Rabu, 12 Desember 2018 | 04:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Hoaks terkait politik masih marak

Senin, 08 Oktober 2018 - 20:46 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2A3TMtS
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2A3TMtS

Elshinta.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan hoaks atau berita bohong terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak.

Septiaji mengungkapkan, dalam catatan Mafindo, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks, di mana 59 di antaranya adalah hoaks terkait politik. "Dari 59 hoaks politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ungkap Septiaji di Jakarta, Senin (8/10).

Hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Ironisnya hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Bahkan hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Dikutip Antara, kasus hoaks Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya di tahun politik ini. "Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. 

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," ujarnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Pileg 2019 | 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Musibah | 11 Desember 2018 - 21:38 WIB

Hanyut tenggelam, bocah SD ditemukan meninggal

Aktual Pemilu | 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Elshinta.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan hoaks atau berita bohong terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak.

Septiaji mengungkapkan, dalam catatan Mafindo, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks, di mana 59 di antaranya adalah hoaks terkait politik. "Dari 59 hoaks politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ungkap Septiaji di Jakarta, Senin (8/10).

Hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Ironisnya hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Bahkan hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Dikutip Antara, kasus hoaks Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya di tahun politik ini. "Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. 

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," ujarnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soehato dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPU Purwakarta tetapkan DPT Pemilu 2019

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:14 WIB

125 desa di Sukoharjo gelar Pilkades Serentak

Selasa, 11 Desember 2018 - 13:37 WIB

Pengamat: Politik identitas hanya kepentingan Pemilu

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com