Rabu, 12 Desember 2018 | 15:41 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Luar Negeri / Aktual Luar Negeri

KBRI dampingi Rizieq jika terlibat permasalahan hukum

Jumat, 28 September 2018 - 18:05 WIB    |    Penulis : Widodo    |    Editor : Administrator
Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG

Elshinta.com - Kedutaan Besar RI di Riyadh akan memberikan pendampingan dan perlindungan jika Mohammad Rizieq Syihab terlibat dalam permasalahan hukum di Arab Saudi, baik yang terkait dengan keimigrasian maupun perkara lain.

"KBRI akan selalu 'menghadirkan negara' guna melindungi seluruh WNI di Arab Saudi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Arab Saudi," kata Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (28/9).

Dubes Agus menjelaskan bahwa segala tindakan oleh pihak Arab Saudi terhadap ekspatriat dari negara mana pun yang berada di wilayah negara tersebut merupakan tanggung jawab dan otoritas penuh pihak Arab Saudi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah negaranya.

"Ekspatriat yang berada di wilayah Arab Saudi wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut," kata Dubes Agus.

Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi.

Ia menegaskan bahwa perlakuan terhadap semua ekspatriat di negara tersebut adalah sama dalam penanganannya yang didasarkan pada hukum yang berlaku di Arab Saudi sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi.

Menanggapi berita yang beredar tentang pencekalan Mohammad Rizieq Syihab, Dubes Agus menegaskan bahwa hingga saat ini KBRI Riyadh belum menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Wazarah Kharijiyyah) Kerajaan Arab Saudi terkait dengan hal tersebut.

KBRI Riyadh sebagai lorong komunikasi antara Indonesia dan Arab Saudi sama sekali tidak pernah menerima nota ataupun brafaks (berita faksimile) dari Menlu RI, Kapolri, Kepala BIN, dan pejabat tinggi yang lain terkait dengan keberadaan Rizieq Syihab di Arab Saudi.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia menghargai prinsip non-intervensi urusan dalam negeri Arab Saudi.

"KBRI Riyadh selalu mengedepankan tugas kemanusiaan yang diamanatkan oleh Presiden RI untuk selalu memperhatikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh WNI yang berada di Arab Saudi," kata Dubes Agus.

Meski demikian, Dubes Agus mengonfirmasi bahwa visa yang digunakan Rizieq Syihab untuk berada di wilayah Arab Saudi telah melewati batas waktu yang ditentukan.
Visa Rizieq Syihab habis masa berlaku.

Rizieq Syihab menggunakan visa ziyarah tijariyyah (visa kunjungan bisnis) yang tidak bisa dipergunakan untuk kerja. Visa tersebut bisa digunakan untuk beberapa kali keluar masuk dan berlaku 1 tahun dengan izin tinggal 90 hari per entry.

"Visa ini sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa bernomor lain hingga intiha' al-iqamah (akhir masa tinggal) 20 juli 2018," ujar Dubes Agus.

Untuk perpanjangan visa, seorang WNA harus keluar dari Arab Saudi untuk mengurus administrasi. "Karena keberadaan Rizieq Syihab sampai hari ini masih berada di Arab Saudi, maka sejak 21 Juli 2018 dia sudah tidak memiliki izin tinggal di Arab Saudi," kata Dubes Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan warga negara Indonesia atas nama Mohammad Rizieq Syihab.

Rizieq diduga dicegah keluar dari Arab Saudi, setelah berada di negara tersebut selama 1,5 tahun.

"Tentu saya kira jelas ini sebuah kasus, ini biasanya kalau ada kasus overstay atau masalah lain justru dikembalikan atau dideportasi namun malah tidak boleh keluar," ujar Fadli.

Menurut dia, apa yang dialami Rizieq agak aneh termasuk yang disampaikan Tim Advokasi GNPF Ulama mencurigai adanya pesanan dari unsur dalam negeri di Indonesia sehingga perlu diklarifikasi dan diselidiki kebenarannya.

