Rabu, 12 Desember 2018 | 20:17 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Peristiwa / Bencana Alam

Kerugian Mataram akibat gempa capai Rp1 triliun

Rabu, 10 Oktober 2018 - 16:39 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Sumber foto: https://bit.ly/2yrNC3e
Sumber foto: https://bit.ly/2yrNC3e

Elshinta.com - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin, M.Si menyebutkan, kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi yang melanda daerah itu mencapai Rp1 triliun lebih.

"Data itu merupakan data terakhir setelah dilakukannya asesmen terhadap kerusakan berbagai fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan rumah warga yang terdampak gempa bumi pada bulan Agustus lalu," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/10).

Ia mengatakan, data angka kerugian akibat gempa bumi di Kota Mataram ini terus mengalami perubahan, bahkan angka kerugian pada Rp1 triliun ini merupakan angka yang keenam kalinya dan semuanya sudah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Mataram.

Dimana kerugian awal sekitar Rp120 miliar, kemudian terus bertambah  sekitar Rp600 miliar, selanjutnya Rp800 miliar dan terakhir kini Rp1 triliun lebih. "Tahapan pertambahannya saya lupa, tetapi jumlahnya memang berubah dan terus bertambah setelah dilakukan asesmen terhadap kerusakan-kerusakan yang ada," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Besaran kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi tersebut, lanjutnya, telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN, terutama untuk fasilitas pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

"Perbaikan fasilitas pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan ini terus kita desak agar bisa terakomodasi juga pada perubahan APBN 2018, sebab bersifat mendesak," katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan gempa bumi di Kota Mataram sebesar Rp1 triliun lebih itu telah diusulkan melalui masing-masing kementerian antara lain Kementerian Kesehatan, diusulkan anggaran sebesar Rp103,1 miliar lebih untuk penanganan 39 unit sarana kesehatan.

Sarana kesehatan itu adalah 12 puskesmas, 8 rumah sakit, 8 puskesmas pembantu, dan 11 poskesdes. Sedangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan sebesar Rp42,2 miliar, namun yang baru disetujui Rp27,8 miliar untuk penanganan dan perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi.

"Terjadinya, selisih dari dana yang belum terakomodasi dipicu karena pihak PUPR waktu itu belum tuntas melakukan verifikasi terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan yang terdampak, dan setelah kita tuntaskan verfikasi kekurangan sudah kita diajukan," katanya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 20:17 WIB

Kemenag sediakan master Al Quran gratis

Sosbud | 12 Desember 2018 - 20:07 WIB

Poligami celah lakukan korupsi

Megapolitan | 12 Desember 2018 - 19:58 WIB

Polisi segera jawab temuan Ombudsman terkait Novel

Startup | 12 Desember 2018 - 19:45 WIB

Tokopedia konformasi dapatkan kucuran dana Rp16 triliun

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 19:36 WIB

Kabupaten Kudus bukan penyumbang pengangguran di Jateng

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 19:25 WIB

Dukung tingkatkan kesehatan masyarakat, Pertamina MOR I lakukan donor darah

Elshinta.com - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin, M.Si menyebutkan, kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi yang melanda daerah itu mencapai Rp1 triliun lebih.

"Data itu merupakan data terakhir setelah dilakukannya asesmen terhadap kerusakan berbagai fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan rumah warga yang terdampak gempa bumi pada bulan Agustus lalu," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/10).

Ia mengatakan, data angka kerugian akibat gempa bumi di Kota Mataram ini terus mengalami perubahan, bahkan angka kerugian pada Rp1 triliun ini merupakan angka yang keenam kalinya dan semuanya sudah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Mataram.

Dimana kerugian awal sekitar Rp120 miliar, kemudian terus bertambah  sekitar Rp600 miliar, selanjutnya Rp800 miliar dan terakhir kini Rp1 triliun lebih. "Tahapan pertambahannya saya lupa, tetapi jumlahnya memang berubah dan terus bertambah setelah dilakukan asesmen terhadap kerusakan-kerusakan yang ada," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Besaran kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi tersebut, lanjutnya, telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN, terutama untuk fasilitas pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

"Perbaikan fasilitas pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan ini terus kita desak agar bisa terakomodasi juga pada perubahan APBN 2018, sebab bersifat mendesak," katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan gempa bumi di Kota Mataram sebesar Rp1 triliun lebih itu telah diusulkan melalui masing-masing kementerian antara lain Kementerian Kesehatan, diusulkan anggaran sebesar Rp103,1 miliar lebih untuk penanganan 39 unit sarana kesehatan.

Sarana kesehatan itu adalah 12 puskesmas, 8 rumah sakit, 8 puskesmas pembantu, dan 11 poskesdes. Sedangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan sebesar Rp42,2 miliar, namun yang baru disetujui Rp27,8 miliar untuk penanganan dan perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi.

"Terjadinya, selisih dari dana yang belum terakomodasi dipicu karena pihak PUPR waktu itu belum tuntas melakukan verifikasi terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan yang terdampak, dan setelah kita tuntaskan verfikasi kekurangan sudah kita diajukan," katanya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com