Minggu, 21 Oktober 2018 | 01:23 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

KPK identifikasi `fee` suap Lampung Selatan Rp56 miliar

Rabu, 10 Oktober 2018 - 11:45 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. Sumber foto: https://bit.ly/2OJYhjV
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. Sumber foto: https://bit.ly/2OJYhjV

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi "fee" sekitar Rp56 miliar dalam pengembangan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun anggaran 2018.

"Kami lakukan penelusuran informasi terhadap 'fee' proyek-proyek lain pada tahun 2016, 2017, dan 2018 di Dinas PUPR. Sampai saat ini, penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan 'fee' sekitar Rp56 miliar dalam proyek-proyek tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (10/10).

Dihimpun dari Antara, pada kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan (GR).

Secara paralel, lanjut Febri, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan "asset recovery" dalam kasus suap di Lampung Selatan itu. "Agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkrah, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," tuturnya.

Untuk tersangka Zainudin, kata Febri, sejauh ini telah diperiksa sekitar 50 orang saksi dengan unsur dari anggota DPRD Provinsi Lampung, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Komisaris dan Karyawan PT 9 Naga Emas.

"Penyidikan untuk Gilang Ramadhan telah selesai sejak 24 September 2018, kemudian dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan. Sidang perdana akan dilakukan pada hari Jumat, 12 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor di Lampung," ungkap Febri.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 21:47 WIB

Relawan Juara rekrut sopir angkot Kalbar menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemilihan Presiden 2019 | 20 Oktober 2018 - 21:39 WIB

Sandiaga: Lindungi lapangan kerja untuk putra putri Bangsa Indonesia

Ekonomi | 20 Oktober 2018 - 20:41 WIB

Kemenhub gelontorkan subsidi pelayaran rakyat Rp400 miliar

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi "fee" sekitar Rp56 miliar dalam pengembangan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun anggaran 2018.

"Kami lakukan penelusuran informasi terhadap 'fee' proyek-proyek lain pada tahun 2016, 2017, dan 2018 di Dinas PUPR. Sampai saat ini, penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan 'fee' sekitar Rp56 miliar dalam proyek-proyek tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (10/10).

Dihimpun dari Antara, pada kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan (GR).

Secara paralel, lanjut Febri, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan "asset recovery" dalam kasus suap di Lampung Selatan itu. "Agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkrah, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," tuturnya.

Untuk tersangka Zainudin, kata Febri, sejauh ini telah diperiksa sekitar 50 orang saksi dengan unsur dari anggota DPRD Provinsi Lampung, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Komisaris dan Karyawan PT 9 Naga Emas.

"Penyidikan untuk Gilang Ramadhan telah selesai sejak 24 September 2018, kemudian dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan. Sidang perdana akan dilakukan pada hari Jumat, 12 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor di Lampung," ungkap Febri.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com