Perwakilan Tim Advokasi GNPF Ulama Nasrullah Nasution menjelaskan Rizieq Syihab berada di Arab Saudi sejak 2017 dan keberadaannya di sana sudah memiliki izin atau visa yang legal dan selama di sana tidak ada permasalahan.

"Setiap beliau ingin ke luar dari Arab Saudi sejak 2017, tiga bulan sekali beliau ke luar sebagai persyaratan untuk bisa tetap tinggal di sana. Hanya ada persyaratan tiap tiga bulan sekali harus keluar dari Arab Saudi," ujarnya.

Dia menjelaskan permasalahan mulai agak meruncing setelah Rizieq mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pada pertengahan 2018 lalu yang bersangkutan bertemu beberapa tokoh seperti Prabowo Subianto dan Amien Rais. Gerak gerik Rizieq sangat dipantau bahkan cenderung tidak bebas dalam bergerak, terakhir Rizieq dilarang pergi ke Malaysia menyelesaikan disertasi doktoralnya.

"Habib Rizieq bersama lima anggota keluarganya ingin ke Malaysia, namun ketika pemeriksaan imigrasi, hanya lima orang yang diperbolehkan pergi dan Habib Rizieq dicegah," katanya. 

Ketika ada pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat negara manapun maka akan ditindak tegas berdasarkan hukum Arab Saudi yang sifatnya mutlak.

Dubes Maftuh menjelaskan bahwa Arab Saudi adalah negara paling sibuk di dunia dalam melakukan operasi deportasi bagi WNA pelanggar keimigrasian. 
Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk hukuman seperti 5 sampai dengan 10 tahun larangan masuk ke Arab Saudi, bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi.

"Proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun," kata Dubes Agus.

Pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di Arab Saudi, misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme dan lain-lain. 

"Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di Arab Saudi," kata Dubes Agus.


 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 15:34 WIB

Langkat raih penghargaan kabupaten peduli HAM

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 15:26 WIB

Jokowi resmikan pembukaan Rakernas Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia 2018

Kriminalitas | 12 Desember 2018 - 15:09 WIB

Polisi jadi korban aksi penyerangan di Polsek Ciracas

Megapolitan | 12 Desember 2018 - 14:57 WIB

Polri bentuk tim cari perusak Mapolsek Ciracas Jaktim

Hukum | 12 Desember 2018 - 14:45 WIB

KPK panggil Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Elshinta.com - Kedutaan Besar RI di Riyadh akan memberikan pendampingan dan perlindungan jika Mohammad Rizieq Syihab terlibat dalam permasalahan hukum di Arab Saudi, baik yang terkait dengan keimigrasian maupun perkara lain.

"KBRI akan selalu 'menghadirkan negara' guna melindungi seluruh WNI di Arab Saudi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Arab Saudi," kata Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (28/9).

Dubes Agus menjelaskan bahwa segala tindakan oleh pihak Arab Saudi terhadap ekspatriat dari negara mana pun yang berada di wilayah negara tersebut merupakan tanggung jawab dan otoritas penuh pihak Arab Saudi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah negaranya.

"Ekspatriat yang berada di wilayah Arab Saudi wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut," kata Dubes Agus.

Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi.

Ia menegaskan bahwa perlakuan terhadap semua ekspatriat di negara tersebut adalah sama dalam penanganannya yang didasarkan pada hukum yang berlaku di Arab Saudi sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi.

Menanggapi berita yang beredar tentang pencekalan Mohammad Rizieq Syihab, Dubes Agus menegaskan bahwa hingga saat ini KBRI Riyadh belum menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Wazarah Kharijiyyah) Kerajaan Arab Saudi terkait dengan hal tersebut.

KBRI Riyadh sebagai lorong komunikasi antara Indonesia dan Arab Saudi sama sekali tidak pernah menerima nota ataupun brafaks (berita faksimile) dari Menlu RI, Kapolri, Kepala BIN, dan pejabat tinggi yang lain terkait dengan keberadaan Rizieq Syihab di Arab Saudi.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia menghargai prinsip non-intervensi urusan dalam negeri Arab Saudi.

