Rabu, 24 Oktober 2018 | 04:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Sosbud

Komnas Perempuan minta tak hubungkan bencana dengan agama

Minggu, 30 September 2018 - 21:26 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Bangunan yang rusak akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9). Sumber foto: https://bit.ly/2Is1sHd
Bangunan yang rusak akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9). Sumber foto: https://bit.ly/2Is1sHd

Elshinta.com - Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pihak, terutama pengguna media sosial tidak menghubungkan bencana dengan penghakiman berbasis agama maupun budaya yang cenderung menyalahkan, menakut-nakuti dan dapat memperparah kondisi korban bencana. 

Komisioner Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Minggu (30/9) mengatakan, temuan Komnas Perempuan di beberapa wilayah bencana memperlihatkan ada  kecenderungan menyalahkan perempuan atau mengaitkan bencana dengan isu moralitas perempuan.

"Termasuk menghubungkan kondisi jenazah perempuan dengan stigma-stigma yang merendahkan perempuan, tanpa menimbang dampaknya pada keluarga yang ditinggalkan dan martabat perempuan korban yang kehilangan nyawa," kata dia, yang dikutip Antara.

Media dan pengguna media sosial diminta untuk turut sensitif pada penderitaan korban dan keluarganya dengan menyampaikan berita yang informatif, mendorong "sense of urgency" dan solidaritas publik.

Komnas menyarankan masyarakat  untuk menyebar informasi mengenai kecepatan penanganan dan wilayah yang belum ditangani, data korban dan menghubungkan dengan keluarganya.  Komnas meminta masyarakat menghindari pemberitaan yang mengeksploitasi penderitaan korban dan keluarganya, termasuk penyebaran foto dan  atau video jenazah yang telah ditemukan.

Komnas Perempuan mengajak dan mendukung berbagai pihak untuk menyalurkan dukungan finansial dan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu membangun kehidupan korban kembali. "Melalui lembaga-lembaga yang mengelola bantuan dengan transparan dan akuntabel, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang diinisiasi masyarakat," tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 21:26 WIB

Kemenpar akan mendata agen perjalanan asing atasi paket wisata murah

Hukum | 23 Oktober 2018 - 21:15 WIB

DPRD Medan ingatkan Pemko terkait lokasi reklame

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Presiden minta dana kelurahan tak dihubungkan dengan politik

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:37 WIB

AMAN klaim kebangkitan masyarakat adat di Jayapura positif

Elshinta.com - Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pihak, terutama pengguna media sosial tidak menghubungkan bencana dengan penghakiman berbasis agama maupun budaya yang cenderung menyalahkan, menakut-nakuti dan dapat memperparah kondisi korban bencana. 

Komisioner Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Minggu (30/9) mengatakan, temuan Komnas Perempuan di beberapa wilayah bencana memperlihatkan ada  kecenderungan menyalahkan perempuan atau mengaitkan bencana dengan isu moralitas perempuan.

"Termasuk menghubungkan kondisi jenazah perempuan dengan stigma-stigma yang merendahkan perempuan, tanpa menimbang dampaknya pada keluarga yang ditinggalkan dan martabat perempuan korban yang kehilangan nyawa," kata dia, yang dikutip Antara.

Media dan pengguna media sosial diminta untuk turut sensitif pada penderitaan korban dan keluarganya dengan menyampaikan berita yang informatif, mendorong "sense of urgency" dan solidaritas publik.

Komnas menyarankan masyarakat  untuk menyebar informasi mengenai kecepatan penanganan dan wilayah yang belum ditangani, data korban dan menghubungkan dengan keluarganya.  Komnas meminta masyarakat menghindari pemberitaan yang mengeksploitasi penderitaan korban dan keluarganya, termasuk penyebaran foto dan  atau video jenazah yang telah ditemukan.

Komnas Perempuan mengajak dan mendukung berbagai pihak untuk menyalurkan dukungan finansial dan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu membangun kehidupan korban kembali. "Melalui lembaga-lembaga yang mengelola bantuan dengan transparan dan akuntabel, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang diinisiasi masyarakat," tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com