Fadlin Zon: Pemulangan Rizieq bukan kesepakatan politik
Elshinta
Senin, 17 September 2018 - 18:36 WIB |
Fadlin Zon: Pemulangan Rizieq bukan kesepakatan politik
Imam FPI Habib Rizieq Shihab. Sumber foto: https://bit.ly/2MFGyoo

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kesanggupan bakal calon presiden Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno, untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab bukan kesepakatan politik namun bentuk jaminan menegakkan keadilan.

"Itu bukan kesepakatan politik. Itu jaminan menegakkan hukum dan keadilan keadilan hukum karena Riezieq dikriminalisasi dan sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/9).

Dia menilai pakta integritas yang ditandatangani Prabowo Subianto kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama khususnya terkait kesanggupan memulangkan Rizieq, bukan masalah yang harus dipersoalkan.

Menurut dia seharusnya Rizieq sudah tidak ada masalah dan bisa kembali ke Indonesia namun diduga ada permainan politik yang menyebabkan Imam Besar FPI itu belum bisa kembali ke tanah air. "Jadi kami jamin penegakan hukum. Kami lihat Habib Rizieq tidak ada kesalahan, ini dibuat-buat saja," ujarnya.

Dia juga tidak setuju pakta integritas itu mengistimewakan Rizieq karena disebutkan penegakan hukum bagi aktivis 411 dan 212 yang dikriminalisasi antara lain Al Khathath, Ahmad Dani, Neno Warisman, dan Ratna Sarumpaet, demikian Antara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Kembalinya UUD `45 dari UUDS 1950 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:29 WIB
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yai...
Watimpres: Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:29 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet ...
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV