Selasa, 23 Oktober 2018 | 13:23 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Megapolitan

Fadli Zon dilaporkan ke Bareskrim terkait hoaks

Selasa, 09 Oktober 2018 - 20:23 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Ketua Umum Banteng Network Jack Boyd Lapian memberikan keterangan setelah melaporkan Fadli Zon di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/10). Sumber Foto: https://img.antaranews.com/cache/730x487/2018/10/20181009_170929.jpg
Ketua Umum Banteng Network Jack Boyd Lapian memberikan keterangan setelah melaporkan Fadli Zon di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/10). Sumber Foto: https://img.antaranews.com/cache/730x487/2018/10/20181009_170929.jpg

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet melalui media sosial.

"Kasus dari Ratna Sarumpaet yang sebetulnya disebarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Twitternya. Mengapa baru melaporkan? Kami kaji dan analisis, kami tidak mau terburu-buru," ujar Ketua Umum Banteng Network Jack Boyd Lapian usai melaporkan Fadli Zon di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Jack, setelah melakukan analisis, pihaknya menilai Fadli Zon paling gencar mencuit di Twitter setelah menerima kebohongan dari Ratna Sarumpaet dan juga membuka jalan Ratna bertemu dengan capres Prabowo.

Untuk itu, pihaknya melaporkan Fadli Zon dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Barang bukti yang disertakan adalah tangkapan layar cuitan Fadli Zon terkait kebohongan Ratna Sarumpaet dianiaya pihak sejumlah orang tidak dikenal.

Mengutip dari Antara, Fadli Zon mengaku sebagai korban kebohongan Ratna, tetapi turut menyebarkan kebohongan Ratna sehingga Banteng Network menyertakan Pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP ayat 1e menyebutkan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

Jack percaya pihak Kepolisian akan menindaklanjuti laporannya dengan profesional, modern dan terpercaya.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon diminta lebih bijaksana dalam bertindak dan tidak mudah percaya pada informasi yang didapatnya begitu saja. Apalagi dalam tahun politik yang panas. "Kami berpegang pada hukum, serahkan pada kepolisian yang objektif. Selain itu, untuk Pemilu 2019 yang damai, sejuk dan santun. Saring sebelum sharing di media sosial," kata Jack Boyd Lapian.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:12 WIB

Dinas perikanan bina dua unit koperasi nelayan

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 13:05 WIB

DPR: Korban gempa Sulteng masih perlu bantuan

Ekonomi | 23 Oktober 2018 - 12:57 WIB

Bappenas: Cegah korupsi dengan pemerintahan terbuka

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 12:48 WIB

Rizal Ramli datangi KPK adukan dugaan korupsi

Hukum | 23 Oktober 2018 - 12:37 WIB

Tb Chaeri Wardana diperiksa KPK kembali

Hukum | 23 Oktober 2018 - 12:26 WIB

KPK periksa lagi Bupati Bangkalan

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet melalui media sosial.

"Kasus dari Ratna Sarumpaet yang sebetulnya disebarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Twitternya. Mengapa baru melaporkan? Kami kaji dan analisis, kami tidak mau terburu-buru," ujar Ketua Umum Banteng Network Jack Boyd Lapian usai melaporkan Fadli Zon di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Jack, setelah melakukan analisis, pihaknya menilai Fadli Zon paling gencar mencuit di Twitter setelah menerima kebohongan dari Ratna Sarumpaet dan juga membuka jalan Ratna bertemu dengan capres Prabowo.

Untuk itu, pihaknya melaporkan Fadli Zon dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Barang bukti yang disertakan adalah tangkapan layar cuitan Fadli Zon terkait kebohongan Ratna Sarumpaet dianiaya pihak sejumlah orang tidak dikenal.

Mengutip dari Antara, Fadli Zon mengaku sebagai korban kebohongan Ratna, tetapi turut menyebarkan kebohongan Ratna sehingga Banteng Network menyertakan Pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP ayat 1e menyebutkan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

Jack percaya pihak Kepolisian akan menindaklanjuti laporannya dengan profesional, modern dan terpercaya.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon diminta lebih bijaksana dalam bertindak dan tidak mudah percaya pada informasi yang didapatnya begitu saja. Apalagi dalam tahun politik yang panas. "Kami berpegang pada hukum, serahkan pada kepolisian yang objektif. Selain itu, untuk Pemilu 2019 yang damai, sejuk dan santun. Saring sebelum sharing di media sosial," kata Jack Boyd Lapian.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 23 Oktober 2018 - 13:12 WIB

Dinas perikanan bina dua unit koperasi nelayan

Selasa, 23 Oktober 2018 - 13:05 WIB

DPR: Korban gempa Sulteng masih perlu bantuan

Selasa, 23 Oktober 2018 - 12:57 WIB

Bappenas: Cegah korupsi dengan pemerintahan terbuka

Selasa, 23 Oktober 2018 - 12:48 WIB

Rizal Ramli datangi KPK adukan dugaan korupsi

Selasa, 23 Oktober 2018 - 12:37 WIB

Tb Chaeri Wardana diperiksa KPK kembali

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com