Rabu, 12 Desember 2018 | 06:40 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Wapres sebut asuransi bencana ringankan pemerintah atasi rekonstruksi

Rabu, 10 Oktober 2018 - 13:47 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2ILUtcu
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2ILUtcu

Elshinta.com - Wakil Presiden IndonesiaJusuf Kalla mengatakan asuransi bencana dapat meringankan beban Pemerintah dalam merekonstruksi kondisi daerah pasca bencana alam terjadi.

"Kita tidak ingin menjadi bagian daripada beban APBN itu dan kita juga tentu tidak mau terus-menerus mengharapkan bantuan luar negeri. Namun juga bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana juga kita menjamin secara masa depan yang panjang, bagaimana aset negara dapat diasuransikan," kata Wapres dalam pidato pada Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Dilansir dari Antara, Indonesia sebagai negara rawan bencana alam, perlu memiliki mekanisme asuransi tersebut agar ke depannya pembiayaan untuk penanggulangan pascabencana di daerah di Tanah Air tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang risiko negara yang merupakan jalur 'ring of fire' (lingkaran bahaya) di Indonesia ini, sehingga dalam beberapa kesempatan juga Indonesia kadang-kadang disebut supermarket daripada bencana," lanjut dia.

Wapres mengatakan risiko pengelolaan manajemen bencana dan risiko fiskal sebagai dampak dari bencana tersebut sangat tinggi, sehingga salah satu solusinya adalah dengan mempersiapkan dan menyadarkan masyarakat terhadap mitigasi bencana.

"Pengalaman terakhir di Sulawesi Tengah yang baru minggu lalu terjadi gempa dan tsunami ialah sekolah ada 2000 yang hancur sama sekali, jembatan begitu banyak, dan juga bangunan pemerintah begitu banyak (rusak); disamping tentu rumah masy yang mencapai 60 ribu rumah harus direkonstruksi. Ini semua membutuhkan suatu anggaran yang besar," tandasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Champions | 12 Desember 2018 - 06:36 WIB

Menang besar di markas Red Star, PSG lolos sebagai juara grup

Event | 12 Desember 2018 - 06:17 WIB

Malaysia-Vietnam 2-2 di final pertama Piala AFF

Liga Champions | 12 Desember 2018 - 06:06 WIB

Salah dan Alisson antar Liverpool kalahkan Napoli dan lolos ke 16 besar

Pendidikan | 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Politik | 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Elshinta.com - Wakil Presiden IndonesiaJusuf Kalla mengatakan asuransi bencana dapat meringankan beban Pemerintah dalam merekonstruksi kondisi daerah pasca bencana alam terjadi.

"Kita tidak ingin menjadi bagian daripada beban APBN itu dan kita juga tentu tidak mau terus-menerus mengharapkan bantuan luar negeri. Namun juga bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana juga kita menjamin secara masa depan yang panjang, bagaimana aset negara dapat diasuransikan," kata Wapres dalam pidato pada Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Dilansir dari Antara, Indonesia sebagai negara rawan bencana alam, perlu memiliki mekanisme asuransi tersebut agar ke depannya pembiayaan untuk penanggulangan pascabencana di daerah di Tanah Air tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang risiko negara yang merupakan jalur 'ring of fire' (lingkaran bahaya) di Indonesia ini, sehingga dalam beberapa kesempatan juga Indonesia kadang-kadang disebut supermarket daripada bencana," lanjut dia.

Wapres mengatakan risiko pengelolaan manajemen bencana dan risiko fiskal sebagai dampak dari bencana tersebut sangat tinggi, sehingga salah satu solusinya adalah dengan mempersiapkan dan menyadarkan masyarakat terhadap mitigasi bencana.

"Pengalaman terakhir di Sulawesi Tengah yang baru minggu lalu terjadi gempa dan tsunami ialah sekolah ada 2000 yang hancur sama sekali, jembatan begitu banyak, dan juga bangunan pemerintah begitu banyak (rusak); disamping tentu rumah masy yang mencapai 60 ribu rumah harus direkonstruksi. Ini semua membutuhkan suatu anggaran yang besar," tandasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:25 WIB

Di Kudus, masih ada SD dimerger formasi CPNS

Selasa, 11 Desember 2018 - 22:01 WIB

PSI puji Risma percantik Surabaya

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:02 WIB

TNI AU Suryadarma Kalijati bangun pos pangkalan udara

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:01 WIB

Ketum PSI: Hoax dan kebencian ancam persatuan RI

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com