PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II
Elshinta
Senin, 17 September 2018 - 19:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II
PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II. Foto: Efendi Murdiono/Elshinta.

Elshinta.com - Ijtima ulama ll merupakan hasil keputusan terhadap pilihannya dalam kontribusi suara Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kesamaan fikirian itu untuk Indonesia lebih baik utamanya perlindungan keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharekat Islam (PPTI) Ormas Kino Kino Sekber Golkar Rahman Sabon Nama, Senin (17/9). 

"Saya coba memberikan pencerahan dari  sudut pandang saya untuk kepentingan negara dan bangsa bahwa agama itu tidak tergantung hasil pemilu 2019, demikian pula tidak tergantung menang atau kalahnya salah satu kandidat pasangan capres-cawapres karena agama tetap menjadi keyakinan dari rakyat Indonesia. Lahirnya Ijtima Ulama ll dilakukan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional terkini dan kedepan, karena di era pemerintahan sekarang dirasakan adanya agenda pemiskinan rakyat Indonesia melalui jorjoran impor pangan tanpa mengindahkan UU pangan, ketidakadilan di bidang ekonomi, tenaga kerja dan imigran gelap asal China menyerbu lapangan kerja Indonesia, ekonomi pribumi  terpinggirkan karena hegemoni asing dan aseng, perlakuan tidak adil terhadap ulama dan umat Islam adanya kriminilisasi ulama/Islam phobia", kata Rahman kepada Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Dijelaskan Rahman tidak dipungkiri bahwa peranan  para ulama/kyai itu sangatlah besar dalam pembangunan nasional, membimbing masyarakat. Maka seharusnya diperlukan kesatuan sikap antara ulama dan umaro/pemerintah, malahan oleh sebagian umat dianggap  sebaliknya. 
Oleh karena itu lahirlah Ijtima Ulama II di Grand Cempaka Hotel, Minggu (16/9-2018) adalah untuk memilih pemimpin yang lebih memahami aspirasi umat Islam. 

Menurut Rahman, sikap dan tindakan para kyai, pendeta, pastor dan tokoh agama/pemuka agama sangat mempengaruhi masyarakat sekitar, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk membangunan kerukunan hidup beragama dan untuk mensukseskan pembangunan nasional dan merupakan tugas kita bersama. "Ini yang seharusnya dipahami oleh pemerintahan Jokowi," tandasnya.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV