Rabu, 24 Oktober 2018 | 04:36 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

Soal caleg mantan napi, DPRD Medan serahkan ke Masyarakat

Jumat, 21 September 2018 - 15:57 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Foto: https://bit.ly/2xtSBjX/Elshinta.
Ilustrasi. Foto: https://bit.ly/2xtSBjX/Elshinta.

Elshinta.com - Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol sekaitan adanya putusan Mahkamah Agung yang memperboleh mantan napi menjadi calon legislatif itu sah-sah saja karena itu dikembalikan lagi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Semua itu dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. 

"Ini tentunya dikembalikan lagi kepada partai politik dan masyarakat. Jika parpol mendukung PKPU maka jangan lagi mencalonkan mantan-mantan napi yang disebutkan dalam PKPU menjadi bacaleg namun ada juga parpol yang mendukung putusan MA, sehingga mantan napi tersebut diikutkan meramaikan pemilu legislatif," ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Jumat (21/9).

Menurut politisi PKPI ini, keputusan MA tersebut sudah tepat, hak memilih dan dipilih setiap warga negara harus diberikan, apalagi pengadilan belum mencabut hak politik mantan napi. MA memberi peluang kepada mereka untuk ikut meramaikan pesta demokrasi cukup manusiawi. Karena keputusan tertinggi untuk caleg adalah parpol dan masyarakat.

Terserah parpol apakah mereka dikasih nyaleg, kalaupun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), kembali ke masyarakatnya, dipilih atau tidak. "Jadi untuk apa diributkan mantan napi ikut nyaleg atau tidak,” tegasnya. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 21:26 WIB

Kemenpar akan mendata agen perjalanan asing atasi paket wisata murah

Hukum | 23 Oktober 2018 - 21:15 WIB

DPRD Medan ingatkan Pemko terkait lokasi reklame

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Presiden minta dana kelurahan tak dihubungkan dengan politik

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:37 WIB

AMAN klaim kebangkitan masyarakat adat di Jayapura positif

Elshinta.com - Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol sekaitan adanya putusan Mahkamah Agung yang memperboleh mantan napi menjadi calon legislatif itu sah-sah saja karena itu dikembalikan lagi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Semua itu dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. 

"Ini tentunya dikembalikan lagi kepada partai politik dan masyarakat. Jika parpol mendukung PKPU maka jangan lagi mencalonkan mantan-mantan napi yang disebutkan dalam PKPU menjadi bacaleg namun ada juga parpol yang mendukung putusan MA, sehingga mantan napi tersebut diikutkan meramaikan pemilu legislatif," ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Jumat (21/9).

Menurut politisi PKPI ini, keputusan MA tersebut sudah tepat, hak memilih dan dipilih setiap warga negara harus diberikan, apalagi pengadilan belum mencabut hak politik mantan napi. MA memberi peluang kepada mereka untuk ikut meramaikan pesta demokrasi cukup manusiawi. Karena keputusan tertinggi untuk caleg adalah parpol dan masyarakat.

Terserah parpol apakah mereka dikasih nyaleg, kalaupun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), kembali ke masyarakatnya, dipilih atau tidak. "Jadi untuk apa diributkan mantan napi ikut nyaleg atau tidak,” tegasnya. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com