Selasa, 23 Oktober 2018 | 19:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pendidikan

BEM PTM se-Indonesia minta kampus tak dijadikan ajang kampanye Pilpres

Minggu, 30 September 2018 - 13:02 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Capres - Cawapres Pilpres 2019. Foto: Redaksi/Elshinta.
Capres - Cawapres Pilpres 2019. Foto: Redaksi/Elshinta.

Elshinta.com - Kehadiran para elit politik di wilayah kampus dengan memanfaatkan institusi pendidikan untuk berkampanye mendapat kecaman dari Koordinator Presidium Nasional (Koorpresnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Se-Indonesia, Rahmat Syarif.

“Saya mengecam para elit politik yang berkampanye di lingkungan Kampus, berdalih memberikan ilmu tapi malah berkampanye,” tegasnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut mengungkapkan bahwa berkampanye di kampus bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 280 ayat 1. “Saya kira sudah jelas, bukan hanya dalam UU tersebut, tapi dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 69 secara jelas melarang fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dijadikan tempat untuk berkampanye oleh peserta pemilu," ungkapnya dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com, Minggu (30/9).

Ia juga menyampaikan bahwa sejatinya kampus harus menjunjung tinggi nilai- nilai kebenaran dan tidak menunjukan keberpihakan kepada salah satu kekuatan politik.

“Saya mengimbau, aktifis BEM PTM Se-Indonesia untuk tolak kedatangan Capres-Cawapres ke kampus dan segera laporkan!,” pungkasnya.

Sementara, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan kegiatan yang dilakukan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno saat berkunjung ke sejumlah kampus beberapa hari belakangan.

Menindaklanjuti itu, kata Afifuddin, Bawaslu RI saat ini masih mengkaji setiap laporan yang masuk. Pengkajian ini dilakukan demi mengetahui apakah terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan Sandi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, berkampanye di areal lembaga pendidikan. 

"Kami lihat apakah ada unsur kampanye yang dilakukan," kata dia seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 19:46 WIB

Evaluasi empat tahun Jokowi-JK, PSI: Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 19:35 WIB

Menkes sebut angka kekerdilan turun jadi 30,8 persen

Aktual Pemilu | 23 Oktober 2018 - 19:12 WIB

Wapres: Tidak ada dasar hukum pemerintah biayai saksi parpol

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 18:56 WIB

Wiranto: Umat Islam tidak mungkin sengaja bakar Bendera Tauhid

Aktual Pemilu | 23 Oktober 2018 - 18:47 WIB

Kemenkumham: Dana kampanye harus masuk pembukuan khusus

Elshinta.com - Kehadiran para elit politik di wilayah kampus dengan memanfaatkan institusi pendidikan untuk berkampanye mendapat kecaman dari Koordinator Presidium Nasional (Koorpresnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Se-Indonesia, Rahmat Syarif.

“Saya mengecam para elit politik yang berkampanye di lingkungan Kampus, berdalih memberikan ilmu tapi malah berkampanye,” tegasnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut mengungkapkan bahwa berkampanye di kampus bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 280 ayat 1. “Saya kira sudah jelas, bukan hanya dalam UU tersebut, tapi dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 69 secara jelas melarang fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dijadikan tempat untuk berkampanye oleh peserta pemilu," ungkapnya dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com, Minggu (30/9).

Ia juga menyampaikan bahwa sejatinya kampus harus menjunjung tinggi nilai- nilai kebenaran dan tidak menunjukan keberpihakan kepada salah satu kekuatan politik.

“Saya mengimbau, aktifis BEM PTM Se-Indonesia untuk tolak kedatangan Capres-Cawapres ke kampus dan segera laporkan!,” pungkasnya.

Sementara, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan kegiatan yang dilakukan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno saat berkunjung ke sejumlah kampus beberapa hari belakangan.

Menindaklanjuti itu, kata Afifuddin, Bawaslu RI saat ini masih mengkaji setiap laporan yang masuk. Pengkajian ini dilakukan demi mengetahui apakah terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan Sandi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, berkampanye di areal lembaga pendidikan. 

"Kami lihat apakah ada unsur kampanye yang dilakukan," kata dia seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com