Senin, 22 Oktober 2018 | 22:30 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Gagas perusda pasar, legislatif Sukoharjo studi banding ke Medan

Selasa, 09 Oktober 2018 - 21:56 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Radio Elshinta

Elshinta.com - Upaya kalangan legislatif mengatur pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terus dilakukan. Diantaranya adalah melakukan studi komparasi atau studi banding ke sejumlah daerah, dalam rangka merumuskan peraturan perusahaan daerah. Sasarannya, rancangan peraturan daerah (Perusda) pasar terealisasi tahun 2019.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, Selasa (9/10) mengatakan, perbandingan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dalam mengelola aset daerah berupa pasar tradisional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar tradisional diyakini akan maksimal apabila dikelola secara profesional. Yakni dengan membentuk Perusda Pasar.

Lembaga profit milik pemerintah daerah yang akan mengelola pendapatan dari sektor pasar. "Pendapatan dari retribusi dan pajak geliat perekonomian pasar tradisional akan lebih maksimal," kata dia, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.

Budi Martono menyebut, sejumlah daerah seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan Medan menjadi tujuan perbandingan. Mengingat daerah tersebut telah mulai menata pendapatan dari sektor pasar tradisional. 

Dalam kesempatan studi banding di Kota Medan, Selasa (10/10) Komisi II DPRD Sukoharjo turut memberikan dorongan, lantaran salah satu kota penting di Sumatera Utara ini juga tengah membahas Raperda Perusda Pasar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perusda Pasar DPRD Kota Medan, Hendra DS menyampaikan secara umum daerahnya telah memiliki perusda untuk mengelola aset aset strategis milij kota. Namun, tidak secara spesifik mengelola PAD pasar tradisional. 

Pihaknya menilai pengelolaan pasar secara profesional akan mampu menyerap PAD dari 52 pasar tradisional. Baik dari pengelolaan retribusi parkir, pajak kios dan menarik investor. PAD yang masuk hanya sekitar Rp1 miliar setahun. "Kelemahan kami, dari 52 pasar tradisional tang dimiliki Medan, hanya 23 yang memiliki bangunan fisik. Lainnya memakai badan jalan untuk jualan," bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo, Sutarmo menyatakan mendukung wacana pembentukan perusda pasar. Akan tetapi, pihaknya tetap memberikan pertimbangan terkait aset pasar tradisional dan dampak yang mengikuti perubahan pengelolaan tersebut. Di Indonesia tidak lebih dari 10 daerah memiliki Perusda Pasar. Hanya sebagian yang menunjukkan keberhasilan atau mulai memperoleh keuntungan. "Lainnya justru merugi," ujarnya. 

Di Sukoharjo, dinas mengelola 26 pasar, sembilan diantaranya pasar besar. PAD masuk Rp5 miliar per tahun. Hal itu dikumpulkan dari retribusi parkir, kios, pengelolaan sampah dan MCK. Dia meminta wacana pemisahan pengelolaan pasar harus menambah pendapatan bukan justru menjadi beban anggaran daerah.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

Elshinta.com - Upaya kalangan legislatif mengatur pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terus dilakukan. Diantaranya adalah melakukan studi komparasi atau studi banding ke sejumlah daerah, dalam rangka merumuskan peraturan perusahaan daerah. Sasarannya, rancangan peraturan daerah (Perusda) pasar terealisasi tahun 2019.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, Selasa (9/10) mengatakan, perbandingan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dalam mengelola aset daerah berupa pasar tradisional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar tradisional diyakini akan maksimal apabila dikelola secara profesional. Yakni dengan membentuk Perusda Pasar.

Lembaga profit milik pemerintah daerah yang akan mengelola pendapatan dari sektor pasar. "Pendapatan dari retribusi dan pajak geliat perekonomian pasar tradisional akan lebih maksimal," kata dia, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.

Budi Martono menyebut, sejumlah daerah seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan Medan menjadi tujuan perbandingan. Mengingat daerah tersebut telah mulai menata pendapatan dari sektor pasar tradisional. 

Dalam kesempatan studi banding di Kota Medan, Selasa (10/10) Komisi II DPRD Sukoharjo turut memberikan dorongan, lantaran salah satu kota penting di Sumatera Utara ini juga tengah membahas Raperda Perusda Pasar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perusda Pasar DPRD Kota Medan, Hendra DS menyampaikan secara umum daerahnya telah memiliki perusda untuk mengelola aset aset strategis milij kota. Namun, tidak secara spesifik mengelola PAD pasar tradisional. 

Pihaknya menilai pengelolaan pasar secara profesional akan mampu menyerap PAD dari 52 pasar tradisional. Baik dari pengelolaan retribusi parkir, pajak kios dan menarik investor. PAD yang masuk hanya sekitar Rp1 miliar setahun. "Kelemahan kami, dari 52 pasar tradisional tang dimiliki Medan, hanya 23 yang memiliki bangunan fisik. Lainnya memakai badan jalan untuk jualan," bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo, Sutarmo menyatakan mendukung wacana pembentukan perusda pasar. Akan tetapi, pihaknya tetap memberikan pertimbangan terkait aset pasar tradisional dan dampak yang mengikuti perubahan pengelolaan tersebut. Di Indonesia tidak lebih dari 10 daerah memiliki Perusda Pasar. Hanya sebagian yang menunjukkan keberhasilan atau mulai memperoleh keuntungan. "Lainnya justru merugi," ujarnya. 

Di Sukoharjo, dinas mengelola 26 pasar, sembilan diantaranya pasar besar. PAD masuk Rp5 miliar per tahun. Hal itu dikumpulkan dari retribusi parkir, kios, pengelolaan sampah dan MCK. Dia meminta wacana pemisahan pengelolaan pasar harus menambah pendapatan bukan justru menjadi beban anggaran daerah.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Senin, 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com