"KBRI Riyadh selalu mengedepankan tugas kemanusiaan yang diamanatkan oleh Presiden RI untuk selalu memperhatikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh WNI yang berada di Arab Saudi," kata Dubes Agus.

Meski demikian, Dubes Agus mengonfirmasi bahwa visa yang digunakan Rizieq Syihab untuk berada di wilayah Arab Saudi telah melewati batas waktu yang ditentukan.
Visa Rizieq Syihab habis masa berlaku.

Rizieq Syihab menggunakan visa ziyarah tijariyyah (visa kunjungan bisnis) yang tidak bisa dipergunakan untuk kerja. Visa tersebut bisa digunakan untuk beberapa kali keluar masuk dan berlaku 1 tahun dengan izin tinggal 90 hari per entry.

"Visa ini sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa bernomor lain hingga intiha' al-iqamah (akhir masa tinggal) 20 juli 2018," ujar Dubes Agus.

Untuk perpanjangan visa, seorang WNA harus keluar dari Arab Saudi untuk mengurus administrasi. "Karena keberadaan Rizieq Syihab sampai hari ini masih berada di Arab Saudi, maka sejak 21 Juli 2018 dia sudah tidak memiliki izin tinggal di Arab Saudi," kata Dubes Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan warga negara Indonesia atas nama Mohammad Rizieq Syihab.

Rizieq diduga dicegah keluar dari Arab Saudi, setelah berada di negara tersebut selama 1,5 tahun.

"Tentu saya kira jelas ini sebuah kasus, ini biasanya kalau ada kasus overstay atau masalah lain justru dikembalikan atau dideportasi namun malah tidak boleh keluar," ujar Fadli.

Menurut dia, apa yang dialami Rizieq agak aneh termasuk yang disampaikan Tim Advokasi GNPF Ulama mencurigai adanya pesanan dari unsur dalam negeri di Indonesia sehingga perlu diklarifikasi dan diselidiki kebenarannya.

Perwakilan Tim Advokasi GNPF Ulama Nasrullah Nasution menjelaskan Rizieq Syihab berada di Arab Saudi sejak 2017 dan keberadaannya di sana sudah memiliki izin atau visa yang legal dan selama di sana tidak ada permasalahan.

"Setiap beliau ingin ke luar dari Arab Saudi sejak 2017, tiga bulan sekali beliau ke luar sebagai persyaratan untuk bisa tetap tinggal di sana. Hanya ada persyaratan tiap tiga bulan sekali harus keluar dari Arab Saudi," ujarnya.

Dia menjelaskan permasalahan mulai agak meruncing setelah Rizieq mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pada pertengahan 2018 lalu yang bersangkutan bertemu beberapa tokoh seperti Prabowo Subianto dan Amien Rais. Gerak gerik Rizieq sangat dipantau bahkan cenderung tidak bebas dalam bergerak, terakhir Rizieq dilarang pergi ke Malaysia menyelesaikan disertasi doktoralnya.

"Habib Rizieq bersama lima anggota keluarganya ingin ke Malaysia, namun ketika pemeriksaan imigrasi, hanya lima orang yang diperbolehkan pergi dan Habib Rizieq dicegah," katanya. 

Ketika ada pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat negara manapun maka akan ditindak tegas berdasarkan hukum Arab Saudi yang sifatnya mutlak.

Dubes Maftuh menjelaskan bahwa Arab Saudi adalah negara paling sibuk di dunia dalam melakukan operasi deportasi bagi WNA pelanggar keimigrasian. 
Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk hukuman seperti 5 sampai dengan 10 tahun larangan masuk ke Arab Saudi, bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi.

"Proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun," kata Dubes Agus.

Pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di Arab Saudi, misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme dan lain-lain. 

"Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di Arab Saudi," kata Dubes Agus.


 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 12 Desember 2018 - 13:46 WIB

Pelepasan purna tugas Konga XXIII-L/Unifil di Lebanon

Selasa, 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:57 WIB

Harga minyak kembali jatuh

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com