Rabu, 24 Oktober 2018 | 04:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Sosbud

Banyak kesalahpahaman, Menag jelaskan Tuntunan Pengeras Suara Tahun 1978

Rabu, 19 September 2018 - 10:59 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sumber foto: (screenshoot) https://bit.ly/2NrOAH6
Sumber foto: (screenshoot) https://bit.ly/2NrOAH6

Elshinta.com - Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala, masih relevan hingga saat ini.

Pernyataan ini disampaikan Menag di hadapan para penyuluh agama se-Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Sulteng, Selasa (18/9). 

Menag yang hadir dalam rangka kegiatan Sapa Penyuluh, meminta para penyuluh agama untuk ikut meluruskan kesalahpahaman yang banyak terjadi di masyarakat terkait tuntunan penggunaan pengeras suara.

“Saat ini yang muncul di masyarakat adalah Kementerian Agama melarang azan. Ini sama sekali tidak benar. Mana mungkin kami melarang azan,” tegas Menag, seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemenag

Menag menerangkan kepada penyuluh agama penyebab langkah Kemenag untuk mensosialisasikan kembali Instruksi Dirjen Bimas Islam yang telah berusia 40 tahun itu. Sekarang ini, menurut Menag, muncul banyak rumah ibadah. 

“Tidak hanya gereja, tidak hanya vihara, tidak hanya kelenteng atau pura tapi juga masjid-masjid. Dan umumnya di daerah-daerah pemukiman. Di daerah kompleks perumahan pinggiran kota,” kata Menag.

Menag memaparkan, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat dinamis dan agamis, maka aktivitas rumah ibadah makin beragam. Aktivitasnya bukan hanya ibadah rutin saja. “Bila di masjid, aktivitasnya bukan hanya salat lima waktu saja. Tapi juga ada wirid, pengajian, zikir, dan sebagainya yang sebagian seringkali menggunakan pengeras suara,” jelas Menag.

Hal ini yang menurutnya kemudian menjadi masalah. “Sebagian masyarakat datang ke kami, bahkan sebagian takmir-takmir mesjid datang ke kami, terutama ke Dirjen Bimas Islam. Karena mereka dikomplain oleh jemaahnya sendiri,” ujar Menag.

Di kalangan jemaah ini, menurut Menag, muncul perbedaan. Ada sebagian jemaah yang menyatakan bahwa penggunaan pengeras suara dalam pelaksanaan aktivitas di luar salat lima waktu adalah bentuk syiar untuk mengajak ke arah kebaikan. Sementara ada sebagian jemaah dan masyarakat perkotaan khususnya, berharap pengunaan pengeras suara tidak mengganggu kesempatan mereka untuk beristirahat, yang cenderung memiliki waktu terbatas.

“Di sini Kemenag kemudian melakukan kajian. Setelah ditelusuri, ternyata Kemenag pernah mengeluarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut. Setelah dipelajari dan dikaji ulang, tuntunan tersebut masih sangat relevan untuk menjawab masalah tersebut. Maka, ini yang disosialisasikan ulang. Dan memang tuntunan itu tidak pernah dicabut,” tutur Menag, 

Selanjutnya Menag meminta para penyuluh agama untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa instruksi tersebut bersifat tuntunan. Karena sifatnya adalah tuntunan, maka tidak ada sanksi yang mengikat. “Tuntunan itu, silakan bagi yang memerlukan bisa menggunakan, bagi yang tidak membutuhkan tidak perlu menggunakan itu,” tandas Menag.

Untuk itu, Menag pun mengajak penyuluh agama untuk mencermati dengan teliti tuntunan pengeras suara tersebut. Pada instruksi tersebut tidak diatur besar kecilnya volume azan, apalagi larangan adzan. 

“Jadi mohon, masyarakat membaca lagi dengan cermat dan teliti, apa isi dari instruksi yang berupa tuntunan penggunaan pengeras suara. Sama sekali kita tidak mengatur volume adzan,” tegas Menag.

Pada bagian akhir instruksi tersebut pun, menurut Menag, jelas disampaikan bahwa ketentuan yang ketat ini berlaku pada masjid, langgar dan mushala di perkotaan dimana masyarakatnya cenderung majemuk dan heterogen. 

