKPU bisa dilakukan segera. "Konsultasi kepada DPR bisa dilakukan secara tertulis karena mendesak. Tapi agar tak jadi persoalan, ya secepatnya tanggal 20 sudah DCT," ucap Abhan, seperti dikutip Antara.

Bawaslu menyebutkan ada 41 bakal caleg yang pernah bermasalah dengan kasus korupsi, yakni tiga dari DPD dan 38 dari DPRD tingkat kabupaten dan provinsi.

Mengenai adanya wacana untuk surat suara bagi mantan narapidana korupsi, Bawaslu menyerahkannya ke KPU. Namun paling tidak masyarakat harus tahu rekam jejak politikus yang pernah menjadi narapidana korupsi. "Bagi kami minimal, CV dari calon itu harus dibuka," tutur Abhan. 

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik. Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
FitRadioSemarang
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 20 September 2018 - 06:24 WIB

Machfud Arifin siap jadi tim kampanye Jokowi

Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 06:16 WIB

16 ASN akan diberhentikan

Pemilihan Presiden 2019 | 20 September 2018 - 06:05 WIB

Hari ini koalisi Prabowo-Sandiaga daftarkan anggota Badan Pemenangan

Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 21:39 WIB

Dua paket misterius dari China buat heboh Bawaslu Sumut

Sosbud | 19 September 2018 - 21:12 WIB

Bubur Asyura, makanan khas penanda buka luwur Sunan Kudus

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com