Selasa, 23 Oktober 2018 | 17:45 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Lingkungan

LSM: Moratorium sawit langkah kurang bertaring

Sabtu, 22 September 2018 - 18:25 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2xG5dDT
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2xG5dDT

Elshinta.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menyatakan langkah pemerintah menetapkan moratorium perizinan kelapa sawit langkah yang kurang bertaring karena hanya pembekuan sementara, bukan pelarangan sepenuhnya.

"Moratorium sawit ini merupakan langkah maju tetapi kurang bertaring karena pembekuan hanya sementara, menyisakan jutaan hektare hutan yang tidak terlindungi serta tidak ada sanksi bagi pihak yang melanggar," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (22/9).

Menurut dia, industri kelapa sawit Indonesia memiliki masalah reputasi serius yang dapat diperbaiki pemerintah secara menyeluruh, sekali untuk selamanya dengan melarang secara permanen praktik perusakan hutan, termasuk yang ada di dalam konsesi.

Ia berpendapat bahwa Inpres No 8/2018 terkait moratorium perizinan sawit masih memiliki kelemahan, antara lain tidak mencegah alokasi konsesi baru pada jutaan hektare hutan alam di wilayah alokasi pengunaan lain (APL) yang dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, menurut dia, regulasi tersebut tidak mencegah praktik penggundulan hutan dan pengembangan lahan gambut di dalam konsesi kelapa sawit yang dilakukan perusahaan.

Moratorium tersebut juga dinilai tidak mengikat secara hukum pada lembaga pemerintah atau pejabat setempat.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 17:27 WIB

Wapres: Dana Kelurahan tidak untuk mencakup semua kelurahan

Inspirasi | 23 Oktober 2018 - 17:01 WIB

Gadjian, aplikasi bantu UKM mengelola administrasi

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 16:58 WIB

Kecurangan SPBU, Kemendag: Pengawasan daerah masih minim

Elshinta.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menyatakan langkah pemerintah menetapkan moratorium perizinan kelapa sawit langkah yang kurang bertaring karena hanya pembekuan sementara, bukan pelarangan sepenuhnya.

"Moratorium sawit ini merupakan langkah maju tetapi kurang bertaring karena pembekuan hanya sementara, menyisakan jutaan hektare hutan yang tidak terlindungi serta tidak ada sanksi bagi pihak yang melanggar," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (22/9).

Menurut dia, industri kelapa sawit Indonesia memiliki masalah reputasi serius yang dapat diperbaiki pemerintah secara menyeluruh, sekali untuk selamanya dengan melarang secara permanen praktik perusakan hutan, termasuk yang ada di dalam konsesi.

Ia berpendapat bahwa Inpres No 8/2018 terkait moratorium perizinan sawit masih memiliki kelemahan, antara lain tidak mencegah alokasi konsesi baru pada jutaan hektare hutan alam di wilayah alokasi pengunaan lain (APL) yang dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, menurut dia, regulasi tersebut tidak mencegah praktik penggundulan hutan dan pengembangan lahan gambut di dalam konsesi kelapa sawit yang dilakukan perusahaan.

Moratorium tersebut juga dinilai tidak mengikat secara hukum pada lembaga pemerintah atau pejabat setempat.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com