Kamis, 18 Oktober 2018 | 19:46 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Hoaks terkait politik masih marak

Senin, 08 Oktober 2018 - 20:46 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2A3TMtS
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2A3TMtS

Elshinta.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan hoaks atau berita bohong terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak.

Septiaji mengungkapkan, dalam catatan Mafindo, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks, di mana 59 di antaranya adalah hoaks terkait politik. "Dari 59 hoaks politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ungkap Septiaji di Jakarta, Senin (8/10).

Hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Ironisnya hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Bahkan hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Dikutip Antara, kasus hoaks Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya di tahun politik ini. "Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. 

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," ujarnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Manajemen | 18 Oktober 2018 - 19:45 WIB

Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh founder startup

Aplikasi | 18 Oktober 2018 - 19:36 WIB

Twitter lakukan pembaruan pada tweet yang dilaporkan

Sosbud | 18 Oktober 2018 - 19:25 WIB

Santri dan warga Sukoharjo gelar Salat Istisqo

Aktual Dalam Negeri | 18 Oktober 2018 - 19:15 WIB

Pedagang Pasar Setono Betek keluhkan dagangan tak laku ke Wali Kota Kediri

Aktual Sepakbola | 18 Oktober 2018 - 18:58 WIB

Sadio Mane jalani operasi tangan

Aktual Pemilu | 18 Oktober 2018 - 18:47 WIB

Fahri Hamzah: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tak sehat

Elshinta.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan hoaks atau berita bohong terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak.

Septiaji mengungkapkan, dalam catatan Mafindo, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks, di mana 59 di antaranya adalah hoaks terkait politik. "Dari 59 hoaks politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ungkap Septiaji di Jakarta, Senin (8/10).

Hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Ironisnya hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Bahkan hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Dikutip Antara, kasus hoaks Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya di tahun politik ini. "Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. 

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," ujarnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:35 WIB

PKB Lumajang optimis raih 200 ribu suara

Kamis, 18 Oktober 2018 - 09:25 WIB

Honorer DKI dukung Prabowo-Sandiaga

Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:25 WIB

KPU Langkat buka 277 posko layanan pemilih

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com