“Pada masyarakat pedesaan dimana masyarakatnya cenderung homogen, silakan berjalan seperti biasa saja. Sesuai dengan kesepakatan di daerahnya,” pungkasnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 21:26 WIB

Kemenpar akan mendata agen perjalanan asing atasi paket wisata murah

Hukum | 23 Oktober 2018 - 21:15 WIB

DPRD Medan ingatkan Pemko terkait lokasi reklame

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Presiden minta dana kelurahan tak dihubungkan dengan politik

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:37 WIB

AMAN klaim kebangkitan masyarakat adat di Jayapura positif

Elshinta.com - Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala, masih relevan hingga saat ini.

Pernyataan ini disampaikan Menag di hadapan para penyuluh agama se-Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Sulteng, Selasa (18/9). 

Menag yang hadir dalam rangka kegiatan Sapa Penyuluh, meminta para penyuluh agama untuk ikut meluruskan kesalahpahaman yang banyak terjadi di masyarakat terkait tuntunan penggunaan pengeras suara.

“Saat ini yang muncul di masyarakat adalah Kementerian Agama melarang azan. Ini sama sekali tidak benar. Mana mungkin kami melarang azan,” tegas Menag, seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemenag

Menag menerangkan kepada penyuluh agama penyebab langkah Kemenag untuk mensosialisasikan kembali Instruksi Dirjen Bimas Islam yang telah berusia 40 tahun itu. Sekarang ini, menurut Menag, muncul banyak rumah ibadah. 

“Tidak hanya gereja, tidak hanya vihara, tidak hanya kelenteng atau pura tapi juga masjid-masjid. Dan umumnya di daerah-daerah pemukiman. Di daerah kompleks perumahan pinggiran kota,” kata Menag.

Menag memaparkan, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat dinamis dan agamis, maka aktivitas rumah ibadah makin beragam. Aktivitasnya bukan hanya ibadah rutin saja. “Bila di masjid, aktivitasnya bukan hanya salat lima waktu saja. Tapi juga ada wirid, pengajian, zikir, dan sebagainya yang sebagian seringkali menggunakan pengeras suara,” jelas Menag.

Hal ini yang menurutnya kemudian menjadi masalah. “Sebagian masyarakat datang ke kami, bahkan sebagian takmir-takmir mesjid datang ke kami, terutama ke Dirjen Bimas Islam. Karena mereka dikomplain oleh jemaahnya sendiri,” ujar Menag.

Di kalangan jemaah ini, menurut Menag, muncul perbedaan. Ada sebagian jemaah yang menyatakan bahwa penggunaan pengeras suara dalam pelaksanaan aktivitas di luar salat lima waktu adalah bentuk syiar untuk mengajak ke arah kebaikan. Sementara ada sebagian jemaah dan masyarakat perkotaan khususnya, berharap pengunaan pengeras suara tidak mengganggu kesempatan mereka untuk beristirahat, yang cenderung memiliki waktu terbatas.

“Di sini Kemenag kemudian melakukan kajian. Setelah ditelusuri, ternyata Kemenag pernah mengeluarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut. Setelah dipelajari dan dikaji ulang, tuntunan tersebut masih sangat relevan untuk menjawab masalah tersebut. Maka, ini yang disosialisasikan ulang. Dan memang tuntunan itu tidak pernah dicabut,” tutur Menag, 

Selanjutnya Menag meminta para penyuluh agama untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa instruksi tersebut bersifat tuntunan. Karena sifatnya adalah tuntunan, maka tidak ada sanksi yang mengikat. “Tuntunan itu, silakan bagi yang memerlukan bisa menggunakan, bagi yang tidak membutuhkan tidak perlu menggunakan itu,” tandas Menag.

Untuk itu, Menag pun mengajak penyuluh agama untuk mencermati dengan teliti tuntunan pengeras suara tersebut. Pada instruksi tersebut tidak diatur besar kecilnya volume azan, apalagi larangan adzan. 

“Jadi mohon, masyarakat membaca lagi dengan cermat dan teliti, apa isi dari instruksi yang berupa tuntunan penggunaan pengeras suara. Sama sekali kita tidak mengatur volume adzan,” tegas Menag.

Pada bagian akhir instruksi tersebut pun, menurut Menag, jelas disampaikan bahwa ketentuan yang ketat ini berlaku pada masjid, langgar dan mushala di perkotaan dimana masyarakatnya cenderung majemuk dan heterogen. 

“Pada masyarakat pedesaan dimana masyarakatnya cenderung homogen, silakan berjalan seperti biasa saja. Sesuai dengan kesepakatan di daerahnya,” pungkasnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com